creators_name: MUTHIA , WULANDARI creators_id: 2022011052 type: thesis datestamp: 2025-05-08 03:04:29 lastmod: 2025-05-08 03:04:29 metadata_visibility: show title: KEBIJAKAN NON PENAL YANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN DALAM UPAYA PENCEGAHAN ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA ispublished: pub subjects: 340 subjects: 345 full_text_status: restricted abstract: Kenakalan yang dilakukan oleh seorang anak mengarah kepada perbuatan kriminal dan juga melanggar peraturan, hal tersebut diperlukan upaya-upaya pencegahan agar anak tidak sampai melakukan tindak pidana. Pencegahan tersebut tidak semata-mata merupakan masalah hukum yang hanya dilakukan melalui kebijakan-kebijakan yang dirumuskan dalam Undang-Undang (kebijakan penal) saja, tetapi juga harus diimbangi dengan kebijakan-kebijakan non penal. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, menggunakan pendekatan kasus dengan meneliti data statistik perkara anak yang ada di Kabupaten Pesawaran, pendekatan perbandingan dengan membandingkan harmonisasi kebijakan penal dan non penal yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pesawaran dalam upaya pencegahan anak sebagai pelaku tindak pidana. Metode pengumpulan data dengan penelitian di lapangan dan studi kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan adalah pendekatan deskriptif. Penelitian ini memberikan pemahaman terhadap pembaca mengenai kebijakan- kebijakan non penal yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pesawaran dalam upaya pencegahan anak sebagai pelaku tindak pidana baik yang diatur di dalam Peraturan Daerah maupun di luar Peraturan Daerah, dan permasalahan kedua Penulis menganalisis harmonisasi kebijakan penal dengan kebijakan non penal yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pesawaran yang dapat menyebabkan kenaikan dan penurunan angka kriminalitas yang dilakukan oleh anak. Saran Penulis kepada Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak agar mengatur lebih lanjut mengenai kebijakan-kebijakan yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah/Kabupaten agar nantinya terjadi keseragaman kebijakan serta kebijakan tersebut dapat dilakukan berkelanjutan. Selain itu, Penulis juga memberikan saran kepada Pemerintah Kabupaten Pesawaran untuk membuat Perjanjian Kerjasama kepada lembaga-lembaga terkait dalam rangka turut serta dan mendukung upaya pemerintah dalam melakukan pencegahan anak sebagai pelaku tindak pidana. Kata Kunci: Kebijakan Non Penal; Upaya Pencegahan Anak; Sebagai Pelaku Tindak Pidana ABSTRACT NON-PENAL POLICIES IMPLEMENTED BY THE GOVERNMENT OF PESAWARAN DISTRICT IN AN ATTEMPT TO PREVENT CHILDREN AS CRIMINAL OFFENDERS By MUTHIA WULANDARI, S.H. The mischief committed by a child leads to criminal acts and also violates regulations, it is necessary to prevent children from committing criminal acts. Prevention is not solely a legal problem that is only carried out through policies formulated in the Act (penal policy) alone, but must also be balanced with non- penal policies. This research uses an empirical juridical approach method, using a case approach by examining statistical data on child cases in Pesawaran Regency, a comparative approach by comparing the harmonization of penal and non-penal policies carried out by the Pesawaran Regency Government in an effort to prevent children as perpetrators of criminal acts. Data collection methods are field research and literature study. The data analysis method used is a descriptive approach. This research provides an understanding to readers about the non-penal policies carried out by the Pesawaran Regency Government in an effort to prevent children as perpetrators of criminal acts both regulated in Regional Regulations and outside Regional Regulations, and the second problem the author analyzes the harmonization of penal policies with non-penal policies carried out by the Pesawaran Regency Government which can cause an increase and decrease in the number of crimes committed by children. The author's suggested to the Central Government through the Ministry of Women and Children Protection to further regulate the policies that must be carried out by the Regional / District Government so that later there will be policy uniformity and the policy can be carried out sustainably. In the meantime, the author also provides advice to the Pesawaran Regency Government to make Cooperation Agreements with related institutions in order to participate and support government efforts in preventing children as perpetrators of criminal acts. Keywords: Non Penal Policy; Child Prevention Measures; As a Criminal Offender date: 2024-05-29 date_type: published institution: UNIVERSITAS LAMPUNG department: FAKULTAS HUKUM thesis_type: masters citation: MUTHIA , WULANDARI (2024) KEBIJAKAN NON PENAL YANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN DALAM UPAYA PENCEGAHAN ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA. Masters thesis, UNIVERSITAS LAMPUNG. document_url: http://digilib.unila.ac.id/86793/1/ABSTRAK%20-%20MUTHIA%20WULANDARI.pdf document_url: http://digilib.unila.ac.id/86793/2/TESIS%20FULL%20-%20MUTHIA%20WULANDARI.pdf document_url: http://digilib.unila.ac.id/86793/3/TESIS%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN%20-%20MUTHIA%20WULANDARI.pdf