title: ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-  XXI/2023 TERKAIT BATAS USIA CALON PRESIDEN DAN CALON    WAKIL PRESIDEN
creator: AHSANUL, KHOTAM
subject: 340 Ilmu hukum
description: Perwujudan demokrasi dalam sistem presidensil di Indonesia salah satunya dilakukan  melalui Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, yang diatur dalam Undang-Undang  Nomor 7 Tahun 2017. Menjelang pemilihan umum 2024, pada Putusan  Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, Mahkamah Konstitusi  mengabulkan sebagian permohonan uji materiil, memungkinkan calon berusia  minimal 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui  pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Putusan ini memicu  pertanyaan tentang dasar pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi terhadap  putusan a quo, karena dalam beberapa perkara serupa sebelumnya, permohonan  selalu ditolak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Original intent Pasal  169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan  metode penafsiran hukum dalam pertimbangan hakim pada Putusan Mahkamah  Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023.  Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan  (Statute Approach), historis (Historical Approach), dan konseptual (Conceptual  Approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa:Pertama, Original intent Pasal  169 huruf q dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum,    tidak memiliki landasan rumusan yang cukup untuk sebuah aturan undang-  undang. Kedangkalan landasan rumusan ini terlihat jelas pada proses    pembentukannya yang tercatat dalam risalah rapat kerja ke 8 panitia khusus RUU  No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu,. Kedua, pertimbangan Hakim Mahkamah  Konstitusi pada putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 tidak  sepenuhnya mengacu pada Original intent dari Pasal yang diuji.  Kata Kunci: Sistem Presidensil, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden,  Original intent, Pertimbangan Hakim.    One way of realizing democracy in the presidential system in Indonesia is through the  election of the President and Vice President, which is regulated in Law Number 7 of  2017. ahead of the 2024 general election, in the Constitutional Court Decision Number  90/PUU-XXI/2023, The Constitutional Court granted some requests for material review,  allowing candidates who are at least 40 years old or who have/are currently holding  positions to be elected through general elections, including regional head elections. This  decision raises questions about the legal basis for the Constitutional Court's  consideration of the a quo decision, because in several previous similar cases, the  application was always rejected. The aim of this research is to determine the original  intent of Article 169 letter q of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections and  the method of legal interpretation in the judge's considerations in Constitutional Court  Decision No. 90/PUU-XXI/2023.  This normative legal research uses statutory, historical (Historical Approach) and  conceptual (Conceptual Approach) approaches. The research results show that: First, the  original intent of Article 169 letter q in Law no. 7 of 2017 concerning General Elections,  does not have a sufficient formal basis for a legal regulation. The shallowness of the  basis for this formulation is clearly visible in the process of its formation which is  recorded in the minutes of the 8th working meeting of the special committee for Bill No. 7  of 2017 concerning Elections. Second, the considerations of the Constitutional Court  Judges in the Constitutional Court decision no. 90/PUU-XXI/2023 does not fully refer to  the original intent of the article being tested.  Keywords: Presidential System, Election of President and Vice President, Original  intent, Judges' considerations.
publisher: FAKULTAS HUKUM
date: 2024-07-26
type: Skripsi
type: NonPeerReviewed
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/86760/1/Abstrak%20SKRIPSI-AHSANUL%20KHOTAM%20-%20Ahsanul%20Khotam.pdf
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/86760/2/SKRIPSI%20FULL-AHSANUL%20KHOTAM%20-%20Ahsanul%20Khotam.pdf
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/86760/3/SKRIPSI%20TANPA%20PEMBAHASAN%20-%20Ahsanul%20Khotam.pdf
identifier:   AHSANUL, KHOTAM  (2024) ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU- XXI/2023 TERKAIT BATAS USIA CALON PRESIDEN DAN CALON WAKIL PRESIDEN.  FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.     
relation: http://digilib.unila.ac.id/86760/