The repository administrator has not yet configured an RDF license.
IMPLIKASI HUKUM PENCABUTAN IZIN USAHA BANK
Abstrak Pencabutan izin usaha bank membawa konsekuensi yang cukup besar. Banyak hal yang harus diselesaikan berkaitan dengan akibat pencabutan izin usaha tersebut. Diantaranya terhadap nasabah penyimpan dana dan pemegang saham minoritas, keduanya akan menjadi pihak yang tidak diuntungkan. Kemungkinan nasabah penyimpan dana akan kehilangan dana yang jumlahnya tidak sedikit. Oleh karena itu apabila seseorang mempunyai simpanan di sebuah bank maka hukum akan memberikan hak kepada orang yang menyimpan dana, dalam arti bahwa kepentingan nasabah penyimpan dana mendapatkan perlindungan hukum. Selain itu pemegang saham minoritas pun, kemungkinan menanggung akibat yang berupa kerugian dana yang diinvestasikan dari pencabutan izin tersebut. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah perlindungan hukum yang diberikan terhadap nasabah penyimpan dana dan pemegang saham minoritas. Penelitian ini merupakan penilitian normatif dengan tipe penelitian bersifat deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan yaitu melalui studi kepustakaan dan studi dokumen. Teknik analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dana di bank dapat dilakukan dengan dua cara, perlindungan secara implisit, yaitu perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan, pembinaan bank yang efektif oleh Bank Indonesia serta perlindungan secara eksplisit, yaitu dengan melalui Lembaga Penjamin Simpanan berdasarkan Undang-Undang No 24 Tahun 2004. Pengembalian dana nasabah melalui LPS, bank berhak mengajukan klaim kepada LPS dan LPS wajib membayar kepada nasabah penyimpan dana apabila telah ada verifikasi berdasarkan Pasal 16 UULPS. Perlindungan hukum pemegang saham minoritas dapat dilakukan dengan meminta pertanggungjawaban pemegang saham mayoritas, direksi dan komisaris, berdasarkan Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Riyan Prayoga tentang Perseroan Terbatas. Pemegang saham minoritas akan mendapatkan pengembalian dana investasi yaitu melalui dana sisa setelah proses likuidasi. Jika tidak terpenuhi, maka pemegang saham minoritas dapat mengajukan gugatan langsung (Direct Suit) berdasarkan Pasal 61 UUPT. Pemegang saham minoritas pun secara pidana dapat melaporkan kepada pihak berwajib berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Perbankan. Kata kunci : Implikasi, Pencabutan Izin, Bank
IMPLIKASI HUKUM PENCABUTAN IZIN USAHA BANK (File PDF)
IMPLIKASI HUKUM PENCABUTAN IZIN USAHA BANK (Other)
HTML Summary of #8843 IMPLIKASI HUKUM PENCABUTAN IZIN USAHA BANK