@article{eprints8828,
           month = {Maret},
           title = {FAKTOR PENYEBAB DAN UPAYA PENANGGULANGAN TERHADAP
PENGGUNA IJAZAH PALSU DALAM PENGANGKATAN
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI BANDAR LAMPUNG},
          author = {MAD RIZWAN 0742011224},
            year = {2013},
         journal = {Digital Library},
             url = {http://digilib.unila.ac.id/8828/},
        abstract = {Abstrak

Tindak pidana pemalsuan ijazah juga terjadi di Bandar Lampung,yaitu mengemuk
anya kasus pemalsuan ijazah strata 1 Sarjana Teknik atas nama Sally Budi Astuti
menggemparkan jajaran Universitas Lampung (Unila).Kasus ijazah ini heboh kare
n Sally  merupakan  putri  mantan  pejabat  bupati  yang  diterima  menjadi Calon
Pegawai Negeri Sipil  Bandar Lampung.Adapun  permasalahan  yang  diangkat
adalah Apakah yang  menjadi  faktor-faktor penyebab penggunaan ijazah palsu
dalam  pengangkatan  calon  pegawai  negeri  sipil  di  Bandar  Lampung?,
Bagaimanakah  upaya  penanggulangan  terhadap  pemalsuan  ijazah  oleh  Calon
Pegawai Negari Sipil di Bandar Lampung ( CPNS ) ?
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan
normatif dan  pendekatan  yuridis  empiris. Adapun sumber  dan  jenis  data  adalah
data  primer  yang  diperoleh  dari  studi  lapangan  yang dilakukan  pada  Kepolisian
resor kota Bandar Lampung, Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan Pengadilan
Negeri Tanjung Karang Bandar Lampung sedangkan data sekunder diperoleh dari
hasil studi pustaka.Data yang diperoleh kemudian diolah dengan cara memeriksa
dan mengoreksi data,setelah itu data diolah dan dianalisis secara kualitatif.
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan,  dapat  disimpulkan  bahwa  faktorfaktor  penyebab  seseorang  melakukan  tindak  pidana  pemalsuan  ijazah,  adalah:
Faktor  internal  berupa  prilaku  sosial (social  behavior), dengan  tujuan  untuk
meningkatkan  kedudukan  seseorang (status  symbol) atau  meningkatkan
popularitas  dimata  masyarakat  sebagai prestice  symbol{\^{ }} serta  adanya  keinginan
untuk  memenuhi  kebutuhan.  Faktor  eksternal  berupa  perkembangan  teknologi,
rekruitmen  instansi  tertentu, bahkan  dunia  usaha  serta  adanya  peluang  atau
kesempatan.  Upaya  penanggulangan  terhadap  pelaku  tindak  pidana  pemalsuan
ijazah  dapat  ditempuh  melaui  :  Sarana Penal atau  upaya represif (penumpasan
setelah  terjadinya kejahatan)  dengan  cara:  adanya  laporan  dari  masyarakat,
penunjukan,  penyelidikan,  penyidikan,  melakukan  kerjasama  dengan  berbagai
pihak,  penangkapan,  penyitaan  dilanjutkan  dengan  persidangan  hingga  pada
Mad Rizwan
putusan hakim.; Sarana Non Penals
yakni upaya penecegahan (preventif) dengan
cara menanggulangi  sebelum  terjadi  suatu  kejahatan  yang  biasanya melibatkan
para  pihak.  Terdiri dari  dua  langkah  pendekatan,  yakni:  (1)  aspek  kebijakan
pemerintah  seperti  adanya  reformasi  birokrasi,  pendidikan  kepada  masyarakat
serta  adanya  kerjasama  aparat  penegak  hukum  dengan  masyarakat;  (2)  aspek
mempengaruhi  pikiran  masyarakat  melalui  media  massa  guna  mengubah
pemikiran  masyarakat  tentang  cara  atau  jalan  yang  baik  dan  benar  untuk
mendapatkan  ijazah  dan  gelar  kesarjanaan  yang sesuai  dengan  prosedur  dan
undang-undang  yang  berlaku.  Pada  dasarnya  penanggulangan  terhadap  pelaku
tindak pidana pemalsuan ijazah sudah ada sejak dulu, baik dalam rumusan PasalPasal  yang  terdapat  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)
maupun  Undang-Undang  lain  diluar  KUHP.  Sarana "penal" merupakan "penal
policy" atau "penal law enforcement policy"sangat vital perannya dalam proses pe
negakan untuk menanggulangi kejahatan.
Saran  yang  dapat  penulis  sampaikan  adalah  aparat  penegak  hukum  hendaknya
selalu  melakukan  sosialisasi  kepada  masyarakat  luas  bahwa  memalsukan  ijazah
adalah  suatu  perbuatan  melawan  hukum  dan  setiap  pelakunya  dapat  dikenakan
hukuman  baik  pidana penjara  maupun  pidana  denda, menerapkan  rnekanisme
pengecekan  ulang  untuk  setiap  lembaga  yang  melakukan  perekrutan  harus
diterapkan,  dengan  cara  melakukan  pengecekan  ulang  terhadap  sumber  ijazah
yang diajukan oleh para calon. Membangun kemitraan antara masyarakat dengan
para  aparat  penegak  hukum  dalam  mewujudkan  kesadaran  untuk  patuh  dan  taat
pada  hukum  serta  senantiasa  berusaha  menghindarkan  diri  untuk  tidak  berbuat
kejahatan.  Membentuk  wadah  bersama,  antara  aparat  penegak  hukum  dengan
masyarakat, untuk menciptakan rasa kebersamaan dan kesetaraan, sehingga dapat
melakukan  langkah-langkah  pro-aktif  dalam  menanggulangi  tindak  pidana
pemalsuan ijazah.}
}