creators_name: NAFISA, AULIANY
creators_id: 2322011037
type: thesis
datestamp: 2025-06-02 02:20:18
lastmod: 2025-06-02 02:20:18
metadata_visibility: show
title: PERBUATAN MELAWAN HUKUM
TERHADAP PENGUASAAN TANAH SITAAN
(Studi Kasus Nomor 182/Pdt.G/2022/PN.Tjk)
ispublished: pub
subjects: 340
full_text_status: restricted
abstract: Sengketa tanah kerap terjadi di Indonesia, sering melibatkan tindakan sita oleh
pengadilan untuk mengamankan objek sengketa hingga ada putusan yang
berkekuatan hukum tetap. Namun tindakan sita ini kadang justru menimbulkan
sengketa baru khususnya yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum seperti
yang tercermin dalam putusan Nomor 182/Pdt.G/2022/PN.Tjk. Penelitian ini
membahas tentang bagaimana kesesuaian Putusan Nomor 182/Pdt.G/2022/PN.Tjk
dengan ketentuan Pasal 1365 mengenai Perbuatan Melawan Hukum dan
bagaimanakah akibat hukum putusan Nomor 182/Pdt.G/2022/PN.Tjk terhadap para
pihak
Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan masalah
yaitu pendekatan kasus (legal case study). Metode pengumpulan data melalui studi
pustaka dan studi dokumen. Pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan
data, rekontruksi data, sistematisasi data, serta dianalisis secara kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan 182/Pdt.G/2022/PN.Tjk
sesuai Pasal 1365 KUH Perdata, dimana Tergugat I yang menjualbelikan tanah
yang diatasnya melekat sita eksekusi telah memenuhi unsur-unsur perbuatan
melawan hukum, namun Tergugat II-VIII tidak dapat dianggap melawan hukum
karena mereka membeli dengan itikad baik, putusan tersebut hanya Sebagian
memenuhi unsur-unsur Pasal 1365 karena belum sepenuhnya mempertimbangkan
keterlibatan seluruh pihak Tergugat sesuai dengan unsur perbuatan melawan
hukum. akibat hukum dari Putusan 182/Pdt.G/2022/PN.Tjk yaitu memberikan hak
ganti rugi kepada Penggugat dan menolak permohonan kepemilikan tanah oleh
Pengugat. Tergugat I wajib membayar ganti rugi sementara Tergugat II-VIII harus
menerima pembatalan transaksi tanah serta BPN harus menghidupkan kembali
SHGB No. 1192/Prm dan membatalkan sertifikat atas nama Tergugat II-VIII.
Langkah selanjutnya yang dapat dilakukan yaitu blokir tanah, pembatalan sertifikat,
sita ulang, dan pelelangan.
Kata Kunci: Perbuatan Melawan Hukum, Tanah, Penguasaan Tanah.i
date: 2025-05-14
date_type: published
institution: UNIVERSITAS LAMPUNG
department: FAKULTAS HUKUM
thesis_type: masters
citation:   NAFISA, AULIANY  (2025) PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP PENGUASAAN TANAH SITAAN (Studi Kasus Nomor 182/Pdt.G/2022/PN.Tjk).  Masters thesis, UNIVERSITAS LAMPUNG.   
document_url: http://digilib.unila.ac.id/87826/1/1.%20ASBTRAK%20-%20ABSTRACT.pdf
document_url: http://digilib.unila.ac.id/87826/2/2.%20TESIS%20FULL.pdf
document_url: http://digilib.unila.ac.id/87826/3/3.%20TESIS%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf