<> "The repository administrator has not yet configured an RDF license."^^ . <> . . "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM\r\nMENGATASI PEREDARAN KOSMETIK ILEGAL OLEH BBPOM DI\r\n\r\nBANDAR LAMPUNG\r\n"^^ . "Pesatnya distribusi kosmetik menimbulkan permasalahan yaitu adanya penjualan\r\nkosmetik ilegal di masyarakat. Pada saat melakukan inspeksi di tahun 2022,\r\nBBPOM di Bandar Lampung mendapatkan sejumlah temuan kasus pelaku usaha\r\nyang mengedarkan kosmetik ilegal yaitu sebanyak 35 kasus penjualan offline dan\r\n294 kasus penjualan online. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai\r\npengimplementasian kebijakan perlindungan konsumen oleh BBPOM di Bandar\r\nLampung dalam mengatasi peredaran kosmetik ilegal. Metode penelitian yang\r\ndigunakan yaitu penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan fenomenalogis.\r\nHasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan perlindungan\r\nkonsumen dalam mengatasi peredaran kosmetik ilegal oleh BBPOM di Bandar\r\nLampung belum berjalan dengan baik. Pada indikator standar dan tujuan kebijakan\r\nterdapat hambatan yaitu adanya distributor kosmetik yang tidak memiliki NIB dan\r\nmengedarkan kosmetik ilegal. Pada indikator sumber daya sudah mencukupi untuk\r\nmengimplementasikan kebijakan perlindungan konsumen. Pada indikator\r\nkarakteristik agen pelaksana, BBPOM di Bandar Lampung memiliki pembagian\r\nwewenang yang jelas dan memiliki sistem pelaporan kinerja yang sistematis. Pada\r\nindikator disposisi pelaksana terdapat beberapa hambatan yaitu peredaran kosmetik\r\nsecara online, mudahnya membuka akun penjualan di marketplace sehingga sulit\r\nmelakukan pembinaan, dan kurangnya kesadaran masyarakat menggunakan\r\nkosmetik yang legal. Pada indikator komunikasi antar lembaga pelaksana, terdapat\r\nhambatan yaitu ringannya hukuman pidana dan denda yang diperoleh terdakwa\r\npenjual kosmetik ilegal dan masyarakat masih tertarik untuk membeli kosmetik\r\nyang ilegal. Pada faktor lingkungan ekonomi, sosial, dan politik terdapat hambatan\r\nyaitu adanya stigma dalam masyarakat terkait kecantikan yaitu harus putih sehingga\r\nmendorong minat beli terhadap kosmetik ilegal yang hasilnya instan dan harganya\r\nmurah.\r\nKata Kunci : Kebijakan, Perlindungan Konsumen, BPOM, Kosmetik\r\n\r\nABSTRACT\r\n\r\nIMPLEMENTATION OF CONSUMER PROTECTION POLICY IN\r\nOVERCOMING THE CIRCULATION OF ILLEGAL COSMETICS BY\r\n\r\nBBPOM IN BANDAR LAMPUNG\r\n\r\nBy\r\n\r\nANJANI EKA PUTERI\r\n\r\nThe rapid distribution of cosmetics creates a problem, namely the sale of illegal\r\ncosmetics in the community. When conducting inspections in 2022, BBPOM in\r\nBandar Lampung found a number of cases of business actors distributing illegal\r\ncosmetics, namely 35 cases of offline sales and 294 cases of online sales. This\r\nresearch aims to analyze the implementation of consumer protection policies by\r\nBBPOM in Bandar Lampung in overcoming the circulation of illegal cosmetics.\r\nThe research method used is descriptive qualitative research with a\r\nphenomenalogical approach. The results showed that the implementation of\r\nconsumer protection policies in overcoming the circulation of illegal cosmetics by\r\nBBPOM in Bandar Lampung has not gone well. In the indicators of policy\r\nstandards and objectives, there are obstacles, namely the existence of cosmetic\r\ndistributors who do not have NIBs and distribute illegal cosmetics. The resource\r\nindicators are sufficient to implement consumer protection policies. In the\r\nimplementing agent characteristics indicator, BBPOM in Bandar Lampung has a\r\nclear division of authority and has a systematic performance reporting system. In\r\nthe implementing disposition indicator, there are several obstacles, namely the\r\ncirculation of cosmetics online, the ease of opening sales accounts in market places\r\nmaking it difficult to provide guidance, and the lack of public awareness of using\r\nlegal cosmetics. On the indicator of communication between implementing\r\nagencies, there are obstacles, namely the leniency of criminal penalties and fines\r\nobtained by defendants who sell illegal cosmetics and the public is still interested\r\nin buying illegal cosmetics. In the economic, social, and political environmental\r\nfactors, there are obstacles, namely the existence of a stigma in society regarding\r\nbeauty, which must be white, which encourages buying interest in illegal cosmetics\r\nwith instant results and low prices.\r\n\r\nKeywords: Policy, Consumer Protection, BPOM, Cosmetics"^^ . "2024-07-24" . . . . . "FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK"^^ . . . . . . . "EKA PUTERI"^^ . " ANJANI "^^ . "EKA PUTERI ANJANI "^^ . . . . . . "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM\r\nMENGATASI PEREDARAN KOSMETIK ILEGAL OLEH BBPOM DI\r\n\r\nBANDAR LAMPUNG\r\n (File PDF)"^^ . . . "ABSTRAK SKRIPSI_2016041017_ANJANI EKA PUTERI - anjani anjani.pdf"^^ . . . "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM\r\nMENGATASI PEREDARAN KOSMETIK ILEGAL OLEH BBPOM DI\r\n\r\nBANDAR LAMPUNG\r\n (File PDF)"^^ . . . "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM\r\nMENGATASI PEREDARAN KOSMETIK ILEGAL OLEH BBPOM DI\r\n\r\nBANDAR LAMPUNG\r\n (File PDF)"^^ . . . "2016041017_SKRIPSI TANPA PEMBAHASAN - anjani anjani.pdf"^^ . . . "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM\r\nMENGATASI PEREDARAN KOSMETIK ILEGAL OLEH BBPOM DI\r\n\r\nBANDAR LAMPUNG\r\n (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM\r\nMENGATASI PEREDARAN KOSMETIK ILEGAL OLEH BBPOM DI\r\n\r\nBANDAR LAMPUNG\r\n (Other)"^^ . . . . . . "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM\r\nMENGATASI PEREDARAN KOSMETIK ILEGAL OLEH BBPOM DI\r\n\r\nBANDAR LAMPUNG\r\n (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM\r\nMENGATASI PEREDARAN KOSMETIK ILEGAL OLEH BBPOM DI\r\n\r\nBANDAR LAMPUNG\r\n (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM\r\nMENGATASI PEREDARAN KOSMETIK ILEGAL OLEH BBPOM DI\r\n\r\nBANDAR LAMPUNG\r\n (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM\r\nMENGATASI PEREDARAN KOSMETIK ILEGAL OLEH BBPOM DI\r\n\r\nBANDAR LAMPUNG\r\n (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM\r\nMENGATASI PEREDARAN KOSMETIK ILEGAL OLEH BBPOM DI\r\n\r\nBANDAR LAMPUNG\r\n (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM\r\nMENGATASI PEREDARAN KOSMETIK ILEGAL OLEH BBPOM DI\r\n\r\nBANDAR LAMPUNG\r\n (Other)"^^ . . . . . . "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM\r\nMENGATASI PEREDARAN KOSMETIK ILEGAL OLEH BBPOM DI\r\n\r\nBANDAR LAMPUNG\r\n (Other)"^^ . . . . . . "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM\r\nMENGATASI PEREDARAN KOSMETIK ILEGAL OLEH BBPOM DI\r\n\r\nBANDAR LAMPUNG\r\n (Other)"^^ . . . . . . "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM\r\nMENGATASI PEREDARAN KOSMETIK ILEGAL OLEH BBPOM DI\r\n\r\nBANDAR LAMPUNG\r\n (Other)"^^ . . . . . . "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM\r\nMENGATASI PEREDARAN KOSMETIK ILEGAL OLEH BBPOM DI\r\n\r\nBANDAR LAMPUNG\r\n (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM\r\nMENGATASI PEREDARAN KOSMETIK ILEGAL OLEH BBPOM DI\r\n\r\nBANDAR LAMPUNG\r\n (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM\r\nMENGATASI PEREDARAN KOSMETIK ILEGAL OLEH BBPOM DI\r\n\r\nBANDAR LAMPUNG\r\n (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM\r\nMENGATASI PEREDARAN KOSMETIK ILEGAL OLEH BBPOM DI\r\n\r\nBANDAR LAMPUNG\r\n (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . "HTML Summary of #86731 \n\nIMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM \nMENGATASI PEREDARAN KOSMETIK ILEGAL OLEH BBPOM DI \n \nBANDAR LAMPUNG \n\n\n" . "text/html" . . . "320 Ilmu politik (politik dan pemerintahan)" . .