<> "The repository administrator has not yet configured an RDF license."^^ . <> . . "ANALISIS KOMPETENSI PERADILAN MILITER\r\nDALAM MENGADILI TINDAK PIDANA KORUPSI\r\nPADA BASARNAS YANG PELAKUNYA TNI"^^ . "Hak-hak istimewa terhadap prajurit TNI terhadap permasalahan proses peradilan\r\nmiliter yang terjadi, misalnya peradilan militer dengan sistem yang berlaku\r\nsekarang di Indonesia berdasarkan Pasal 69 Undang-Undang No.31 Tahun 1997\r\ntentang Peradilan Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997\r\nNomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3713, untuk\r\nselanjutnya disebut sebagai, ―UU Peradilan Militer‖) bahwa seperti masalah\r\npenyidik dalam militer dilakukan oleh Ankum, Polisi Militer, dan Oditur sehingga\r\ntidak adanya kontrol dari otoritas yang independen atau diluar kalangan militer\r\nseperti otoritas sipil. Sedangkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981\r\ntentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981\r\nNomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209, untuk\r\nselanjutnya disebut sebagai ―KUHAP‖) dilakukan oleh Polri dan Pejabat Pegawai\r\nNegeri Sipil. Seperti pada kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh\r\nanggota militer Mantan Kabasarnas Marsdya Henri Alfiandi bersaksi disidang\r\nkasus suap proyek pengadaan peralatan deteksi korban reruntuhan Basarnas tahun\r\nanggaran 2021-2023. Kesaksian Henri meliputi dana non-budgeter (dana\r\nkomando) yang diakui diterimanya lewat mantan Koorsmin Kabasarnas Letkol\r\nAdm. Afri Budi Cahyanto.\r\n\r\nRumusan masalah dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimana kompetensi\r\nperadilan militer dalam mengadili tindak pidana korupsi pada BASARNAS?. (2)\r\nBagaimana pelaksanaan perkara tindak pidana korupsi pada BASARNAS yang\r\ndilakukan pada peradilan militer?. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan\r\nsecara yuridis normatif didukung dengan pendekatan secara yuridis empiris yang\r\ndilakukan melalui wawancara secara mendalam dengan narasumber dalam\r\npenelitian ini adalah Tim Koneksitas Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi\r\n(KPK), Kasat Tipidmilum Pusat Polisi Militer (PUSPOM) TNI, dan Akademisi\r\nDosen Fakultas Hukum Universitas Lampung. Data yang digunakan adalah data\r\nprimer dan data sekunder, lalu analisis data dilakukan secara yuridis kualitatif. \r\nHasil penelitian ini menunjukkan : (1) Kompetensi Peradilan Militer dalam\r\nmengadili tindak pidana korupsi pada BASARNAS, yaitu; Pada perkara Kepala\r\nBasarnas, KPK melakukan splitzing, dimana perkara itu di split, atau dipecah.\r\nOrang yang tunduk pada peradilan sipil diproses oleh Komisi Pemberantasan\r\nTindak Pidana Korupsi, sedangkan orang yang tunduk pada peradilan militer\r\ndiproses oleh Tentara Nasional Indonesia. Perbuatan Komisi Pemberantasan\r\nTindak Pidana Korupsi yang melakukan splitzing pada proses hukum perkara\r\nkoneksitas mengakibatkan terpecahnya perkara (yang seharusnya utuh) yang\r\nmengakibatkan terjadinya perbedaan hukuman antara orang yang tunduk pada\r\nperadilan militer dan orang yang tunduk pada peradilan umum. (2) Pelaksanaan\r\nperkara tindak pidana terhadap korupsi pada BASARNAS yang dilakukan oleh\r\npengadilan militer, yaitu; a. Pengadilan Militer Tinggi, Mengingat status Henri\r\nAlfiandi sebagai anggota TNI, proses peradilannya dilakukan di Pengadilan\r\nMiliter Tinggi II-08 Jakarta. Hal ini mengacu pada ketentuan dalam sistem\r\nperadilan militer Indonesia, yang mengatur bahwa anggota militer yang terlibat\r\ndalam tindak pidana disidangkan di pengadilan militer. b. Proses Hukum yang\r\nBerjalan, Meskipun ada kekhawatiran tersebut, proses hukum terus berjalan.\r\nHenri Alfiandi didakwa menerima suap dalam proyek pengadaan alat deteksi\r\nkorban reruntuhan dan peralatan lainnya di Basarnas. Dalam siding yang\r\nberlangsung pada April 2024, beliau dijerat dengan dakwaan suap sebesar Rp8,65\r\nmiliar yang diberikan oleh beberapa pihak terkait. Proses ini menunjukkan bahwa\r\nmeskipun kasus ini di adili di pengadilan militer, hokum tetap berlaku dengan\r\nmengedepankan pembuktian yang sah. c. Tindak Lanjut Hukum, Proses hokum\r\nmasih berlanjut, dan hingga kini, belum ada keputusan final mengenai vonis atau\r\nsanksi yang akan dijatuhkan kepada Henri Alfiandi. Hal ini mencerminkan bahwa\r\nperadilan militer tetap menjalankan prosedur hukum, meskipun dalam konteks\r\nyang mungkin berbeda dari pengadilan sipil.\r\n\r\nSaran dipenelitian ini adalah : Supaya masyarakat tidak bingung dalam hal ini,\r\nperlu ada komunikasi antara KPK dan Panglima. Jika dalam bahasanya KUHAP\r\nitu bahkan Menteri Pertahanan yang seharusnya berkomunikasi, Menteri\r\nPertahanan dan Menteri Kehakiman. Ini karena Undang-Undang masalalu, jika\r\nsekarang Menteri Kehakiman sudah tidak ada. Kalau sekarang seharusnya\r\nMenhan karena atasan dari Panglima dengan KPK sebagai lembaga negara. Porsi\r\nprajurit aktif menduduki jabatan sipil dinilai mendesak untuk di evaluasi.\r\n\r\nKata kunci : Peradilan Militer Tindak Pidana Korupsi. \r\n\r\nSpecial rights for TNI soldiers regarding military justice process issues that\r\noccur, for example military justice with the system currently in effect in Indonesia\r\nbased on Article 69 of Law No. 31 of 1997 concerning Military Justice (State\r\nGazette of the Republic of Indonesia of 1997 Number 84, Supplement to State\r\nGazette of the Republic of Indonesia Number 3713, hereinafter referred to as,\r\n\"Military Justice Law\") that such matters as investigators in the military are\r\ncarried out by the Ankum, Military Police, and Prosecutors so that there is no\r\ncontrol from independent authority or outside the military such as civil authority.\r\nMeanwhile, Article 6 of Law Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure\r\nLaw (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1981 Number 76, Supplement\r\nto State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3209, hereinafter referred\r\nto as \"KUHAP\") is carried out by the National Police and Civil Servant Officials.\r\nFor example, in the case of criminal acts of corruption committed by members of\r\nthe military, former Kabasarnas Marsdya Henri Alfiandi testified in the bribery\r\ncase for the Basarnas ruin victim detection equipment procurement project for the\r\n2021-2023 fiscal year. Henri's testimony included non-budgetary funds (command\r\nfunds) which he admitted to receiving through former Coordinator of the National\r\nHeadquarters Lt. Col. Adm. Afri Budi Cahyanto. \r\n\r\nThe formulation of the problem in this research is: (1) What is the competency of\r\nthe military judiciary in adjudicating criminal acts of corruption at BASARNAS?\r\n(2) How are criminal corruption cases carried out at BASARNAS carried out in\r\nmilitary courts? The approach used is a normative juridical approach supported\r\nby an empirical juridical approach carried out through in-depth interviews with\r\nresource persons in this research, namely the Corruption Eradication\r\nCommission (KPK) Investigator Connection Team, Head of the Military Police\r\nCenter Tipidmilum Unit (PUSPOM) TNI, and Academic Lecturers at the Faculty\r\nof Law, University of Lampung. The data used is primary data and secondary\r\ndata, then data analysis is carried out qualitatively. \r\nThe results of this research show: (1) The competency of the Military Court in\r\nadjudicating criminal acts of corruption at BASARNAS, namely; In the case of the\r\nHead of Basarnas, the Corruption Eradication Commission carried out splitzing,\r\nwhere the case was split, or divided. People who are subject to civil justice are\r\nprocessed by the Corruption Eradication Commission, while people who are\r\nsubject to military justice are processed by the Indonesian National Army. The\r\nactions of the Corruption Eradication Commission in splitting the legal process of\r\nconnection cases resulted in the splitting of cases (which should have been intact)\r\nwhich resulted in differences in sentences between people who were subject to\r\nmilitary justice and people who were subject to general court. (2) Implementation\r\nof criminal cases against corruption at BASARNAS carried out by military courts,\r\nnamely; 1) High Military Court, Considering Henri Alfiandi's status as a member\r\nof the TNI, the trial process was carried out at the High Military Court II-08\r\nJakarta. This refers to the provisions in the Indonesian military justice system,\r\nwhich stipulate that military members involved in criminal acts are tried in\r\nmilitary courts. (2) Implementation of criminal cases against corruption at\r\nBASARNAS carried out by military courts, namely; 1) High Military Court,\r\nConsidering Henri Alfiandi's status as a member of the TNI, the trial process was\r\ncarried out at the High Military Court II-08 Jakarta. This refers to the provisions\r\nin the Indonesian military justice system, which stipulate that military members\r\ninvolved in criminal acts are tried in military courts. 2) Ongoing Legal Process.\r\nDespite these concerns, the legal process continues. Henri Alfiandi was charged\r\nwith accepting bribes in a project to procure rubble victim detection tools and\r\nother equipment at Basarnas. In the trial which took place in April 2024, he was\r\ncharged with bribery amounting to IDR 8.65 billion given by several related\r\nparties. This process shows that even though this case was tried in a military\r\ncourt, the law still applies by prioritizing valid evidence. 3) Legal Follow-up, The\r\nlegal process is still continuing, and up to now, there has been no final decision\r\nregarding the verdict or sanctions that will be imposed on Henri Alfiandi. This\r\nreflects that military justice continues to carry out legal procedures, although in a\r\ncontext that may be different from civilian courts.\r\n\r\nThe suggestions in this research are: So that the public is not confused in this\r\nmatter, there needs to be communication between the Corruption Eradication\r\nCommission and the Commander in Chief. In the language of the Criminal\r\nProcedure Code, it is even the Minister of Defense who is supposed to\r\ncommunicate, the Minister of Defense and the Minister of Justice. This is because\r\nof past laws, if now the Minister of Justice is no longer there. Now the Minister of\r\nDefense should be the superior of the Commander in Chief with the Corruption\r\nEradication Commission as a state institution. The portion of active soldiers\r\noccupying civilian positions is considered urgent for evaluation.\r\n\r\nKeywords : Military Court Corruption Crimes.\r\n"^^ . "2025-03-25" . . . . . "FAKULTAS HUKUM"^^ . . . . . . . "AYU DWIYANTI"^^ . "ASTUTI PRIMAYOLA"^^ . "AYU DWIYANTI ASTUTI PRIMAYOLA"^^ . . . . . . "ANALISIS KOMPETENSI PERADILAN MILITER\r\nDALAM MENGADILI TINDAK PIDANA KORUPSI\r\nPADA BASARNAS YANG PELAKUNYA TNI (File PDF)"^^ . . . "ABSTRAK.pdf"^^ . . . "ANALISIS KOMPETENSI PERADILAN MILITER\r\nDALAM MENGADILI TINDAK PIDANA KORUPSI\r\nPADA BASARNAS YANG PELAKUNYA TNI (File PDF)"^^ . . . "ANALISIS KOMPETENSI PERADILAN MILITER\r\nDALAM MENGADILI TINDAK PIDANA KORUPSI\r\nPADA BASARNAS YANG PELAKUNYA TNI (File PDF)"^^ . . . "SKRIPSI FULL TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf"^^ . . . "ANALISIS KOMPETENSI PERADILAN MILITER\r\nDALAM MENGADILI TINDAK PIDANA KORUPSI\r\nPADA BASARNAS YANG PELAKUNYA TNI (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "ANALISIS KOMPETENSI PERADILAN MILITER\r\nDALAM MENGADILI TINDAK PIDANA KORUPSI\r\nPADA BASARNAS YANG PELAKUNYA TNI (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "ANALISIS KOMPETENSI PERADILAN MILITER\r\nDALAM MENGADILI TINDAK PIDANA KORUPSI\r\nPADA BASARNAS YANG PELAKUNYA TNI (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "ANALISIS KOMPETENSI PERADILAN MILITER\r\nDALAM MENGADILI TINDAK PIDANA KORUPSI\r\nPADA BASARNAS YANG PELAKUNYA TNI (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "ANALISIS KOMPETENSI PERADILAN MILITER\r\nDALAM MENGADILI TINDAK PIDANA KORUPSI\r\nPADA BASARNAS YANG PELAKUNYA TNI (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "ANALISIS KOMPETENSI PERADILAN MILITER\r\nDALAM MENGADILI TINDAK PIDANA KORUPSI\r\nPADA BASARNAS YANG PELAKUNYA TNI (Other)"^^ . . . . . . "ANALISIS KOMPETENSI PERADILAN MILITER\r\nDALAM MENGADILI TINDAK PIDANA KORUPSI\r\nPADA BASARNAS YANG PELAKUNYA TNI (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "ANALISIS KOMPETENSI PERADILAN MILITER\r\nDALAM MENGADILI TINDAK PIDANA KORUPSI\r\nPADA BASARNAS YANG PELAKUNYA TNI (Other)"^^ . . . . . . "ANALISIS KOMPETENSI PERADILAN MILITER\r\nDALAM MENGADILI TINDAK PIDANA KORUPSI\r\nPADA BASARNAS YANG PELAKUNYA TNI (Other)"^^ . . . . . . "ANALISIS KOMPETENSI PERADILAN MILITER\r\nDALAM MENGADILI TINDAK PIDANA KORUPSI\r\nPADA BASARNAS YANG PELAKUNYA TNI (Other)"^^ . . . . . . "ANALISIS KOMPETENSI PERADILAN MILITER\r\nDALAM MENGADILI TINDAK PIDANA KORUPSI\r\nPADA BASARNAS YANG PELAKUNYA TNI (Other)"^^ . . . . . . "ANALISIS KOMPETENSI PERADILAN MILITER\r\nDALAM MENGADILI TINDAK PIDANA KORUPSI\r\nPADA BASARNAS YANG PELAKUNYA TNI (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "ANALISIS KOMPETENSI PERADILAN MILITER\r\nDALAM MENGADILI TINDAK PIDANA KORUPSI\r\nPADA BASARNAS YANG PELAKUNYA TNI (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "ANALISIS KOMPETENSI PERADILAN MILITER\r\nDALAM MENGADILI TINDAK PIDANA KORUPSI\r\nPADA BASARNAS YANG PELAKUNYA TNI (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "ANALISIS KOMPETENSI PERADILAN MILITER\r\nDALAM MENGADILI TINDAK PIDANA KORUPSI\r\nPADA BASARNAS YANG PELAKUNYA TNI (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . "HTML Summary of #87071 \n\nANALISIS KOMPETENSI PERADILAN MILITER \nDALAM MENGADILI TINDAK PIDANA KORUPSI \nPADA BASARNAS YANG PELAKUNYA TNI\n\n" . "text/html" . . . "340 Ilmu hukum" . . . "341 Hukum-hukum negara" . . . "345 Hukum pidana" . .