TY  - THES
ID  - eprints86815
UR  - http://digilib.unila.ac.id/86815/
A1  - SHABRINA, DULIYAN FIRDA
Y1  - 2025/04/23/
N2  - Disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, 
melahirkan Program  Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) bagi pekerja yang 
mengalami pemutusan hubungan kerja. Pasal 19 Ayat (3) Peraturan Pemerintah 
Nomor 37 Tahun 2021 menyatakan bahwa pekerja yang bisa menerima manfaat 
JKP apabila sudah terdaftar menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan 
klasifikasi skala usaha. Kemudian pekerja harus terdata menjadi peserta BPJS 
Ketenagakerjaan dengan masa iuran 12 bulan dalam 24 bulan  dan sudah 
membayar minimal 6 (enam) bulan berturut-turut sebelum dilakukan PHK dan 
masih dalam waktu perjanjian kerja. Persyaratan tersebut menyebabkan tenaga 
kerja yang mengalami PHK tidak dapat mengajukan jaminan kehilangan 
pekerjaan dikarenakan tidak memenuhi persyaratan. Permasalahan yang dikaji 
dalam penelitian ini adalah bagaimanakah konstitusionalitas JKP dalam system 
hukum di Indonesia dan menelaah implementasi JKP sebagai bentuk perlindungan 
hukum bagi pekerja yang mengalami PHK? 
Penelitian ini merupakan penelitian normatif yaitu penelitian yang menggunakan 
sumber data sekunder, dengan menelaah peraturan perundang-undangan atau 
teori-teori. Analisis yang digunakan adalah kualitatif dan di simpulkan secara 
deskriptif analitis. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa JKP merupakah program perlindungan yang 
inkonstitusional. Hal ini dikarenakan dengan berbagai persyaratan yang ada 
menyebabkan pekerja sulit mendapatkan hak atas pekerjaan dan penghidupan 
yang layak. Selanjutnya sumber pendanaan JKP yang berasal dari rekomposisi 
iuran JKK dan JKM dapat berdampak kepada terganggunya manfaat JKK dan 
JKM dikarenakan iuran tergerus oleh JKP. Selanjutnya implementasi Program JKP sudah  berjalan terhitung mulai Februari 2022 sampai dengan September 2023, masih adanya pekerja yang tidak memenuhi syarat pengajuan jaminan 
kehilangan pekerjaan yang disebabkan persyaratan yang sulit dipenuhi. 
Pemerintah diharapkan dapat meninjau ulang terkait syarat serta keberlanjutan program JKP berkenaan manfaat semakin tinggi tetapi tidak terdapat iuran yang diterima.
PB  - UNIVERSITAS LAMPUNG
M1  - masters
TI  - KONSTITUSIONALITAS JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN DALAM PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA YANG MENGALAMI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA
AV  - restricted
EP  - 105
ER  -