<> "The repository administrator has not yet configured an RDF license."^^ . <> . . "ANALISIS PENERAPAN HUKUM PIDANA SEBAGAI PRIMUM\r\nREMEDIUM DALAM TINDAK PIDANA PERPAJAKAN \r\n(Studi Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst)"^^ . "Wajib Pajak memiliki kewajiban untuk menyetorkan pajak yang telah dipotong atau\r\ndipungut (PPN) sebagaimana mestinya ke kas negara. Pelanggaran wajib pajak\r\nyang tidak menyetorkan pajak tersebut, berdasarkan putusan Nomor\r\n63/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst merugikan pendapatan pada keuangan negara dapat\r\ndijatuhi dengan sanksi pidana denda berupa pokok pajak dan sanksi\r\nadministratif berupa maksimal 4x denda pokok pajak. Berdasarkan hal tersebut,\r\nrumusan masalah dalam penelitian ini bagaimanakah dasar pertimbangan hakim\r\ndalam penerapan hukum pidana sebagai Primum remedium pada tindak pidana\r\nperpajakan berdasarkan putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst dan apakah\r\nputusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst telah memenuhi tujuan pemidanaan. \r\nPenelitian ini menggunakan metode pendekatan yang bersifat yuridis normatif dan\r\ndidukung yuridis empiris menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan \r\nyang berlaku serta studi kepustakaan dan didukung wawancara dengan narasumber\r\npada penelitian ini terdiri dari Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jaksa\r\npada Kejaksaan Tinggi Lampung, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandar\r\nLampung I, Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung,\r\nDosen Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung.\r\nAnalisis data secara deskriptif kulitatif. \r\nHasil Penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa dasar pertimbangan majelis\r\nhakim dalam penerapan hukum pidana sebagai Primum remedium berdasarkan\r\nputusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst yaitu berdasarkan pertimbangan\r\nyuridis, filosofis, sosiologis. Majelis hakim dalam pertimbangan yuridis sesuai\r\ndengan fakta persidangan dengan tidak menyetorkan 10% transaksi dari PT.\r\nSigma dan PT. Pins untuk tahun pajak 2018 ke kas negara. Majelis hakim\r\nberpendapat terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan\r\ntindak pidana sebagaimana Pasal 39 Ayat (1) huruf i dengan sengaja tidak\r\nmenyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut. Berdasarkan hal tersebut\r\nmajelis hakim menjatuhkan pidana denda pokok pajak senilai Rp386.194.974,00\r\nditambah dengan sanksi administratif berupa 4x denda pokok pajak. Pertimbangan filosofis terhadap terdakwa bertujuan untuk mewujudkan rasa\r\nkeadilan kepada masyarakat serta pemulihan kerugian pada pendapatan negara\r\nseperti semula. Pertimbangan sosiologis atas nama Terdakwa ERS (55)\r\nditujukan untuk memberikan manfaat serta agar masyarakat tidak melakukan hal\r\nyang sama. Penerapan hukum pidana sebagai Primum remedium pada Putusan\r\nNomor 63/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst yaitu telah sesuai dengan tujuan pemidanaan\r\ndalam aspek pencegahan pelanggaran tindak pidana perpajakan, aspek\r\nrehabilitasi pada pemulihan kerugian pada pendapatan negara, dan pembalasan\r\nkepada pelaku untuk jera dan tidak mengulangi kesalahan. Kemudian sesuai\r\ndengan tujuan pemidanaan dalam KUHP Nasional berkaitan dengan\r\nmemulihkan keseimbangan terhadap keuangan negara yang dirugikan, serta\r\nmenumbuhkan rasa penyesalan dan bersalah bagi pelaku. \r\n\r\nAdapun saran dalam penelitian ini, kepada Hakim dalam menjatuhkan pidana\r\nterutama berkaitan dengan tindak pidana perpajakan diharapkan memperhatikan\r\npertimbangan secara yuridis, filosofis, dan sosiologis terutama pada aspek filosofis\r\nyang mewujudkan rasa keadilan kepada masyrakat dengan mengutamakan\r\nmemulihkan kerugian pada pendapatan negara. Penulis berharap kepada penegak\r\nhukum terutama Hakim menerapkan hukum pidana sesuai tujuan pemidanaan\r\ndalam KUHP Nasional sebagai bentuk penyelesaian konflik dengan memulihkan\r\nkerugian pada pendapatan negara.\r\n\r\nKata Kunci : Primum remedium, Tindak Pidana Perpajakan, Tujuan \r\n Pemidanaan\r\n\r\n\r\nTaxpayers have an obligation to deposit taxes that have been deducted or collected\r\n(VAT) as appropriate to the state treasury. Violations of taxpayers who do not pay\r\nthe tax, based on Decision Number 63/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst that harm revenue\r\nto state finances can be imposed with criminal sanctions in the form of a fine in the\r\nform of tax principal and administrative sanctions in the form of a maximum of 4x\r\nthe tax principal fine. Based on this, the formulation of the problem in this study is:\r\n1) What is the basis for the judge's consideration in the application of criminal law\r\nas a Primum remedium in tax crimes based on decision number\r\n63/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst 2) Whether decision number 63/Pid.Sus/2024/PN\r\nJkt.Pst has met the criminal objectives.\r\n\r\nThis research uses a normative juridical approach and is supported by empirical\r\njuridical. The data used are primary data and secondary data, the data collection\r\nmethod in this study is a literature study, especially the Tax Law and its derivatives.\r\nThe data analysis used is a legal interpretation data analysis that describes legal\r\nmaterials with field research. The resource persons in this study consisted of Judges\r\nat the Central Jakarta District Court, Prosecutors at the Lampung High\r\nProsecutor's Office, Bandar Lampung I Primary Tax Service Office, Lecturer in the\r\nCriminal Law Section of the Faculty of Law, University of Lampung, Lecturer in\r\nthe State Administrative Law Section of the Faculty of Law, University of Lampung. \r\n\r\nThe results of the research and discussion show that the consideration of the panel\r\nof judges in the application of criminal law as a Primum remedium based on\r\ndecision Number 63/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst, namely juridical considerations in\r\naccordance with the facts of the trial by not depositing 10% of the transaction from\r\nPT. Sigma and PT. Pins for the 2018 tax year to the state treasury. The panel of\r\njudges argued that the defendant had been legally and convincingly proven to have\r\ncommitted the crime of not paying taxes that had been deducted or collected by \r\nprovide benefits and so that the community does not do the same. The philosophical\r\nconsideration of the defendant aims to create a sense of justice to the community as well as the recovery of losses in the country's revenue as before. The application of\r\ncriminal law as a Primum remedium in Number 63/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst, which\r\nis in accordance with the purpose of punishment in the aspect of preventing tax\r\ncrime violations, rehabilitation aspects in recovering losses in state revenue, and\r\nretaliation to the perpetrators to deter and not repeat mistakes. Then in accordance\r\nwith the purpose of criminalization in the National Criminal Code related to\r\nrestoring the balance to the aggrieved state finances, as well as fostering a sense\r\nof remorse and guilt for the perpetrators.\r\n\r\nAs for the suggestions in this study, judges in imposing criminal sentences,\r\nespecially related to tax crimes, are expected to pay attention to juridical,\r\nphilosophical, and sociological considerations, especially in philosophical aspects\r\nthat realize a sense of justice to the people by prioritizing recovering losses in state\r\nrevenue. The author hopes that law enforcement, especially judges, will apply\r\ncriminal law according to the criminal purpose in the National Criminal Code as\r\na form of conflict resolution by recovering losses in state revenue\r\n\r\nKeywords: Primum remedium, Tax Crimes, Criminal Purposes"^^ . "2025-05-20" . . . . . "FAKULTAS HUKUM"^^ . . . . . . . "ANGGA"^^ . "ZALAYETA"^^ . "ANGGA ZALAYETA"^^ . . . . . . "ANALISIS PENERAPAN HUKUM PIDANA SEBAGAI PRIMUM\r\nREMEDIUM DALAM TINDAK PIDANA PERPAJAKAN \r\n(Studi Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst) (File PDF)"^^ . . . "ABSTRAK.pdf"^^ . . . "ANALISIS PENERAPAN HUKUM PIDANA SEBAGAI PRIMUM\r\nREMEDIUM DALAM TINDAK PIDANA PERPAJAKAN \r\n(Studi Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst) (File PDF)"^^ . . . "ANALISIS PENERAPAN HUKUM PIDANA SEBAGAI PRIMUM\r\nREMEDIUM DALAM TINDAK PIDANA PERPAJAKAN \r\n(Studi Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst) (File PDF)"^^ . . . "SKRIPSI FULL TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf"^^ . . . "ANALISIS PENERAPAN HUKUM PIDANA SEBAGAI PRIMUM\r\nREMEDIUM DALAM TINDAK PIDANA PERPAJAKAN \r\n(Studi Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst) (Other)"^^ . . . . . . "ANALISIS PENERAPAN HUKUM PIDANA SEBAGAI PRIMUM\r\nREMEDIUM DALAM TINDAK PIDANA PERPAJAKAN \r\n(Studi Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst) (Other)"^^ . . . . . . "ANALISIS PENERAPAN HUKUM PIDANA SEBAGAI PRIMUM\r\nREMEDIUM DALAM TINDAK PIDANA PERPAJAKAN \r\n(Studi Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst) (Other)"^^ . . . . . . "ANALISIS PENERAPAN HUKUM PIDANA SEBAGAI PRIMUM\r\nREMEDIUM DALAM TINDAK PIDANA PERPAJAKAN \r\n(Studi Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst) (Other)"^^ . . . . . . "ANALISIS PENERAPAN HUKUM PIDANA SEBAGAI PRIMUM\r\nREMEDIUM DALAM TINDAK PIDANA PERPAJAKAN \r\n(Studi Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst) (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "ANALISIS PENERAPAN HUKUM PIDANA SEBAGAI PRIMUM\r\nREMEDIUM DALAM TINDAK PIDANA PERPAJAKAN \r\n(Studi Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst) (Other)"^^ . . . . . . "ANALISIS PENERAPAN HUKUM PIDANA SEBAGAI PRIMUM\r\nREMEDIUM DALAM TINDAK PIDANA PERPAJAKAN \r\n(Studi Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst) (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "ANALISIS PENERAPAN HUKUM PIDANA SEBAGAI PRIMUM\r\nREMEDIUM DALAM TINDAK PIDANA PERPAJAKAN \r\n(Studi Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst) (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "ANALISIS PENERAPAN HUKUM PIDANA SEBAGAI PRIMUM\r\nREMEDIUM DALAM TINDAK PIDANA PERPAJAKAN \r\n(Studi Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst) (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "ANALISIS PENERAPAN HUKUM PIDANA SEBAGAI PRIMUM\r\nREMEDIUM DALAM TINDAK PIDANA PERPAJAKAN \r\n(Studi Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst) (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "ANALISIS PENERAPAN HUKUM PIDANA SEBAGAI PRIMUM\r\nREMEDIUM DALAM TINDAK PIDANA PERPAJAKAN \r\n(Studi Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst) (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "ANALISIS PENERAPAN HUKUM PIDANA SEBAGAI PRIMUM\r\nREMEDIUM DALAM TINDAK PIDANA PERPAJAKAN \r\n(Studi Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst) (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "ANALISIS PENERAPAN HUKUM PIDANA SEBAGAI PRIMUM\r\nREMEDIUM DALAM TINDAK PIDANA PERPAJAKAN \r\n(Studi Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst) (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "ANALISIS PENERAPAN HUKUM PIDANA SEBAGAI PRIMUM\r\nREMEDIUM DALAM TINDAK PIDANA PERPAJAKAN \r\n(Studi Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst) (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "ANALISIS PENERAPAN HUKUM PIDANA SEBAGAI PRIMUM\r\nREMEDIUM DALAM TINDAK PIDANA PERPAJAKAN \r\n(Studi Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst) (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . "HTML Summary of #88344 \n\nANALISIS PENERAPAN HUKUM PIDANA SEBAGAI PRIMUM \nREMEDIUM DALAM TINDAK PIDANA PERPAJAKAN \n(Studi Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst)\n\n" . "text/html" . . . "340 Ilmu hukum" . . . "341 Hukum-hukum negara" . . . "345 Hukum pidana" . .