%A Sammuelson Belvanio	 Evan 
%T ANALISIS PEMIDANAAN PENGGUNA SURAT PALSU UNTUK
MENJADI BAKAL CALON ANGGOTA DPRD TINGKAT II
(Studi Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Pli)
%X Pemilihan umum merupakan cara bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam politik di
negara demokrasi. Pemidanaan kepada bakal calon anggota DPRD, semua orang
dapat diberikan penjatuhan pidana atau pemidanaan. Sebagaimana termuat dalam
Studi Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Pli. yang dilakukan oleh Dr.
Sihabuddin Chalid, M.M., Pd. bin (alm) Khalid Noor pada hari Selasa tanggal 9
Mei 2023, yang bersangkutan dengan sengaja membuat surat atau dokumen palsu
yang dimaksudkan untuk memakai atau menyuruh orang memakai, atau dengan
sengaja memakai surat atau dokumen palsu tersebut untuk menjadi bakal calon
anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD kabupaten/kota, atau untuk menjadi
pasangan calon presiden dan wakil presiden. Permasalahan dalam penulisan ini
adalah bagaimana pemidanaan menggunakan dokumen palsu untuk menjadi bakal
calon anggota DPRD tingkat II dan apakah putusan Pengadilan Negeri Pelaihiri
Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Pli terhadap tindak pidana pemalsuan dokumen calon
legislatif sudah memenuhi rasa keadilan.
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Data terdiri dari bahan
hukum primer, sekunder dan tersier. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan
studi pustaka dan wawancara. Narasumber dalam penelitian ini yaitu Dosen Bagian
Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung sebanyak dua orang dan
Dosen Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung
sebanyak satu orang. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif
untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Calon
Legislatif DPRD Kabupaten Tanah Laut terbukti secara sengaja membuat surat atau
dokumen palsu dengan maksud untuk memakai atau dengan sengaja memakai surat
atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota
sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 520 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Jaksa menuntut terdakwa dengan
hukuman 2 bulan penjara dengan denda Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun
hakim memutuskan menjatuhkan pidana 1 bulan penjara dengan masa percobaan
selama 6 bulan dan denda sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), hukuman
tersebut tidak sepadan, mengingat terdapat unsur kesengajaan. Walaupun dalam hal
ini terdapat kelalaian dari tim input data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) tanah
laut yang tidak awas terhadap data calon, hal tersebut tidak menutupi bahwa Dr.
Sihabuddin Chalid pernah melakukan tindak pidana korupsi. Melihat pada
substansi dari putusan yang diberikan, belum memenuhi asas keadilan terhadap
masyarakat. Putusan tersebut dinilai terlalu rendah mengingat perbuatan yang
dilakukan telah melanggar delik formil dan delik materil. Saran dalam penelitian
ini adalah agar aparat penegak hukum dalam hal ini Majelis Hakim dapat
memberikan hukuman maksimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Diharapkan setiap komisi pemilihan umum (KPU) di Indonesia dapat jeli dalam
memeriksa data-data bakal calon legislatif. Agar setiap putusan pengadilan
mengacu atau menilai kepada keadilan terhadap masyarakat. Keputusan yang tidak
berat sebelah, tidak memihak, berpihak sewenang-wenang, tidak zalim, seimbang
dan sepatutnya.
Kata Kunci: Pemalsuan Dokumen, Pemidanaan, Pemilihan Umum
%C UNIVERSITAS LAMPUNG
%D 2024
%I FAKULTAS HUKUM
%L eprints87220