%0 Thesis
%9 Masters
%A Willy Wahyu, Astuti
%B FAKULTAS HUKUM
%D 2024
%F eprints:86753
%I UNIVERSITAS LAMPUNG
%T PENGAWASAN HAK PREROGATIF PRESIDEN DALAM  PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN MENTERI MENURUT  UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA    TAHUN 1945
%U http://digilib.unila.ac.id/86753/
%X Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep hak prerogatif presiden dalam  pengangkatan dan pemberhentian menteri menurut UUD NRI 1945, dan  menganalisis bentuk pengawasan hak prerogatif Presiden dalam pengangkatan  dan pemberhentian menteri menurut UUD NRI 1945. Jenis penelitian ini adalah  penelitian hukum normatif (yuridis) dengan pendekatan konseptual (conceptual  approach), pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan  sejarah (historical approach). Hasil penelitian menunjukan bahwa konsep  pengangkatan dan pemberhentian menteri sebagai hak prerogatif presiden diatur  dalam Pasal 17 ayat (2) UUD 1945. Sebelum Perubahan UUD 1945, Presiden  memiliki kebebasan penuh untuk membentuk, mengubah, dan membubarkan  kementerian juga mengangkat dan memberhentikan menteri tanpa persetujuan  DPR. Namun setelah Perubahan Ketiga UUD 1945, Presiden tidak lagi dapat  melakukan hal tersebut sembarangan karena semua proses terkait diatur oleh  Undang-Undang Kementerian Negara. Meskipun ini masih menjadi hak  prerogatif Presiden, Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusan nomor  79/PUU-IX/2011 menegaskan bahwa hak prerogatif ini tidaklah mutlak. Hak  prerogatif Presiden tersebut tidak boleh digunakan sebagai hadiah politik, dalam  hal pembubaran kementerian pun harus berdasarkan pertimbangan yang  mendalam demi kepentingan negara dan bangsa. Terkait dengan mekanisme  pengawasan hak prerogatif presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian  menteri peraturan perundang-undangan di Indonesia memberikan ruang  pengawasan kepada DPR, LSM, dan masyarakat umum untuk melakukan  pengawasan demi menjaga prinsip checks and balances dalam pemerintahan.  Kata Kunci: Hak Prerogatif Presiden, Pengangkatan dan Pemberhentian  Menteri, UUD NRI 1945,      This research aims to understand the concept of the president's prerogative in the  appointment and dismissal of ministers according to the 1945 Constitution of the  Republic of Indonesia (UUD NRI 1945) and to analyze the forms of oversight of  the president's prerogative in the appointment and dismissal of ministers  according to the UUD NRI 1945. This type of research is normative (juridical)  legal research with a conceptual approach, a statute approach, and a historical  approach. The results show that the concept of the appointment and dismissal of  ministers as the president's prerogative is regulated in Article 17, paragraph (2)  of the 1945 Constitution. Before the amendment of the 1945 Constitution, the  president had full freedom to form, change, and dissolve ministries, as well as  appoint and dismiss ministers without the approval of the DPR (House of  Representatives). However, after the Third Amendment of the 1945 Constitution,  the president can no longer do these things arbitrarily because all related  processes are regulated by the State Ministry Law. Although this remains the  president's prerogative, the Constitutional Court (MK) has emphasized that this  prerogative is not absolute. The president's prerogative cannot be used as a  political reward, and in the case of dissolving ministries, it must be based on  deep considerations for the interest of the state and the nation. Regarding the  oversight mechanism of the president's prerogative in the appointment and  dismissal of ministers, Indonesian legislation provides oversight space for the  DPR, NGOs, and the general public to conduct oversight to maintain the  principle of checks and balances in governance.  Keywords: Appointment and Dismissal of Ministers, President's Prerogative,  UUD NRI 1945