title: PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU  PENYERTAAN PENGANGKUTAN KAYU TANPA SURAT  KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN  (Studi Putusan Nomor 103/Pid.B/LH/2022/Pn.Kot)
creator: Susilaning , Tias Eka Rahayu	
subject: 300 Ilmu sosial
subject: 340 Ilmu hukum
subject: 345 Hukum pidana
description: Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pengangkutan kayu yang tidak  dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan harus terpenuhi segala  unsur-unsur kejahatan dan maksud dari tujuan perbuatan tersebut, seseorang yang  terlibat atau yang sengaja meberikan bantuan untuk melakukan perbuatan yang  dilarang baik karena sengaja atau kealpaan dapat dimintai pertanggungjawabkan  sesuai dengan peraturan yang mengaturnya.Dalam putusan nomor  103/Pid.B/LH/2022/Pn.Kot terdapat pihak dimana pihak tersebut sebagai sopir  dalam pengangkutan kayu tanpa surat keterangan sahnya hasil hutan tidak dimintai  pertanggungjawaban pidana sesuai dengan pengaturan yang mengaturnya rumusan  masalah: pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pengangkutan kayu tanpa  surat keterangan sahnya hasil hutan dan bagaimanakah pertimbangan hakim dalam  menjatuhkan pidana terhadap pelaku pengangkutan kayu tanpa surat keterangan  sahnya hasil hutan.  Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan yuridis normatif dan  yuridis empiris. Sumber data yang digunakan terdiri dari data sekunder dan data  primer. Proses penentuan narasumber dilakukan melalui wawancara dengan  responden yang terdiri dari Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, Jaksa Penuntut  Umum di Kejaksaan Pringsewu, dan Dosen Bagian Hukum Pidana Universitas  Lampung. Metode pengumpulan data melibatkan studi pustaka serta studi lapangan.  Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menghasilkan  deskripsi yang menjelaskan konteks penelitian tersebut  Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpukan bahwa  Pertanggungjawaban Pidana Pengangkutan kayu tanpa Surat keterangan sahnya  hasil hutan diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang  Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, pertanggungjawaban pidana  dibenbankan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana yang telah  memenuhi unsur kesalahan dalam hal ini seseorang dapat dimintai  pertanggungjawabannya apabila terdapat unsur kesalahan namun apabila tidak  ditemukannya unsur kesalahan maka tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya  Dalam kasus ini, Terdakwa 1 atas nama Sugianto dipertanggungjawabkan secara  pidana karena terbukti memenuhi semua unsur kesalahan yang ditetapkan dalam  undang-undang. Sugianto, sebagai pelaku utama yang mengangkut kayu tanpa surat  keterangan sah hasil hutan. Bukti-bukti menunjukkan bahwa Sugianto menyadari  tindakannya dan tetap melakukannya, yang memenuhi elemen kesengajaan dan  kelalaian yang diperlukan untuk menetapkan kesalahan pidana. Oleh karena itu,  hakim memutuskan bahwa Sugianto harus bertanggung jawab secara hukum atas  tindakannya, mengingat bahwa perbuatannya telah memenuhi semua kriteria  pidana yang relevan. Di sisi lain, Terdakwa 2 yang berperan sebagai saksi atas nama  Bustoni, tidak diminta pertanggungjawaban pidana karena tidak ditemukannya  unsur-unsur kesalahan yang cukup. Dalam hukum pidana, pertanggungjawaban  seseorang harus didasarkan pada bukti bahwa mereka memiliki pengetahuan dan  niat untuk melakukan kejahatan, atau setidaknya menunjukkan kelalaian yang  signifikan. Tanpa adanya bukti yang menunjukkan bahwa Bustoni memiliki  keterlibatan yang memenuhi unsur kesalahan tersebut, hakim memutuskan bahwa  Bustoni tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidan dalam menjatuhi hukuma  hakim harus mempertimbangkan beberapa hal di antaranya: Dakwaan Jaksa  Penuntut Umum, Tuntutan Pidana, Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa,  Barang Bukti, dan Keadaan yang memberatkan maupun meringankan.  Saran dalam penelitian ini adalah Kepada Penegak Hukum untuk setiap perbuatan  tindak pidana yang telah dilakukan haruslah dikenakan saksi pidana penjara dan  saksi pidana denda sesuai dengan apa yang telah dilakukannya. Karena setiap orang  maupun orang yang ikut terlibat dalam suatu tindak pidana merupakan subjek  hukum dalam sistem peradilan pidana. Maka apabila melakukan perbuatan yang  dilarang baik karena sengaja maupun kealpaannya dapat dipertanggung jawabkan  perorangan maupun orang yang terlibat atau orang yang ikut serta dalam membantu  suatu tindak pidana yang merupakan subjek hukum, harus dipidana kan sesuai  dengan ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang .  Kata Kunci: Pertanggugjawaban Pidana ,Penyertaan, Surat Keterangan Sahnya  Hasil Hutan.
publisher: HUKUM
date: 2024-07-09
type: Skripsi
type: NonPeerReviewed
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/87515/1/ABSTRAK%20-%20Susilaning%20Tias%20Eka%20Rahayu.pdf
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/87515/2/FULL%20SKRIPSI%20-%20Susilaning%20Tias%20Eka%20Rahayu.pdf
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/87515/3/FULL%20SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN%20-%20Susilaning%20Tias%20Eka%20Rahayu.pdf
identifier:   Susilaning , Tias Eka Rahayu   (2024) PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENYERTAAN PENGANGKUTAN KAYU TANPA SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN (Studi Putusan Nomor 103/Pid.B/LH/2022/Pn.Kot).  HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG .     
relation: http://digilib.unila.ac.id/87515/