%A  Aulia Puspita	 Dilla
%T AKIBAT HUKUM TERHADAP PENOLAKAN PERMOHONAN ITSBAT
NIKAH PERKAWINAN POLIGINI YANG TIDAK TERCATAT
%X Poligini merupakan perkawinan dimana seorang suami mengawini istri lebih dari
seorang. Banyak masyarakat yang melangsungkan poligini tanpa memenuhi syarat
materil dan formil sehingga perkawinannya tidak dicatat di KUA. Hal tersebut
menimbulkan banyak permasalahan terkait kepastian hukum perkawinan serta
kepastian hukum anak hasil perkawinan tersebut. Permasalahan yang diteliti dalam
penulisan hukum ini adalah bagaimanakah akibat serta upaya hukum terhadap
permohonan itsbat nikah perkawinan poligini yang tidak tercatat.
Penelitian ini menggunakan metode normatif, dan tipe penelitian deskriptif. Data
yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan
hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian ini menggunakan metode
pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan, studi dokumen, dan wawancara.
Setelah data terkumpul, lalu diolah dengan metode pengolahan data secara
kualitatif.
Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa ketentuan mengenai istbat nikah
poligini atas dasar perkawinan tidak tercatat tidak diatur secara terperinci dalam
peraturan perundang-undangan di Indonesia, namun kehadiran SEMA No. 3 Tahun
2018 menjadi salah satu unsur pertimbangan hakim dalam menolak dan
mengabulkan permohonan itsbat nikah. Bahwa penolakan istbat nikah perkawinan
poligini yang tidak tercatat memiliki akibat hukum yang berhubungan dengan
kepastian hukum perkawinannya serta berimbas kepada kepastian anaknya. Bahwa
perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum sehingga bila dikemudian hari
suami istri memiliki masalah terhadap perkawinannya maka akan sulit bahkan tidak
dapat melakukan upaya hukum. Bagi yang ingin mendapatkan kepastian
perkawinannya, pasangan suami istri dapat melakukan upaya hukum jika
permohonan itsbat nikah perkawinan poligini yang tidak tercatat ditolak dengan
cara menikah ulang, mengajukan kasasi dan untuk kepentingan anak dapat
mengajukan asal usul anak ke pengadilan. Bagi yang ingin menikah dianjurkan
untuk mencatatkan perkawinannya dan bagi PPN baiknya memberikan edukasi
kepada masyarakat akan pentingnya pencatatan perkawinan untuk mewujudkan
ketertiban serta melindungi hak administrasi dari perkawinan serta anaknya.
Kata Kunci: Perkawinan, Istbat Nikah Poligini, Penolakan, Akibat Hukum.
Polygyny is a marriage where a husband marries more than one wife. Many people
practice polygyny without fulfilling the material and formal requirements so that
their marriages are not registered at the KUA. This raises many problems related to
the legal certainty of marriage and the legal certainty of children resulting from that
marriage. The problem examined in this legal writing is what are the consequences
and legal remedies for requests for itsbat marriages for unregistered polygynous
marriages.
This research uses normative methods and descriptive research type. The data used
is secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials
and tertiary legal materials. This research uses data collection methods by means of
literature study, document study and interviews. After the data is collected, it is then
processed using qualitative data processing methods.
The results of this research show that the provisions regarding polygynous marriage
istbat on the basis of unregistered marriages are not regulated in detail in Indonesian
legislation, however the presence of SEMA No. 3 of 2018 is one of the elements of
the judge's consideration in rejecting and granting the application for marriage
registration. That the rejection of the marriage certificate of an unregistered
polygynous marriage has legal consequences related to the legal certainty of the
marriage and impacts the certainty of the child. That the marriage does not have
legal force so that if in the future the husband and wife have problems with their
marriage it will be difficult or even impossible to take legal action. For those who
want to get certainty about their marriage, a husband and wife can take legal action
if their application for an unregistered polygynous marriage isbat is rejected by
remarrying, filing a cassation and for the benefit of the child, they can submit the
child's origins to court. Those who want to get married are advised to register their
marriage to create order and protect the administrative rights of marriage and
children.
Keywords: Marriage, Polygynous Marriage Istbat, Rejection, Legal
Consequences.
%C UNIVERSITAS LAMPUNG 
%D 2024
%I HUKUM
%L eprints87545