<> "The repository administrator has not yet configured an RDF license."^^ . <> . . " \r\nPERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMODAL \r\nDALAM LAYANAN SECURITIES CROWDFUNDING \r\nBERDASARKAN POJK NOMOR 57/POJK.04/2020"^^ . " Penyelenggaraan securities crowdfunding telah diberikan payung hukum \r\nmelalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2020 tentang\r\nPenawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi.\r\nNamun, dalam praktiknya masih terdapat sejumlah permasalahan hukum yang\r\nmerugikan pemodal, seperti isu transparansi dan potensi terjadinya penipuan\r\n(fraud). Fokus penelitian ini adalah menganalisis mekanisme pelaksanaan\r\nsecurities crowdfunding serta perlindungan hukum yang diberikan kepada\r\npemodal, sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut.\r\n Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif dengan tipe\r\npenelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan\r\nperundang-undangan. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan studi\r\ndokumen. Setelah itu, data diolah melalui pemeriksaan data, klasifikasi data, dan\r\nsistematika data, serta dianalisis secara kualitatif. \r\n Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme securities crowdfunding\r\ndilaksanakan melalui jaringan elektronik bersifat terbuka yang melibatkan 3 (tiga)\r\npihak utama, yaitu penyelenggara, pemodal, dan perusahaan penerbit. Mekanisme\r\npelaksanaan tersebut serupa dengan pasar modal konvensional, yang mencakup\r\npenawaran umum dan pasar sekunder, namun dengan tahapan yang lebih\r\nsederhana dan waktu yang relatif lebih singkat. Perlindungan hukum bagi\r\npemodal telah diakomodasi melalui beberapa ketentuan yang mencakup baik\r\nperlindungan hukum preventif maupun represif. Perlindungan hukum\r\npreventif terdiri atas ketentuan mengenai persyaratan, prosedur, dan pengawasan\r\noleh Otoritas Jasa Keuangan yang ketat untuk memastikan hak-hak pemodal\r\nterlindungi. Di sisi lain, perlindungan hukum represif meliputi upaya non-litigasi\r\n(Internal Dispute Resolution dan External Dispute Resolution), sanksi\r\nadministratif, serta mekanisme litigasi untuk menangani permasalahan hukum\r\nyang mungkin terjadi. Selain itu, pelaksanaan securities crowdfunding harus\r\nmematuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995\r\ntentang Pasar Modal, khususnya dalam hal penanganan mekanisme penyelesaian\r\nsengketa.\r\n\r\nKata Kunci: Otoritas Jasa Keuangan, Pasar Modal, Securities Crowdfunding \r\n\r\n The implementation of securities crowdfunding has been legally regulated\r\nthrough Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Number 57/POJK.04/2020\r\nconcerning the Offering of Securities Through Fundraising Services Based on\r\nInformation Technology. However, in practice, there are still several legal issues\r\nthat disadvantage investors, such as concerns regarding transparency and the\r\npotential for fraud. This study focuses on analyzing the mechanism of securities\r\ncrowdfunding implementation and the legal protection provided to investors, as\r\nstipulated in the regulation.\r\n This study employs a normative legal research methodology with a\r\ndescriptive type of research. The problem approach utilized includes legislative\r\napproaches. Data collection was conducted through literature studies and\r\ndocument reviews, followed by data processing through examination,\r\nclassification, and systematic organization, culminating in qualitative analysis.\r\n The research findings indicate that the mechanism of securities\r\ncrowdfunding is carried out through open electronic network involving three main\r\nparties: the organizer, investors, and the issuing company. The implementation\r\nmechanism is similar to conventional capital markets, which includes public\r\nofferings and secondary markets, but with relatively simpler stages and a shorter\r\ntime frame. Legal protection for investors has been accommodated through\r\nseveral provisions, encompassing both preventive and repressive legal\r\nprotections. Preventive legal protection includes provisions regarding\r\nrequirements, procedures, and strict supervision by Otoritas Jasa Keuangan to\r\nensure that investors' rights are safeguarded. On the other hand, repressive legal\r\nprotection includes non-litigation efforts (Internal Dispute Resolution and\r\nExternal Dispute Resolution), administrative sanctions, as well as litigation\r\nmechanisms to address any legal issues that may arise. Furthermore, the\r\nimplementation of securities crowdfunding must comply with the provisions\r\noutlined in Law Number 8 of 1995 concerning the Capital Market, particularly\r\nwith regard to the dispute resolution mechanism.\r\n \r\nKeywords: Capital Market, Otoritas Jasa Keuangan, Securities Crowdfunding "^^ . "2025-02-26" . . . . . "FAKULTAS HUKUM"^^ . . . . . . . "Nazwa Syakira Aidita"^^ . "Alicia "^^ . "Nazwa Syakira Aidita Alicia "^^ . . . . . . " \r\nPERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMODAL \r\nDALAM LAYANAN SECURITIES CROWDFUNDING \r\nBERDASARKAN POJK NOMOR 57/POJK.04/2020 (File PDF)"^^ . . . "ABSTRAK.pdf"^^ . . . " \r\nPERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMODAL \r\nDALAM LAYANAN SECURITIES CROWDFUNDING \r\nBERDASARKAN POJK NOMOR 57/POJK.04/2020 (File PDF)"^^ . . . " \r\nPERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMODAL \r\nDALAM LAYANAN SECURITIES CROWDFUNDING \r\nBERDASARKAN POJK NOMOR 57/POJK.04/2020 (File PDF)"^^ . . . "SKRIPSI FULL TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf"^^ . . . " \r\nPERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMODAL \r\nDALAM LAYANAN SECURITIES CROWDFUNDING \r\nBERDASARKAN POJK NOMOR 57/POJK.04/2020 (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . " \r\nPERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMODAL \r\nDALAM LAYANAN SECURITIES CROWDFUNDING \r\nBERDASARKAN POJK NOMOR 57/POJK.04/2020 (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . " \r\nPERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMODAL \r\nDALAM LAYANAN SECURITIES CROWDFUNDING \r\nBERDASARKAN POJK NOMOR 57/POJK.04/2020 (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . " \r\nPERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMODAL \r\nDALAM LAYANAN SECURITIES CROWDFUNDING \r\nBERDASARKAN POJK NOMOR 57/POJK.04/2020 (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . " \r\nPERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMODAL \r\nDALAM LAYANAN SECURITIES CROWDFUNDING \r\nBERDASARKAN POJK NOMOR 57/POJK.04/2020 (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . " \r\nPERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMODAL \r\nDALAM LAYANAN SECURITIES CROWDFUNDING \r\nBERDASARKAN POJK NOMOR 57/POJK.04/2020 (Other)"^^ . . . . . . " \r\nPERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMODAL \r\nDALAM LAYANAN SECURITIES CROWDFUNDING \r\nBERDASARKAN POJK NOMOR 57/POJK.04/2020 (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . " \r\nPERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMODAL \r\nDALAM LAYANAN SECURITIES CROWDFUNDING \r\nBERDASARKAN POJK NOMOR 57/POJK.04/2020 (Other)"^^ . . . . . . " \r\nPERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMODAL \r\nDALAM LAYANAN SECURITIES CROWDFUNDING \r\nBERDASARKAN POJK NOMOR 57/POJK.04/2020 (Other)"^^ . . . . . . " \r\nPERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMODAL \r\nDALAM LAYANAN SECURITIES CROWDFUNDING \r\nBERDASARKAN POJK NOMOR 57/POJK.04/2020 (Other)"^^ . . . . . . " \r\nPERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMODAL \r\nDALAM LAYANAN SECURITIES CROWDFUNDING \r\nBERDASARKAN POJK NOMOR 57/POJK.04/2020 (Other)"^^ . . . . . . " \r\nPERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMODAL \r\nDALAM LAYANAN SECURITIES CROWDFUNDING \r\nBERDASARKAN POJK NOMOR 57/POJK.04/2020 (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . " \r\nPERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMODAL \r\nDALAM LAYANAN SECURITIES CROWDFUNDING \r\nBERDASARKAN POJK NOMOR 57/POJK.04/2020 (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . " \r\nPERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMODAL \r\nDALAM LAYANAN SECURITIES CROWDFUNDING \r\nBERDASARKAN POJK NOMOR 57/POJK.04/2020 (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . " \r\nPERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMODAL \r\nDALAM LAYANAN SECURITIES CROWDFUNDING \r\nBERDASARKAN POJK NOMOR 57/POJK.04/2020 (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . "HTML Summary of #88091 \n\n \nPERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMODAL \nDALAM LAYANAN SECURITIES CROWDFUNDING \nBERDASARKAN POJK NOMOR 57/POJK.04/2020\n\n" . "text/html" . . . "340 Ilmu hukum" . . . "341 Hukum-hukum negara" . . . "346 Hukum privat, hukum perdata" . .