The repository administrator has not yet configured an RDF license.
PENERBITAN IZIN GANGGUAN (HINDER ORDONANTIE) OLEH BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN DALAM KAITAN DENGAN PENGAWASAN OLEH OMBUDSMAN DI KOTA BANDAR LAMPUNG
ABSTRAK PENERBITAN IZIN GANGGUAN (HINDER ORDONANTIE) OLEH BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN DALAM KAITAN DENGAN PENGAWASAN OLEH OMBUDSMAN DI KOTA BANDAR LAMPUNG Oleh Novrendi Zadiatama Tujuan penelitian ini adalah untuk pengawasan Ombudsman terhadap penerbitan Izin Gangguan (Hinder Ordonantie) oleh BPMP Kota Bandar Lampung. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan normatif dan pendekatan empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: a) Mekanisme pelaksanaan penerbitan Izin Gangguan (Hinder Ordonantie) oleh BPMP Kota Bandar Lampung diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 66 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Penerbitan Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan. Proses penerbitan izin gangguan adalah 7 hari kerja yang dihitung sejak berkas administrasi perizinan dinyatakan lengkap dan asli. b) Pengawasan Ombudsman terhadap penerbitan Izin Gangguan (Hinder Ordonantie) oleh BPMP Kota Bandar Lampung berhubungan dengan kegiatan pelayanan publik memperhatikan 3 (tiga) aspek, yaitu sarana prasarana, sumber daya manusia dan temuan khusus. Berdasarkan hasil pengawasan Ombudsman terhadap penerbitan Izin Gangguan (Hinder Ordonantie) oleh BPMP Kota Bandar Lampung, disimpulkan bahwa pelayanan perizinan yang diterapkan belum dapat dikatakan baik, salah satunya dikarenakan kualitas pelayanan yang diberikan belum sepenuhnya sesuai amanat undang-undang pelayanan publik. Saran dalam penelitian ini adalah sebaiknya BPMP Kota Bandar Lampung meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dengan meningkatkan sarana prasarana dan Sumber Daya Manusia pegawai dalam rangka memberikan pelayanan perizinan yang maksimal. Kata kunci: izin gangguan, Badan Penanaman Modal dan Perizinan, pengawasan, Ombudsman. THE DISTURBANCE PERMIT (HINDER ORDONANTIE) BY THE AGENCY OF INVESTMENT LICENSING IN CONNECTION WITH THE CITY BY OMBUDSMAN IN BANDAR LAMPUNG Novrendi Zadiatama, Dr. H.S Tisnanta, S.H., M.H., Elman Eddy Patra S.H.,M. H. Legal Studies Program, Faculty of Law, University of Lampung Jl. Soemantri Brojonegoro No.1 Gedung Meneng Bandar Lampung 35145 No. HP : 082177962402 email: Novrendi Zadiatama@yahoo.co.id Abstract The purpose of this research is to the supervision of ombudsman against issuing a permit a disorder ( hinder ordonantie ) by bpmp the city of bandar lampung.An approach to a problem that is used in research is the approach normative and approach the empiric.The research results show that: a ) the implementation mechanism of issuing a permit a disorder ( hinder ordonantie ) by bpmp the city of bandar lampung stipulated in the regulation of mayor no.66 / 2011 about standard operating procedures on the issuance of licensing board of investment and licensing.The process of issuing a permit of a nuisance is 7 a weekday on which were calculated from the beam licensing administration declared complete and genuine. B ) supervision ombudsman against issuing a permit a disorder ( hinder ordonantie ) by bpmp the city of bandar lampung associated with the activities of public service pay attention to 3 aspects which namely a means of infrastructure human resources and special findings. Based on the results of the ombudsman against the licensing of disturbance permit applied yet to say all right. keywords: disturbance permit, licensing and investment board, supervision, the ombudsman.
PENERBITAN IZIN GANGGUAN (HINDER ORDONANTIE) OLEH BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN DALAM KAITAN DENGAN PENGAWASAN OLEH OMBUDSMAN DI KOTA BANDAR LAMPUNG (File PDF)
PENERBITAN IZIN GANGGUAN (HINDER ORDONANTIE) OLEH BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN DALAM KAITAN DENGAN PENGAWASAN OLEH OMBUDSMAN DI KOTA BANDAR LAMPUNG (Other)
HTML Summary of #8715 PENERBITAN IZIN GANGGUAN (HINDER ORDONANTIE) OLEH BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN DALAM KAITAN DENGAN PENGAWASAN OLEH OMBUDSMAN DI KOTA BANDAR LAMPUNG
Hukum Pidana