%A Rikka Alfabet	 	Hafidz 
%T DASAR PERTIMBANGANiJAKSA PENUNTUT UMUM DALAMi
MELAKUKANiPENUNTUTANiTERHADAPiANAK PELAKU

TINDAKiPIDANA PENGANIAYAANi
(Studi Pada Kejaksaan Tinggi Lampung)
%X Pada tahap penuntutanimerupakan salahisatuitahap penyelesaianiperkara
pidanaiyangidilakukan oleh JaksaiPenuntut Umumiyang ketentuannya tunduk
pada Pasal 30 Undang-UndangiNomor 16 Tahuni2004 tentang Kejaksaan
Republik Indonesia yang salah satu tugas dan wewenang Jaksa adalah
melakukan penuntutan, dan tunduk juga pada Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana. Adapun permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana
Dasar Pertimbangan JaksaiPenuntut Umumidalam melakukanipenuntutan
terhadap anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan, bagaimana
prosedur dalam melakukan penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak
pidana penganiayaan, dan bagaimana kendala Jaksa Penuntut Umum dalam
melakukan penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana
penganiayaan.
Metode penelitian ini menggunakanipendekataniyuridis normatifidan yuridis
empiris. Sumber dan jenis data menggunakan data primer yang didapatkan di
lapangan dan data sekunder dari berbagai bahan hukum yang berhubungan
dengan penelitian. Adapun narasumber pada penelitianiini terdiri dari Jaksa
Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Lampung.
Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan. Dasar Pertimbangan Jaksa
berdasarkan pada ketentuaniperundang-undanganiyang berlaku yakni, Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana, Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang
Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentangiPerlindunganiAnak.
Proseduripenuntutanitindakipidana anak dilakukan oleh jaksa penuntut umum
setelah penyidikan selesai. Polisi segera melimpahkanikasusike kejaksaani
dengan menyerahkan berkas perkara untuk diperiksa oleh jaksa penuntut
umum. Jika jaksa penuntut umum percaya bahwa hasil penelitian kurang
lengkap, jaksa penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara kepada
penyidik dan memberi tahu mereka untuk mengembalikannya (P-19), apabilai
dalamiwaktui14 hari penuntut umum tidak mengembalikan berkas tersebut,
maka penyidikan dianggap selesai (P-21), setelah jaksa penuntut umum
melakukan pemeriksaan berkas perkara dan membuat surat dakwaan.
Kendala Proses penuntutan terhambat oleh data penyidik yang tidak lengkap
karena terdakwa sering memungkiri dan berbelit-belit dalam keterangan
mereka. Dengan kata lain, terdakwa sering memberikan keterangan yang tidak
jelas dan berbelit-belit selama pemeriksaan, sehingga dapat menghambat
jalannya pemeriksaan tersebut.
Berdasarkan simpulan di atas, maka dapat diberikan saran bahwa, dalam
melakukan penuntutan terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana, Jaksa
Penuntut Umum harus menyampaikan tuntutan mereka dan
mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan atau meringankan terdakwa.
Dalam melakukan penuntutan terhadap terdakwa yang melakukan
penganiayaan, Jaksa Penuntut Umum harus mempertimbangkan hasil BAP dari
penyidik atau kepolisian. Jaksa Penuntut Umum harus bekerja efektif meskipun
terdapat beberapa kendala.
Kata kunci: Dasar Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum, Penuntutan,
Anak, Tindak Pidana Penganiayaan
%C UNIVERSITAS LAMPUNG
%D 2024
%I HUKUM
%L eprints87499