title: ANALISIS PENJATUHAN PIDANA RINGAN TERHADAP ANAK PELAKU  TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN  (Studi kasus Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk)
creator: Ruth, Apriliana Sirtina
subject: 340 Ilmu hukum
subject: 345 Hukum pidana
subject: 348 Undang-undang, hukum, regulasi dan kasus
description: Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan berpengaruh signifikan pada kehidupan manusia, termasuk anak-anak, yang semakin rentan terlibat dalam tindak kriminal seperti pencurian, pemerasan, penganiayaan, pemerkosaan, pembunuhan, dan narkoba. Salah satu kejahatan yang sering terjadi adalah pencurian oleh anak di bawah umur, yang menimbulkan kekhawatiran bagi keluarga dan masyarakat. Kasus putusan Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk yang menjatuhkan pidana penjara 9 bulan kepada anak pelaku pencurian dengan pemberatan menunjukkan perlunya perhatian khusus dalam proses hukum terhadap anak pelaku kejahatan, yang menjadi fokus penelitian dalam skripsi ini. Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana ringan terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan apakah putusan hakim dalam penjatuhan pidana ringan terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan telah sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan dalam perkara Nomor 31/Pid.SusAnak/2024/PN Tjk. Metode Penelitian ini menggunakan metode pendekatan secara normatif dan pendekatan secara empiris. Data dilakukan dengan data primer (studi lapangan) dan data sekunder (studi kepustakaan). Narasumber penelitian ini adalah Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, dan Akademisi bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Analisis data dilakukan secara kualitatif Hasil dan pembahasan menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana ringan terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan perkara Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk adalah memepertimbangkan berdasarkan aspek yuridis melalui penerapan Pasal 363 ayat 2 KUHP, dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum dan tuntutan jaksa, dari aspek filosofis hakim berfokus pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak pelaku, serta memperhatikan asas kemanfaatan dan kepentingan terbaik bagi anak, dan dari aspek sosiologis hakim dalam penjatuhan tindak pidana mempertimbangkan faktorfaktor sosial yang mempengaruhi perilaku anak melakukan tindak pidana tersebut, serta dampak sosial dari keputusan hukum yang diambil. Putusan hakim dalam perkara ini telah sesuai dengan fakta-fakta persidangan, yang mencakup keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang dihadirkan, serta memenuhi unsur-unsur Pasal 363 ayat (2) KUHP, sesuai dengan ketentuan UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan menjatuhkan pidana penjara 9 bulan di LPKA Bandar Lampung. Saran dalam penelitian ini adalah dalam penjatuhan pidana terhadap anak, penegak hukum hendaknya mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak melalui pendekatan keadilan restoratif yang menyeimbangkan aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis. Hal ini menempatkan pemidanaan bukan sekadar sebagai hukuman, tetapi sebagai upaya pembinaan yang manusiawi dan berkelanjutan. Untuk mendukung hal tersebut, diperlukan peningkatan pemahaman terhadap regulasi khusus, seperti Undang-Undang No. 11 Tahun 2012, serta peningkatan kompetensi hakim dalam memahami aspek psikologis dan sosial anak. Dengan pendekatan yang berorientasi pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial, penegakan hukum dapat mencegah pengulangan tindak pidana serta memberi peluang bagi anak untuk tumbuh dan berkembang secara positif di masa depan sekaligus memastikan keadilan bagi korban dan Masyarakat.   Kata Kunci : Dasar Pertimbangan Hakim, Anak Pelaku, Pencurian dengan Pemberatan    The development of science, technology, and culture has had a significant impact on human life, including that of children, who are increasingly vulnerable to becoming involved in criminal activities such as theft, extortion, assault, rape, murder, and drug abuse. One of the most common offenses committed by minors is theft, which often raises concern among families and the broader community. In the case of Decision Number 31/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk, the court sentenced a juvenile offender to nine months of imprisonment for committing aggravated theft. This case highlights the need for special attention in the legal process involving juvenile offenders, which serves as the central focus of this thesis. This research seeks to address two main issues what are the legal considerations taken by the judge in imposing a lenient sentence on a juvenile offender in an aggravated theft case? and does the judge’s decision align with the facts presented during the trial in the case of Decision Number 31/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk? This study employs a normative and empirical legal approach. The data were obtained from both primary sources (field research) and secondary sources (literature review). The key informants in this study include representatives from the Tanjung Karang District Court, the Bandar Lampung District Prosecutor's Office, and criminal law academics from the Faculty of Law at the University of Lampung. The data were analyzed using qualitative methods. The results and discussion indicate that the judge’s considerations in imposing a light sentence on the child offender in the case of aggravated theft, Case Number 31/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk, were based on three primary aspects. From a juridical aspect, the judge applied Article 363 paragraph (2) of the Indonesian Penal Code (KUHP), taking into account the legal facts presented during the trial and the prosecutor's demands. From a philosophical perspective, the decision emphasized the principles of rehabilitation and social reintegration of the child offender, aligned with the principle of utility and the best interests of the child. From a sociological standpoint, the sentencing considered social factors influencing the child’s behavior and the broader social impact of the legal decision. The judge’s ruling was consistent with the evidence presented in court, including witness testimony, documents, the defendant’s statement, and material evidence, and fulfilled the elements of Article 363 paragraph (2) of the KUHP. The decision also complied with the provisions of Law Number 35 of 2014 and Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, resulting in a sentence of nine months' imprisonment at the LPKA (Child Special Development Institution) in Bandar Lampung. This study suggests that in sentencing child offenders, law enforcement officials should prioritize the principle of the best interests of the child by adopting a restorative justice approach that balances juridical, philosophical, and sociological aspects. Such an approach positions punishment not merely as a form of retribution, but as a humane and sustainable effort toward rehabilitation. To support this, there must be enhanced understanding of specific regulations such as Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, along with the development of judicial competencies in addressing the psychological and social dimensions of children in conflict with the law. A rehabilitative and socially integrative approach to law enforcement not only prevents recidivism and enables the child to grow and develop positively, but also ensures justice for both victims and society at large.   Keywords: Judicial Consideration, Child Offender, Aggravated Thef
publisher: FAKULTAS HUKUM
date: 2025-05-20
type: Skripsi
type: NonPeerReviewed
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/87932/1/ABSTRAK.pdf
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/87932/2/FILE%20TUGAS%20AKHIR%20FULL.pdf
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/87932/3/FILE%20TUGAS%20AKHIR%20FULL%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf
identifier:   Ruth, Apriliana Sirtina  (2025) ANALISIS PENJATUHAN PIDANA RINGAN TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (Studi kasus Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk).  FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.     
relation: http://digilib.unila.ac.id/87932/