title: IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE PADA PERKARA TINDAK PIDANA PENGGELAPAN (Studi di Kepolisian Daerah Lampung) creator: Istiadi , - subject: 300 Ilmu sosial subject: 340 Ilmu hukum subject: 345 Hukum pidana description: Kepolisian Republik Indonesia telah mengeluarkan terobosan baru dalam upaya penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif yaitu melalui Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Adapun rumusan masalah dalam penulisan ini adalah bagaimanakah implementasi restorative justice tindak pidana penggelapan di Kepolisian Daerah Lampung? Mengapa terjadi hambatan dalam implementasi restorative justice dalam penyelesaian perkara Tindak Pidana Penggelapan di Kepolisian Daerah Lampung? Dan Bagaimanakah Implementasi restorative justice yang ideal dalam penyelesaian perkara Tindak Pidana Penggelapan di Kepolisian Daerah Lampung? Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan normatif empiris. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan Aparat Penegah Hukum yaitu terdiri dari petugas kepolisian, hakim dan Jaksa,ahli hukum pidana,advokat serta korban dan pelaku. Analisis data dilakukan secara kualitatif untuk mengidentifikasi pola-pola utama dan dinamika yang muncul dalam proses implementasi restoratif justice. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa 1) implementasi restorative justicedi Polda Lampung telah diterapkan sesuai Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tidak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Pendekatan ini juga berkontribusi pada pengurangan beban sistem peradilan pidana konvensional 2) Hambatan dalam penerapan restorative justiceyaitu kurangnya pemahaman mendalam di kalangan aparat penegak hukum dan masyarakat, budaya hukum yang tradisional serta keterbatasan fasilitas pendukung 3) Implementasi restorative justiceyang ideal dalam penyelesaian perkara Tindak Pidana Penggelapan di Kepolisian Daerah Lampung yakni dengan menerapkan lima prinsip dasar yaitu kerahasiaan,sukarela,pemberdayaan,netralitas dan solusi yang unik. Sebagai kesimpulan implementasi restorative justicedalam kasus penggelapan di Kepolisian Daerah Lampung menunjukkan potensi besar untuk memperbaiki sistem peradilan pidana, dengan menekankan pada penyelesaian yang lebih adil dan berkeadaban. Dengan dukungan yang memadai dan kolaborasi antar pemangku kepentingan, restorative justicedapat menjadi tonggak penting dalam reformasi hukum pidana di Indonesia. Saran : perlu adanya peningkatan pelatihan bagi aparat hukum dan edukasi publik mengenai manfaat restoratif justice, meningkatkan fasilitas pendukung yang diperlukan serta pengembangan kebijakan yang lebih komprehensif untuk mendukung pelaksanaannya. Kunci : Implementasi, Restoratif Justice, Tindak Pidana, Penggelapan The Republic of Indonesia Police has issued a new breakthrough in efforts to handle criminal acts based on restorative justice, namely through Police Regulation Number 8 of 2021 concerning Handling Criminal Acts Based on Restorative justice. The problem formulation in this writing is how is the implementation of restorative justice for the crime of embezzlement in the Lampung Regional Police? Why are there obstacles in the implementation of Restorative justice in resolving embezzlement cases at the Lampung Regional Police? And what is the ideal implementation of restorative justice in resolving embezzlement cases at the Lampung Regional Police? The methodology used in this research is an empirical normative approach. Data collection was carried out through in-depth interviews with law enforcement officers, consisting of police officers, judges and prosecutors, as well as criminal law experts and advocates. Data analysis was carried out qualitatively to identify the main patterns and dynamics that emerged in the restorative justice implementation process. The results of the research and discussion show that 1) the implementation of restorative justice in the Lampung Regional Police has been implemented in accordance with the Republic of Indonesia State Police Regulation Number 8 of 2021 concerning Handling of Non-Criminals Based on Restorative justice. This approach also contributes to reducing the burden on the conventional criminal justice system 2) Barriers to implementing restorative justice justice include a lack of in-depth understanding among law enforcement officials and the community, traditional legal culture and limited supporting facilities 3) The ideal implementation of restorative justice in resolving cases of criminal embezzlement in the Lampung Regional Police, namely by applying five basic principles, namely confidentiality, volunteerism, empowerment, neutrality and unique solutions. In conclusion, the implementation of restorative justice in embezzlement cases at the Lampung Regional Police shows great potential for improving the criminal justice system, by emphasizing fairer and more civilized solutions. With adequate support and collaboration between stakeholders, restorative justice can become an important milestone in criminal law reform in Indonesia. Suggestions : require increased training for legal officers and public education regarding the benefits of restorative justice, increasing the necessary supporting facilities and developing more comprehensive policies to support its implementation. Key: Implementation, Restorative justice, Crime, Embezzlement date: 2024-06-19 type: Tesis type: NonPeerReviewed format: text identifier: http://digilib.unila.ac.id/87114/1/ABSTRAK%20-%20Istiadi%20Dzaky.pdf format: text identifier: http://digilib.unila.ac.id/87114/2/FULL%20TESIS_ISTIADI%20OKE%20-%20Istiadi%20Dzaky.pdf format: text identifier: http://digilib.unila.ac.id/87114/3/FULL%20TESIS%20TANPA%20BAB%20III_ISTIADI%20OKE%20-%20Istiadi%20Dzaky.pdf identifier: Istiadi , - (2024) IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE PADA PERKARA TINDAK PIDANA PENGGELAPAN (Studi di Kepolisian Daerah Lampung). Masters thesis, UNIVERSITAS LAMPUNG. relation: http://digilib.unila.ac.id/87114/