<> "The repository administrator has not yet configured an RDF license."^^ . <> . . . "ANALISIS PENERAPAN DOUBLE TRACK SYSTEM TERHADAP\r\nPELAKU PEDOFILIA"^^ . "Double tranck system yang dikenakan kepada Pelaku Tindak Pidana Pedofilia,\r\nselain sanksi pidana adalah perlakuan kebiri kimia terhadap pelaku. Penetapan\r\nKebiri kimia tidak serta merta berlaku untuk seluruh pelaku tindakan pedofilia\r\ntetapi bergantung kepada putusan Hakim, isu ini masih menjadi perdebatan,\r\napakah perlakuan pedofilia ini mampu memberi efek jera kepada Pelaku dan tidak\r\nmelanggar hak asasi dari pelaku. PP Nomor 70 Tahun 2020 memuat ketentuan\r\nyang secara sepsifik mengatur tindakan kebiri kimia, dimana pemasangan alat\r\ndeteksi dan rehabilitasi dapat meminimalisir kejahatan seksual pada anak berupa\r\nsanksi tindakan kebiri kimia.\r\nMetode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan\r\nPendekatan Yuridis Normatif. Sumber data yang digunakan dalam penulisan Tesis\r\nini adalah Data Sekunder pemahaman dari permasalahan dalam penelitian\r\nberdasarkan realitas yang ada dari Studi Putusan, Studi Perpustakaan\r\nberhubungan dengan penelitian. Kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif.\r\nHasil penelitian Penerapan Double Track System pada Putusan\r\n287/Pid.Sus/2020/PN Sdn dan Putusan 42/PID/2021/PT TJK, terdapat perbedaan\r\nsignifikan dalam penerapan pidana tambahan. Majelis hakim pada Putusan\r\n287/Pid.Sus/2020/PN Sdn memutuskan untuk menjatuhkan pidana kebiri kimia\r\nsebagai upaya preventif, sedangkan Pengadilan Tinggi dalam Putusan\r\n42/PID/2021/PT TJK membatalkan pidana tersebut dengan alasan tidak\r\nmemenuhi ketentuan Pasal 81 ayat (5) UU Perlindungan Anak. Meskipun\r\ndemikian, kedua putusan sepakat bahwa terdakwa terbukti melakukan kejahatan\r\nserius terhadap korban. Namun, terdapat perbedaan dalam penilaian unsur tindak\r\npidana berat yang menjadi dasar pidana tambahan. Penerapan Double Track\r\nSystem dalam perspektif pemidanaan menunjukkan relevansi dengan teori\r\ngabungan yang mengakomodasi keadilan retributif dan rehabilitatif.\r\nPenguatan Landasan Hukum, Perlu dilakukan harmonisasi Undang - Undang agar\r\npenerapan pidana tambahan seperti kebiri kimia memiliki dasar hukum yang jelas\r\ndan sesuai dengan tujuan pemidanaan. Hal ini dapat menghindari perbedaan\r\npenafsiran oleh majelis hakim di berbagai tingkat peradilan.\r\nKata Kunci : Double Track System, Pedofilia, Anak, Kebiri Kimia\r\n\r\nThe “double track” system applied to perpetrators of pedophilia means that, in\r\naddition to criminal penalties, offenders may be subjected to chemical castration.\r\nThe imposition of chemical castration is not automatic for all pedophilia offenders\r\nbut depends on the judge’s ruling. This issue remains controversial: does such\r\ntreatment actually deter offenders, and does it infringe upon their human rights?\r\nGovernment Regulation No. 70 of 2020 specifically regulates chemical castration,\r\nstipulating that the installation of monitoring devices and rehabilitation programs\r\ncan minimize child sexual offenses by imposing chemical castration as a sanction.\r\nThe research method employed in this study is a normative juridical approach.\r\nThe data sources for this thesis are secondary: factual realities drawn from case\r\nlaw studies and library research related to the topic. These data are then processed\r\nand analyzed qualitatively.\r\nThe study’s findings on the application of the double track system in Decision\r\nNo. 287/Pid.Sus/2020/PN Sdn and Decision No. 42/Pid/2021/PT Tjk reveal\r\nsignificant differences in the imposition of additional penalties. In Decision\r\nNo. 287/Pid.Sus/2020/PN Sdn, the panel of judges imposed chemical castration as\r\na preventive measure, whereas the High Court in Decision No. 42/Pid/2021/PT\r\nTjk annulled that sanction on the grounds that it did not satisfy the requirements\r\nof Article 81(5) of the Child Protection Law. Nevertheless, both decisions agree\r\nthat the defendant was proven to have committed serious offenses against a child.\r\nThe divergence lies in how the aggravating elements underlying the additional\r\npenalty were assessed. From a sentencing perspective, the application of the\r\ndouble track system demonstrates its alignment with a combined theory of\r\nretributive and rehabilitative justice.\r\nStrengthening the Legal Basis, There is a need to harmonize existing legislation\r\nso that additional penalties—such as chemical castration—have a clear and\r\nconsistent legal foundation that aligns with the goals of criminal punishment. This\r\nwould help avoid divergent interpretations by judges at different levels of the\r\njudiciary.\r\nKeywords: Double Track System, Pedophilia, Child,Chemical Castration"^^ . "2025-04-30" . . . . . "UNIVERSITAS LAMPUNG"^^ . . . "FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG"^^ . . . . . . . . . "Admadja "^^ . "M. Fajar Kusuma "^^ . "Admadja M. Fajar Kusuma "^^ . . . . . . "ANALISIS PENERAPAN DOUBLE TRACK SYSTEM TERHADAP\r\nPELAKU PEDOFILIA (File PDF)"^^ . . . "ABSTRAK.pdf"^^ . . . "ANALISIS PENERAPAN DOUBLE TRACK SYSTEM TERHADAP\r\nPELAKU PEDOFILIA (File PDF)"^^ . . . "ANALISIS PENERAPAN DOUBLE TRACK SYSTEM TERHADAP\r\nPELAKU PEDOFILIA (File PDF)"^^ . . . "TESIS TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf"^^ . . . "ANALISIS PENERAPAN DOUBLE TRACK SYSTEM TERHADAP\r\nPELAKU PEDOFILIA (Other)"^^ . . . . . . "ANALISIS PENERAPAN DOUBLE TRACK SYSTEM TERHADAP\r\nPELAKU PEDOFILIA (Other)"^^ . . . . . . "ANALISIS PENERAPAN DOUBLE TRACK SYSTEM TERHADAP\r\nPELAKU PEDOFILIA (Other)"^^ . . . . . . "ANALISIS PENERAPAN DOUBLE TRACK SYSTEM TERHADAP\r\nPELAKU PEDOFILIA (Other)"^^ . . . . . . "ANALISIS PENERAPAN DOUBLE TRACK SYSTEM TERHADAP\r\nPELAKU PEDOFILIA (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "ANALISIS PENERAPAN DOUBLE TRACK SYSTEM TERHADAP\r\nPELAKU PEDOFILIA (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "ANALISIS PENERAPAN DOUBLE TRACK SYSTEM TERHADAP\r\nPELAKU PEDOFILIA (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "ANALISIS PENERAPAN DOUBLE TRACK SYSTEM TERHADAP\r\nPELAKU PEDOFILIA (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "ANALISIS PENERAPAN DOUBLE TRACK SYSTEM TERHADAP\r\nPELAKU PEDOFILIA (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "ANALISIS PENERAPAN DOUBLE TRACK SYSTEM TERHADAP\r\nPELAKU PEDOFILIA (Other)"^^ . . . . . . "ANALISIS PENERAPAN DOUBLE TRACK SYSTEM TERHADAP\r\nPELAKU PEDOFILIA (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "ANALISIS PENERAPAN DOUBLE TRACK SYSTEM TERHADAP\r\nPELAKU PEDOFILIA (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "ANALISIS PENERAPAN DOUBLE TRACK SYSTEM TERHADAP\r\nPELAKU PEDOFILIA (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "ANALISIS PENERAPAN DOUBLE TRACK SYSTEM TERHADAP\r\nPELAKU PEDOFILIA (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "ANALISIS PENERAPAN DOUBLE TRACK SYSTEM TERHADAP\r\nPELAKU PEDOFILIA (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . "HTML Summary of #88484 \n\nANALISIS PENERAPAN DOUBLE TRACK SYSTEM TERHADAP \nPELAKU PEDOFILIA\n\n" . "text/html" . . . "340 Ilmu hukum" . .