<> "The repository administrator has not yet configured an RDF license."^^ . <> . . "KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENGANGKATAN GURU\r\nHONORER MENJADI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN \r\nPERJANJIAN KERJA DI KOTA BANDAR LAMPUNG\r\n"^^ . "Peningkatan kualitas generasi muda sebagai generasi penerus bangsa tidak lepas \r\ndari upaya pemerintah dan masyarakat menghargai dan memperhatikan\r\nkesejahteraan para guru. Masih banyak guru yang belum mendaptakan kepastian\r\nhukum, terutama guru honorer yang sudah mengabdi selama puluhan tahun. Untuk\r\nmemberikan kepastian hukum terhadap guru honorer di Indonesia pemerintah\r\nmenerbitkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi\r\nBirokrasi (KEPMENPAN-RB) Republik Indonesia Nomor 348 Tahun 2024\r\nTentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jabatan\r\nFungsional Guru di Instansi Daerah Tahun Anggaran 2024, guna memberikan\r\nkesejahteraan yang lebih baik dan kepastian status bagi para guru honorer. \r\nPermasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana kebijakan permerintah\r\ndalam pengangkatan guru honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian\r\nkerja di Kota Bandar Lampung? (2) Faktor-faktor apasajakah yang menghambat\r\nguru honorer menjadi PPPK? Pendekatan masalah yang digunakan adalah normatif\r\ndan empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan studi lapangan dan studi pustaka.\r\nAnalisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. \r\nHasil penelitian menunjukkan: (1) Dalam kebijakan ini terdapat penetapan formasi\r\npelamar prioritas, Guru Eks THK II, Guru Non ASN, Lulusan PPG. Pelamar dalam\r\nseleksi PPPK dinyatakan lolos jika memperoleh peringkat terbaik berdasarkan\r\nurutan prioritas yang telah ditentukan. (2) Faktor-faktor yang menghambat guru\r\nhonorer menjadi PPPK adalah persyaratan administrasi yang kompleks, tingkat\r\nkesulitan materi pada soal ujian seleksi, persaingan yang ketat antara peserta seleksi\r\nPPPK, dan kuota formasi yang terbatas. \r\nKata Kunci: Kebijakan, Guru Honorer, PPPK \r\nThe improvement of the younger generation’s quality as the nation's successors is \r\ninseparable from the efforts of both the government and society in valuing and\r\nsupporting the welfare of teachers. However, many teachers still lack legal\r\ncertainty, particularly honorary teachers who have dedicated themselves for\r\ndecades. To address this issue, the Government of Indonesia issued Decree Number\r\n348 of 2024 by the Minister of State Apparatus Empowerment and Bureaucratic\r\nReform (KEPMENPAN-RB) regarding the Selection Mechanism for Government\r\nEmployees with Work Agreements (PPPK) for Functional Teacher Positions in\r\nRegional Institutions for the 2024 fiscal year. This policy aims to provide better\r\nwelfare and legal status for honorary teachers. \r\nThe research addresses the following problems: (1) What are the government’s\r\npolicies regarding the appointment of honorary teachers as PPPK in Bandar\r\nLampung City? (2) What factors hinder honorary teachers from becoming PPPK?\r\nThis study uses both normative and empirical approaches. Data were collected\r\nthrough field studies and literature reviews and analyzed using a qualitative\r\ndescriptive method. \r\nThe research results indicate that: (1) The policy includes the determination of\r\npriority applicant categories, namely Former THK II Honorary Teachers, Non-ASN\r\nTeachers, and PPG Graduates. Applicants in the PPPK selection process are\r\ndeclared successful if they achieve the highest ranking based on the predetermined\r\npriority order. (2) The factors hindering honorary teachers from becoming PPPK\r\nemployees include complex administrative requirements, the high level of difficulty\r\nof the selection exam materials, intense competition among applicants, and limited\r\nformation quotas. \r\nKeywords: Policy, Honorary Teachers, PPPK\r\n"^^ . "2025-04-23" . . . . . "FAKULTAS HUKUM"^^ . . . . . . . "Dwitha Aries"^^ . "Cindy"^^ . "Dwitha Aries Cindy"^^ . . . . . . "KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENGANGKATAN GURU\r\nHONORER MENJADI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN \r\nPERJANJIAN KERJA DI KOTA BANDAR LAMPUNG\r\n (File PDF)"^^ . . . "ABSTRAK.pdf"^^ . . . "KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENGANGKATAN GURU\r\nHONORER MENJADI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN \r\nPERJANJIAN KERJA DI KOTA BANDAR LAMPUNG\r\n (File PDF)"^^ . . . "KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENGANGKATAN GURU\r\nHONORER MENJADI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN \r\nPERJANJIAN KERJA DI KOTA BANDAR LAMPUNG\r\n (File PDF)"^^ . . . "SKRIPSI FULL TANPA PEMBAHASAN.pdf"^^ . . . "KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENGANGKATAN GURU\r\nHONORER MENJADI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN \r\nPERJANJIAN KERJA DI KOTA BANDAR LAMPUNG\r\n (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENGANGKATAN GURU\r\nHONORER MENJADI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN \r\nPERJANJIAN KERJA DI KOTA BANDAR LAMPUNG\r\n (Other)"^^ . . . . . . "KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENGANGKATAN GURU\r\nHONORER MENJADI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN \r\nPERJANJIAN KERJA DI KOTA BANDAR LAMPUNG\r\n (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENGANGKATAN GURU\r\nHONORER MENJADI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN \r\nPERJANJIAN KERJA DI KOTA BANDAR LAMPUNG\r\n (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENGANGKATAN GURU\r\nHONORER MENJADI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN \r\nPERJANJIAN KERJA DI KOTA BANDAR LAMPUNG\r\n (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENGANGKATAN GURU\r\nHONORER MENJADI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN \r\nPERJANJIAN KERJA DI KOTA BANDAR LAMPUNG\r\n (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENGANGKATAN GURU\r\nHONORER MENJADI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN \r\nPERJANJIAN KERJA DI KOTA BANDAR LAMPUNG\r\n (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENGANGKATAN GURU\r\nHONORER MENJADI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN \r\nPERJANJIAN KERJA DI KOTA BANDAR LAMPUNG\r\n (Other)"^^ . . . . . . "KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENGANGKATAN GURU\r\nHONORER MENJADI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN \r\nPERJANJIAN KERJA DI KOTA BANDAR LAMPUNG\r\n (Other)"^^ . . . . . . "KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENGANGKATAN GURU\r\nHONORER MENJADI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN \r\nPERJANJIAN KERJA DI KOTA BANDAR LAMPUNG\r\n (Other)"^^ . . . . . . "KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENGANGKATAN GURU\r\nHONORER MENJADI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN \r\nPERJANJIAN KERJA DI KOTA BANDAR LAMPUNG\r\n (Other)"^^ . . . . . . "KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENGANGKATAN GURU\r\nHONORER MENJADI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN \r\nPERJANJIAN KERJA DI KOTA BANDAR LAMPUNG\r\n (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENGANGKATAN GURU\r\nHONORER MENJADI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN \r\nPERJANJIAN KERJA DI KOTA BANDAR LAMPUNG\r\n (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENGANGKATAN GURU\r\nHONORER MENJADI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN \r\nPERJANJIAN KERJA DI KOTA BANDAR LAMPUNG\r\n (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENGANGKATAN GURU\r\nHONORER MENJADI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN \r\nPERJANJIAN KERJA DI KOTA BANDAR LAMPUNG\r\n (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . "HTML Summary of #86971 \n\nKEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENGANGKATAN GURU \nHONORER MENJADI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN \nPERJANJIAN KERJA DI KOTA BANDAR LAMPUNG \n\n\n" . "text/html" . . . "300 Ilmu sosial" . . . "340 Ilmu hukum" . . . "341 Hukum-hukum negara" . .