%0 Generic
%A 	M Tegar , Aldian Turaya	
%C UNIVERSITAS LAMPUNG 
%D 2024
%F eprints:87493
%I HUKUM
%T POLUTAN ORGANIK PERSISTEN MENURUT HUKUM LINGKUNGAN  INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA
%U http://digilib.unila.ac.id/87493/
%X Polutan Organik Persisten (POPs) merupakan kelompok senyawa kimia sintetis  yang pada awalnya digunakan sebagai pestisida dan untuk pengendalian vektor  penyakit. Namun, sifatnya yang bertahan lama dan kemampuannya untuk  berpindah antar wilayah menyebabkan dampak negatif yang signifikan terhadap  lingkungan dan kesehatan manusia. POPs dapat mengakumulasi dalam jaringan  tubuh manusia, menyebabkan risiko seperti kanker, masalah reproduksi, dan  bahkan kematian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis  pengaturan POPs dalam hukum lingkungan internasional dan implementasinya  dalam hukum Indonesia.  Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang menggunakan pendekatan  perundang-undangan (statute approach). Data penelitian ini menggunakan data  sekunder melalui studi kepustakaan yang dianalisa secara kualitatif.  Dari penelitian yang dilakukan bahwa dalam hukum lingkungan internasional  telah mengatur penggunaan POPs melalui Konvensi Stockholm dan Konvensi  Basel. Konvensi Stockholm berfokus mengidentifikasi, mengendalikan  pembuangan, dan penggunaan POPs. Di sisi lain, Konvensi Basel menangani  pembuangan limbah berbahaya yang mengandung POPs. Implementasi  pengaturan POPs di Indonesia telah mengadopsi kerangka hukum internasional  terkait POPs dalam hukum nasionalnya melalui regulasi hukum dan kebijakan  program pemerintah. Meski demikian implementasi tersersebut perlu peningkatan  terutama dalam perbaikan regulasi, kapasitas institusi, dan pemantauan serta  penegakan hukum yang efektif.  Kata Kunci: Hukum Lingkungan Internasional, Konvensi Stockholm, POPs  Persistent Organic Pollutants (POPs) are a group of synthetic chemical  compounds that were originally used as pesticides and for disease vector control.  However, their long-lasting nature and ability to move between regions cause  significant negative impacts on the environment and human health. POPs can  accumulate in human body tissues, causing risks such as cancer, reproductive  problems, and even death. This study aims to determine and analyse the  regulation of POPs in international environmental law and its implementation in  Indonesian law.  This study is a normative research that uses a statutory approach. This research  uses secondary data through literature study which is analysed qualitatively.  The study concluded that international environmental law has developed a  framework to reduce and regulate the use of POPs through the Stockholm  Convention and the Basel Convention. The Stockholm Convention focuses on  identifying, controlling the discharge, and uses of POPs. On the other hand, the  Basel Convention addresses the disposal of hazardous waste containing POPs.  Indonesia has taken steps in adopting the international legal framework related to  POPs in its national law. However, the implementation needs improvement,  specifically in improving regulations, institutional capacity, and effective  monitoring and law enforcement.  Keywords: International Environmental Law, Stockholm Convention, POPs