TY  - GEN
CY  - UNIVERSITAS LAMPUNG
ID  - eprints88035
UR  - http://digilib.unila.ac.id/88035/
A1  - ALSY, FAISAL
Y1  - 2025/02/14/
N2  - Jaminan kredit berfungsi sebagai garansi bahwa debitur dapat melunasi
utangnya. Jika terjadi permasalahan kredit, jaminan juga berfungsi sebagai
pengganti utang debitur. Pada Putusan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Lbh, dalam
perjanjian kreditnya terdapat jaminan berupa Asuransi Jiwa dan Hak Tanggungan.
Saat kredit berlangsung debitur meninggal dunia yang mengakibatkan di
eksekusinya Hak Tanggungan, karena debitur tidak dapat melunasi utangnya.
Terhadap eksekusi ahli waris debitur merasa keberatan dengan alasan masih
terdapat Asuransi Jiwa dalam perjanjian kredit. Permasalahan dalam penelitian ini
adalah tentang kedudukan dari jaminan-jaminan kredit perbankan, dimana
kreditur melakukan eksekusi terhadap salah 1 (satu) jaminan yaitu Hak
Tanggungan. Hak Tanggungan tersebut selanjutnya dilelang, kemudian terhadap
proses lelang tersebut dipermasalahkan prosesnya. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe
penelitian secara deskriftif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah
pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pengumpulan
data dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi dokumen. Kemudian data
diolah melalui pemeriksaan data, klasifikasi data, dan sistematika data, serta
dianalisis secara kualitatif. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa jaminan Asuransi Jiwa
kedudukannya lebih utama dalam pelunasan kredit daripada jaminan Hak
Tanggungan. Hal itu hanya berlaku apabila semua syarat dari kedua jaminan
terpenuhi. Untuk kredit pada Putusan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Lbh, hanya Hak
Tanggungan yang dapat menjadi pengganti utang debitur. Fakta bahwa telah
dihilangkannya Asuransi Jiwa pada addendum kedua perjanjian kredit menjadikan
Hak Tanggungan sebagai satu-satunya jaminan. Berdasarkan hal tersebut, maka
kreditur berhak melakukan eksekusi terhadap Hak Tanggungan. Pada pelaksanaan
lelang Hak Tanggungan ditemukan ketidaksesuaian dengan peraturan perundangundangan,

yaitu tidak terpenuhinya persyaratan dokumen khusus berdasarkan
Peraturan Menteri Kuangan Nomor 123/PMK.06/2020 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Lelang. Bahwa wajib adanya pemberitahuan kepada debitur dan
adanya pengumuman melalui surat kabar, sehingga terhadap proses pelaksanaan
lelangnya Lbh timbul ketidaksesuaian dengan peraturan perundang-undangan. 
Kata Kunci: Hak Tanggungan, Jaminan, Lelang.

Credit collateral functions as collateral so that debtors can pay off their
debts. If bad credit occurs, collateral also functions as a replacement for the
debtor's debt. In Decree Number 5/Pdt.G/2021/PN Lbh, in the credit agreement
there is collateral in the form of Life Insurance and Mortgage Rights. While the
credit is in progress, the debtor dies which results in the execution of the mortgage
right, because the debtor cannot pay off the debt. Regarding this execution, the
debtor's heirs felt approved on the grounds that there was still Life Insurance in
the credit agreement. The problem in this research is regarding the position of
bank credit guarantees, where the creditor executes 1 (one) guarantee, namely
Mortgage Rights. The mortgage rights are then auctioned, and then the auction
process is questioned. 
This type of research is normative legal research with descriptive research
type. The problem approaches used are the statutory regulations approach and the
case approach. Data collection was carried out by literature study and document
study. Then the data is processed through data examination, data classification,
and data systematics, and analyzed qualitatively. 
The results of this study indicate that Life Insurance guarantees are more
important in repayment of credit than mortgage guarantees. This only applies if all
the conditions of both guarantees are met. For credit in Decision Number
5/Pdt.G/2021/PN Lbh, only Mortgage Rights can be a substitute for the debtor's
debt. With the elimination of Life Insurance in the second addendum to the credit
agreement, the Mortgage is the only collateral. Based on this, creditors have the
right to execute Mortgage Rights. In the implementation of the Mortgage Rights
auction, discrepancies were found with statutory regulations, namely the failure to
fulfill special document requirements based on Minister of Finance Regulation
Number 123/PMK.06/2020 concerning Auction Implementation Instructions. That
there must be notification to the debtor and an announcement in the newspaper, so
that in the process of holding the auction there will be discrepancies with statutory
regulations. 
Keywords: Deceased Customer, Guarantee, Auction. 
PB  - FAKULTAS HUKUM
TI  - ANALISIS YURIDIS LELANG EKSEKUSI JAMINAN KREDIT
PERBANKAN 
(Studi Putusan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Lbh) 
AV  - restricted
ER  -