The repository administrator has not yet configured an RDF license.
PELAKSANAAN PENYITAAN ASET WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA NATAR LAMPUNG SELATAN
ABSTRAK PELAKSANAAN PENYITAAN ASET WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA NATAR LAMPUNG SELATAN Oleh MARDOTILLAH Pajak sangat berperan penting bagi sebuah negara. Namun negara sering mengalami kesulitan untuk mengumpulkan pajak karena besarnya jumlah wajib pajak yang tidak patuh dalam melakukan pembayaran pajak sehingga timbul tunggakan pajak. Untuk mengurangi tunggakan pajak, dilakukan upaya dikeluarkannya Surat Teguran dan Surat Paksa bahkan tindakan represif berupa pelaksanaan penyitaan aset terhadap wajib pajak yang tidak memiliki itikad baik dalam melunasi utang pajaknya yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Berdasarkan uraian diatas, permasalahan dalam penelitian ini adalah : Bagaimanakah Pelaksanaan Penyitaan Aset Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Natar Lampung Selatan, dan Faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan penyitaan Aset Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Natar Lampung Selatan. Metode dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris dengan data-data yang bersumber dari data primer dan data sekunder yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa : Pelaksanaan penyitaan aset wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Natar dilakukan dengan tahapan : (1) Pendataan terhadap jumlah Surat Teguran dan Surat Paksa yang telah dikirimkan kepada Penunggak Pajak, (2) Penerbitan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (3) Pelaksanaan Penyitaan dilokasi Aset Wajib Pajak Oleh Jurusita Pajak, dan (4) Penerbitan Surat Pencabutan Sita. KPP Pratama Natar telah melakukan penyitaan terhadap 3 penunggak pajak pada Tahun 2014 berupa sita saldo rekening dan sita terhadap 1 unit mobil. Faktor penghambat yang dihadapi dalam Pelaksanaan penyitaan aset wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Natar adalah adanya Hambatan di lokasi aset wajib pajak, Kurangnya Sumber Daya Manusia (Jurusita Pajak), Luasnya Wilayah Kerja Administrasi yang juga menjadi hambatan bagi jurusita pajak dalam penyitaan aset wajib pajak. Kata Kunci : Pelaksanaan, Penyitaan, Aset Wajib Pajak ABSTRACT THE IMPLEMENTATION OF TAXABLE ASSET CONFISCATION IN SMALL TAX OFFICE OF NATAR, SOUTH LAMPUNG By MARDOTILLAH A tax is very crucial for a country revenue; yet, it is not easy to collect since there is a big number of taxpayers who do not pay the taxeswhich results in deffered taxes. In order to reduce the deferment, several impositions are released, like Warning Letter and Distress Warrant; even a repressive action of asset confiscation towards taxpayers who have no good intention to settle their deffered tax as regulated in ACT No. 19 of 2000 underTax Confiscation through Distress Warrant. According to the background of the problem above, the research questions were formulated as follows: How is the implementation oftaxable asset confiscation in Small Tax Office of Natar, South Lampung; What factors may hinder the implementation of taxable asset confiscation in Small Tax Office of Natar, South Lampung. The method used in this research was juridical normativeand juridical empiric with the data collected from primary and secondary data sources and it was analyzed as descriptive qualitative. According to the result of the research, it was found thatthe implementation of taxable asset confiscation was done in some stages: (1)collecting the data ofa number of Warning Letter and Dstress Warrant which have been delivered to deffered taxpayers, (2) publishing the Confiscation Instruction Letter, (3) executing confiscation in the location of taxable asset by the tax bailiff, and (4) publishing the Revocation Letter of Confiscation. The Small Tax Office of Natar has done the confiscation towards three deffered taxpayers during 2014 by confiscatingthe deffered taxpayer's bank account and to 1 unit car. The factors that may hamper the implementation of confiscation in the Small Tax Office of Natar were:field factor, lack of human resources, and the wide scope of administrative region where the bailif also found it difficult. Keywords: Implementation, Confiscation, Taxable Asset
PELAKSANAAN PENYITAAN ASET WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA NATAR LAMPUNG SELATAN (File PDF)
PELAKSANAAN PENYITAAN ASET WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA NATAR LAMPUNG SELATAN (Other)
HTML Summary of #8761 PELAKSANAAN PENYITAAN ASET WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA NATAR LAMPUNG SELATAN
Hukum Pidana