title: ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  PENYERTAAN TES MASUK PEGAWAI NEGERI  DENGAN SISTEM ELEKTRONIK  (Studi Putusan Nomor : 702/Pid.Sus/2022/PN.Tjk)
creator: ANDI, SEPTIAN
subject: 340 Ilmu hukum
description: Tes masuk Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) adalah salah satu tahapan penting  dalam proses rekrutmen pegawai negeri sipil di Indonesia. Dewasa ini terdapat  kasus dimana pelaku tindak pidana penyertaan dalam tes masuk pegawai negeri  dengan sistem elektronik terlibat dalam perbuatan yang merugikan integritas dan  kredibilitas proses rekrutmen pegawai negeri sipil. Permasalahan yang dikaji dalam  penelitian ini terkait dengan Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam  menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penyertaan tes masuk Pegawai  Negeri dengan sistem elektronik berdasarkan Putusan Nomor: 702/Pid.Sus/2022/  PN.Tjk, serta apakah yang menjadi faktor penghambat putusan hakim terhadap  pelaku tindak pidana penyertaan tes masuk Pegawai Negeri yang melibatkan sistem  elektronik berdasarkan studi kasus Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2022/PN.Tjk.  Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan  yuridis empiris. Sumber dan jenis data yang digunakan adalah data primer dan data  sekunder. Narasumber dari penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Negeri Tanjung  Karang Kelas IA; dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas  Lampung. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi  lapangan. Kemudian data tersebut diperoleh serta dianalisis secara kualitatif.  Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa hakim mempertimbangkan  aspek yuridis, seperti dakwaan jaksa penuntut umum, tuntutan jaksa penuntut  umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti, peraturan perundangundangan hukum pidana, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Selain  itu, terdapat pertimbangan dari aspek non-yuridis, seperti latar belakang terdakwa  dan akibat perbuatan terdakwa. Hambatan-hambatan dalam putusan hakim meliputi  kekosongan atau keterbatasan regulasi, kesulitan dalam pembuktian hukum,  perbedaan interpretasi dalam menentukan unsur tindak pidana, aspek hak asasi dan  peradilan yang berkeadilan,kurangnya keahlian teknis aparat penegak hukum,  ketidaktegasan dalam penerapan sanksi, proses peradilan yang terlalu panjang danAndi Septian  rumit, kurangnya infrastruktur dilembaga peradilan dan terbatasnya akses terhadap  tenaga ahli forensik digital, kurangnya kesadaran hukum masyarakat dan juga  kurangnya kepercayaan terhadap sistem peradilan, normalisasi nepotisme dan suap  dalam seleksi tes masuk pegawai negeri serta kurangnya kesadaran akan etika dan  integrasi.  Saran dalam penelitian ini adalah hendaknya hakim dalam menjatuhkan putusan  kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak  mengakses komputer atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun  harus lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan dampak putusan terhadap  masyarakat dalam menjatuhkan hukuman. Putusan yang terlalu ringan dapat  melemahkan efek jera bagi terdakwa dan berpotensi menurunkan kepercayaan  publik terhadap sistem peradilan. Dan pemerintah perlu memberikan pendidikan  dan pelatihan khusus kepada aparat penegak hukum dalam meningkatkan sumber  daya manusia yang lebih efektif dan efisien dibidang teknologi khususnya ahli  forensik digital yang memadai untuk mengidentifikasi bukti elektronik secara  akurat.  Kata Kunci: Putusan Hakim, Tindak Pidana Penyertaan, Tes CASN.
publisher: FAKULTAS HUKUM
date: 2025-05-06
type: Skripsi
type: NonPeerReviewed
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/87223/1/1.%20ABSTRAK%20-%20ABSTRACT.pdf
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/87223/2/2.%20SKRIPSI%20FULL.pdf
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/87223/3/3.%20SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf
identifier:   ANDI, SEPTIAN  (2025) ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYERTAAN TES MASUK PEGAWAI NEGERI DENGAN SISTEM ELEKTRONIK (Studi Putusan Nomor : 702/Pid.Sus/2022/PN.Tjk).  FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.     
relation: http://digilib.unila.ac.id/87223/