title: ANALISIS PERBANDINGAN PENGATURAN TINDAK PIDANA  PERZINAAN DALAM KUHP DAN KUHP NASIONAL
creator: Putri,  Arifah Zahra
subject: 300 Ilmu sosial
subject: 340 Ilmu hukum
description: Tindak pidana perzinaan merupakan salah satu tindak pidana yang diatur dalam  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia. KUHP yang berasal dari  hukum kolonial Belanda mengatur perzinaan dalam Pasal 284 dengan cakupan  terbatas, yaitu hanya berlaku bagi mereka yang terikat perkawinan. Sementara itu,  KUHP Nasional yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023  mengubah pengaturan mengenai perzinaan dengan cakupan yang lebih luas,  termasuk hubungan di luar pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang tidak  terikat pernikahan. Sehingga, terdapat perbedaan pengaturan tindak pidana  perzinaan dalam KUHP dan KUHP Nasional. Rumusan masalah penelitian yang  penulis ingin angkat adalah (1) Bagaimanakah pengaturan tindak pidana perzinaan  dalam KUHP (2) Bagaimanakah perbandingan pengaturan tindak pidana perzinaan  dalam KUHP dan KUHP Nasional.  Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum yuridis  normatif dan empiris. Penelitian ini masuk pada jenis penelitian kualitatif dengan  menggunakan tiga bahan hukum yaitu primer, sekunder, dan tersier. Data dalam  penelitian ini diperoleh dengan studi pustaka dan dokumentasi. Adapun metode  analisis yang digunakan yaitu analisis yuridis normatif dan empiris serta analisis  komparatif atau perbandingan.  Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perbandingan pengaturan tindak pidana  perzinaan dalam KUHP dan KUHP Nasional menggambarkan perbedaan signifikan  dalam pendekatan hukum terhadap perzinaan. KUHP dalam Pasal 284,  membedakan perzinaan berdasarkan status perkawinan dan mengharuskan aduan  dari pihak yang merasa dirugikan. Hubungan seksual di luar perkawinan dianggap  perzinaan, dan hukumannya tergolong ringan, yaitu penjara paling lama sembilan  bulan. Sementara dalam KUHP Nasional, Pasal 411 Ayat (1) memperluas status  perkawinan, sehingga semua individu yang terlibat dalam hubungan seksual dengan  orang lain dapat dianggap melakukan perzinaan. Hukuman yang diancamkan  dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda sebesar paling banyak  Rp.10.000.000,00. Perzinaan tetap dianggap sebagai delik aduan absolut, yang  memerlukan pengaduan dari pihak yang dirugikan. Perubahan ini mencerminkan  evolusi dalam pengaturan hukum terkait perzinaan dengan menghilangkan  perbedaan berdasarkan status perkawinan dan hukuman.ii  Putri Arifah Zahra  Saran dari penulis (1) Pemerintah hendaknya melakukan perubahan terkait tindak  pidana perzinaan yang sesuai dengan norma masyarakat Indonesia (2) Aparat  penegak hukum dan pihak-pihak terkait dapat memberikan sosialisasi tentang  pembaharuan aturan tindak pidana perzinaan dalam KUHP Nasional agar dapat  berlaku secara efektif.  Kata Kunci: Perbandingan, Tindak Pidana Perzinaan, KUHP dan KUHP  Nasional
publisher: FAKULTAS HUKUM
date: 2025-05-06
type: Skripsi
type: NonPeerReviewed
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/87623/1/1.%20ABSTRAK%20-%20ABSTRACT.pdf
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/87623/2/2.%20SKRIPSI%20FULL.pdf
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/87623/3/3.%20SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf
identifier:   Putri, Arifah Zahra  (2025) ANALISIS PERBANDINGAN PENGATURAN TINDAK PIDANA PERZINAAN DALAM KUHP DAN KUHP NASIONAL.  FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.     
relation: http://digilib.unila.ac.id/87623/