%0 Generic
%A Cindy, Dwitha Aries
%C UNIVERSITAS LAMPUNG
%D 2025
%F eprints:86971
%I FAKULTAS HUKUM
%T KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENGANGKATAN GURU  HONORER MENJADI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN   PERJANJIAN KERJA DI KOTA BANDAR LAMPUNG  
%U http://digilib.unila.ac.id/86971/
%X Peningkatan kualitas generasi muda sebagai generasi penerus bangsa tidak lepas   dari upaya pemerintah dan masyarakat menghargai dan memperhatikan  kesejahteraan para guru. Masih banyak guru yang belum mendaptakan kepastian  hukum, terutama guru honorer yang sudah mengabdi selama puluhan tahun. Untuk  memberikan kepastian hukum terhadap guru honorer di Indonesia pemerintah  menerbitkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi  Birokrasi (KEPMENPAN-RB) Republik Indonesia Nomor 348 Tahun 2024  Tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jabatan  Fungsional Guru di Instansi Daerah Tahun Anggaran 2024, guna memberikan  kesejahteraan yang lebih baik dan kepastian status bagi para guru honorer.   Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana kebijakan permerintah  dalam pengangkatan guru honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian  kerja di Kota Bandar Lampung? (2) Faktor-faktor apasajakah yang menghambat  guru honorer menjadi PPPK? Pendekatan masalah yang digunakan adalah normatif  dan empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan studi lapangan dan studi pustaka.  Analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.   Hasil penelitian menunjukkan: (1) Dalam kebijakan ini terdapat penetapan formasi  pelamar prioritas, Guru Eks THK II, Guru Non ASN, Lulusan PPG. Pelamar dalam  seleksi PPPK dinyatakan lolos jika memperoleh peringkat terbaik berdasarkan  urutan prioritas yang telah ditentukan. (2) Faktor-faktor yang menghambat guru  honorer menjadi PPPK adalah persyaratan administrasi yang kompleks, tingkat  kesulitan materi pada soal ujian seleksi, persaingan yang ketat antara peserta seleksi  PPPK, dan kuota formasi yang terbatas.   Kata Kunci: Kebijakan, Guru Honorer, PPPK   The improvement of the younger generation’s quality as the nation's successors is   inseparable from the efforts of both the government and society in valuing and  supporting the welfare of teachers. However, many teachers still lack legal  certainty, particularly honorary teachers who have dedicated themselves for  decades. To address this issue, the Government of Indonesia issued Decree Number  348 of 2024 by the Minister of State Apparatus Empowerment and Bureaucratic  Reform (KEPMENPAN-RB) regarding the Selection Mechanism for Government  Employees with Work Agreements (PPPK) for Functional Teacher Positions in  Regional Institutions for the 2024 fiscal year. This policy aims to provide better  welfare and legal status for honorary teachers.   The research addresses the following problems: (1) What are the government’s  policies regarding the appointment of honorary teachers as PPPK in Bandar  Lampung City? (2) What factors hinder honorary teachers from becoming PPPK?  This study uses both normative and empirical approaches. Data were collected  through field studies and literature reviews and analyzed using a qualitative  descriptive method.   The research results indicate that: (1) The policy includes the determination of  priority applicant categories, namely Former THK II Honorary Teachers, Non-ASN  Teachers, and PPG Graduates. Applicants in the PPPK selection process are  declared successful if they achieve the highest ranking based on the predetermined  priority order. (2) The factors hindering honorary teachers from becoming PPPK  employees include complex administrative requirements, the high level of difficulty  of the selection exam materials, intense competition among applicants, and limited  formation quotas.   Keywords: Policy, Honorary Teachers, PPPK