<> "The repository administrator has not yet configured an RDF license."^^ . <> . . . "PENGAWASAN HAK PREROGATIF PRESIDEN DALAM\r\nPENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN MENTERI MENURUT\r\nUNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA\r\n\r\nTAHUN 1945"^^ . "Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep hak prerogatif presiden dalam\r\npengangkatan dan pemberhentian menteri menurut UUD NRI 1945, dan\r\nmenganalisis bentuk pengawasan hak prerogatif Presiden dalam pengangkatan\r\ndan pemberhentian menteri menurut UUD NRI 1945. Jenis penelitian ini adalah\r\npenelitian hukum normatif (yuridis) dengan pendekatan konseptual (conceptual\r\napproach), pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan\r\nsejarah (historical approach). Hasil penelitian menunjukan bahwa konsep\r\npengangkatan dan pemberhentian menteri sebagai hak prerogatif presiden diatur\r\ndalam Pasal 17 ayat (2) UUD 1945. Sebelum Perubahan UUD 1945, Presiden\r\nmemiliki kebebasan penuh untuk membentuk, mengubah, dan membubarkan\r\nkementerian juga mengangkat dan memberhentikan menteri tanpa persetujuan\r\nDPR. Namun setelah Perubahan Ketiga UUD 1945, Presiden tidak lagi dapat\r\nmelakukan hal tersebut sembarangan karena semua proses terkait diatur oleh\r\nUndang-Undang Kementerian Negara. Meskipun ini masih menjadi hak\r\nprerogatif Presiden, Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusan nomor\r\n79/PUU-IX/2011 menegaskan bahwa hak prerogatif ini tidaklah mutlak. Hak\r\nprerogatif Presiden tersebut tidak boleh digunakan sebagai hadiah politik, dalam\r\nhal pembubaran kementerian pun harus berdasarkan pertimbangan yang\r\nmendalam demi kepentingan negara dan bangsa. Terkait dengan mekanisme\r\npengawasan hak prerogatif presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian\r\nmenteri peraturan perundang-undangan di Indonesia memberikan ruang\r\npengawasan kepada DPR, LSM, dan masyarakat umum untuk melakukan\r\npengawasan demi menjaga prinsip checks and balances dalam pemerintahan.\r\nKata Kunci: Hak Prerogatif Presiden, Pengangkatan dan Pemberhentian\r\nMenteri, UUD NRI 1945,\r\n\r\n\r\nThis research aims to understand the concept of the president's prerogative in the\r\nappointment and dismissal of ministers according to the 1945 Constitution of the\r\nRepublic of Indonesia (UUD NRI 1945) and to analyze the forms of oversight of\r\nthe president's prerogative in the appointment and dismissal of ministers\r\naccording to the UUD NRI 1945. This type of research is normative (juridical)\r\nlegal research with a conceptual approach, a statute approach, and a historical\r\napproach. The results show that the concept of the appointment and dismissal of\r\nministers as the president's prerogative is regulated in Article 17, paragraph (2)\r\nof the 1945 Constitution. Before the amendment of the 1945 Constitution, the\r\npresident had full freedom to form, change, and dissolve ministries, as well as\r\nappoint and dismiss ministers without the approval of the DPR (House of\r\nRepresentatives). However, after the Third Amendment of the 1945 Constitution,\r\nthe president can no longer do these things arbitrarily because all related\r\nprocesses are regulated by the State Ministry Law. Although this remains the\r\npresident's prerogative, the Constitutional Court (MK) has emphasized that this\r\nprerogative is not absolute. The president's prerogative cannot be used as a\r\npolitical reward, and in the case of dissolving ministries, it must be based on\r\ndeep considerations for the interest of the state and the nation. Regarding the\r\noversight mechanism of the president's prerogative in the appointment and\r\ndismissal of ministers, Indonesian legislation provides oversight space for the\r\nDPR, NGOs, and the general public to conduct oversight to maintain the\r\nprinciple of checks and balances in governance.\r\nKeywords: Appointment and Dismissal of Ministers, President's Prerogative,\r\nUUD NRI 1945"^^ . "2024-08-06" . . . . . "UNIVERSITAS LAMPUNG"^^ . . . "FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG"^^ . . . . . . . . . "Astuti"^^ . "Willy Wahyu"^^ . "Astuti Willy Wahyu"^^ . . . . . . "PENGAWASAN HAK PREROGATIF PRESIDEN DALAM\r\nPENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN MENTERI MENURUT\r\nUNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA\r\n\r\nTAHUN 1945 (File PDF)"^^ . . . "ABSTRAK - Mahasiswa Unila.pdf"^^ . . . "PENGAWASAN HAK PREROGATIF PRESIDEN DALAM\r\nPENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN MENTERI MENURUT\r\nUNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA\r\n\r\nTAHUN 1945 (File PDF)"^^ . . . "PENGAWASAN HAK PREROGATIF PRESIDEN DALAM\r\nPENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN MENTERI MENURUT\r\nUNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA\r\n\r\nTAHUN 1945 (File PDF)"^^ . . . "TESIS TANPA BAB PEMBAHASAN - Mahasiswa Unila.pdf"^^ . . . "PENGAWASAN HAK PREROGATIF PRESIDEN DALAM\r\nPENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN MENTERI MENURUT\r\nUNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA\r\n\r\nTAHUN 1945 (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "PENGAWASAN HAK PREROGATIF PRESIDEN DALAM\r\nPENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN MENTERI MENURUT\r\nUNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA\r\n\r\nTAHUN 1945 (Other)"^^ . . . . . . "PENGAWASAN HAK PREROGATIF PRESIDEN DALAM\r\nPENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN MENTERI MENURUT\r\nUNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA\r\n\r\nTAHUN 1945 (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "PENGAWASAN HAK PREROGATIF PRESIDEN DALAM\r\nPENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN MENTERI MENURUT\r\nUNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA\r\n\r\nTAHUN 1945 (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "PENGAWASAN HAK PREROGATIF PRESIDEN DALAM\r\nPENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN MENTERI MENURUT\r\nUNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA\r\n\r\nTAHUN 1945 (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "PENGAWASAN HAK PREROGATIF PRESIDEN DALAM\r\nPENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN MENTERI MENURUT\r\nUNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA\r\n\r\nTAHUN 1945 (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "PENGAWASAN HAK PREROGATIF PRESIDEN DALAM\r\nPENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN MENTERI MENURUT\r\nUNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA\r\n\r\nTAHUN 1945 (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "PENGAWASAN HAK PREROGATIF PRESIDEN DALAM\r\nPENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN MENTERI MENURUT\r\nUNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA\r\n\r\nTAHUN 1945 (Other)"^^ . . . . . . "PENGAWASAN HAK PREROGATIF PRESIDEN DALAM\r\nPENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN MENTERI MENURUT\r\nUNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA\r\n\r\nTAHUN 1945 (Other)"^^ . . . . . . "PENGAWASAN HAK PREROGATIF PRESIDEN DALAM\r\nPENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN MENTERI MENURUT\r\nUNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA\r\n\r\nTAHUN 1945 (Other)"^^ . . . . . . "PENGAWASAN HAK PREROGATIF PRESIDEN DALAM\r\nPENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN MENTERI MENURUT\r\nUNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA\r\n\r\nTAHUN 1945 (Other)"^^ . . . . . . "PENGAWASAN HAK PREROGATIF PRESIDEN DALAM\r\nPENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN MENTERI MENURUT\r\nUNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA\r\n\r\nTAHUN 1945 (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "PENGAWASAN HAK PREROGATIF PRESIDEN DALAM\r\nPENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN MENTERI MENURUT\r\nUNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA\r\n\r\nTAHUN 1945 (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "PENGAWASAN HAK PREROGATIF PRESIDEN DALAM\r\nPENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN MENTERI MENURUT\r\nUNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA\r\n\r\nTAHUN 1945 (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "PENGAWASAN HAK PREROGATIF PRESIDEN DALAM\r\nPENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN MENTERI MENURUT\r\nUNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA\r\n\r\nTAHUN 1945 (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . "HTML Summary of #86753 \n\nPENGAWASAN HAK PREROGATIF PRESIDEN DALAM \nPENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN MENTERI MENURUT \nUNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA \n \nTAHUN 1945\n\n" . "text/html" . . . "340 Ilmu hukum" . . . "342 Hukum tata negara:" . .