TY  - GEN
CY  - UNIVERSITAS LAMPUNG
ID  - eprints87594
UR  - http://digilib.unila.ac.id/87594/
A1  - ALBAROYA , -
Y1  - 2025/05/06/
N2  - Jaminan fidusia didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM, akibat jaminan
fidusia maka jika terjadi peristiwa pengalihan kendaraan bermotor maka
perusahaan pembiayaan dapat mengambil kendaraan bermotor, karena jaminan
fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan.
Permasalahan penelitian adalah akibat hukum terhadap pengalihan hak atas
kendaraan bermotor kepada pihak ketiga dalam kredit dengan jaminan fidusia
berdasarkan Putusan Nomor: 210/Pdt.G/2020/Pn.Tjk dan proses hukum untuk
mengambil surat kendaraan atas kendaraan bermotor yang telah dialihkan kepada
pihak ketiga dalam kredit dengan jaminan fidusia.
Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu penelitian hukum empiris.
Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif yaitu
pendekatan melalui studi kepustakaan, studi komperatif dan studi dokumen
dengan cara membaca, mengutip, dan menelaah kaidah-kaidah atau aturan-aturan
yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas.
Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa akibat hukum terhadap
pengalihan hak atas kendaraan bermotor kepada pihak ketiga dalam kredit dengan
jaminan fidusia berdasarkan Putusan Nomor: 210/Pdt.G/2020/Pn.Tjk adalah
mengabulkan gugatan sebagian yaitu Penggugat mendapatkan BPKB atas mobil,
serta Woto dan PT. Toyota Astra Financial Services telah melakukan perbuatan
melawan hukum, namun gugatan yang diajukan tidak memenuhi syarat formil,
dengan demikian gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil akibat lebih
lanjut yang dapat terjadi adalah gugatan dinyatakan tidak dapat diterima
(nietontvankelijke verklaard). Proses hukum untuk mengambil surat kendaraan
atas kendaraan bermotor yang telah dialihkan kepada pihak ketiga dalam kredit
dengan jaminan fidusia dilaksanakan menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun
1999 dilakukan dengan cara pemberian surat peringatan satu (SP I) sampai
dengan tiga (SP III) kepada debitur yang telah mengalami keterlambatan
pembayaran angsuran, dan apabila tidak ada tanggapan dari debitur maka debitur
akan dianggap wanprestasi sehingga pihak kreditur berhak untuk melakukan
eksekusi objek jaminan.
Kata Kunci: Pengalihan Hak Atas Kendaraan Bermotor, Pihak Ketiga,
Kredit, Jaminan Fidusia.

Fiduciary guarantees are registered with the Ministry of Law and Human Rights,
as a result of the fiduciary guarantee, if a motor vehicle transfer event occurs, the
financing company can take the motor vehicle, because the fiduciary guarantee
has the same executorial power as a court decision. The research problem is the
legal consequences of the transfer of rights to a motor vehicle to a third party in
credit with fiduciary guarantees based on Decision Number: 210 / Pdt.G / 2020 /
Pn.Tjk and the legal process for taking vehicle documents for motor vehicles that
have been transferred to a third party in credit with fiduciary guarantees.
The research method used by the researcher is empirical legal research. The
research approach used is a normative approach, namely an approach through
literature studies, comparative studies and document studies by reading, quoting,
and reviewing the rules or regulations related to the problems to be discussed.
The results of the research and discussion show that the legal consequences of the
transfer of motor vehicle rights to a third party in a credit with fiduciary
collateral based on Decision Number: 210/Pdt.G/2020/Pn.Tjk are to grant the
lawsuit in part, namely the Plaintiff received the BPKB for the car, and Woto and
PT. Toyota Astra Financial Services have committed an unlawful act, but the
lawsuit filed does not meet the formal requirements, thus the lawsuit is qualified
as containing formal defects, the further consequence that can occur is that the
lawsuit is declared unacceptable (nietontvankelijke verklaard). The legal process
for taking vehicle registration for motor vehicles that have been transferred to a
third party in a credit with fiduciary collateral is carried out according to Law
Number 42 of 1999 by providing a warning letter one (SP I) to three (SP III) to
debtors who have experienced delays in installment payments, and if there is no
response from the debtor, the debtor will be considered in default so that the
creditor has the right to execute the collateral object.
Keywords: Transfer of Motor Vehicle Rights, Third Party, Credit, Fiduciary
Guarantee.
PB  - FAKULTAS HUKUM
TI  - AKIBAT HUKUM PENGALIHAN HAK ATAS KENDARAAN BERMOTOR KEPADA PIHAK KETIGA DALAM
KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA
(Studi Putusan Nomor: 210/Pdt.G/2020/Pn.Tjk)
AV  - restricted
ER  -