%A ANGGIE   IRATYA 
%T NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH 2024 (STUDI DI KOTA BANDAR LAMPUNG) 
%X Netralitas  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  merupakan  prinsip  fundamental  dalam menjaga  profesionalisme  dan  integritas  birokrasi,  terutama  dalam  konteks pemilihan kepala daerah (Pilkada). ASN yang seharusnya tidak berpihak dan bebas dari  intervensi  politik  sering  kali  dihadapkan  pada  tekanan  politik  yang  dapat mempengaruhi  netralitas  mereka.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis netralitas ASN dalam Pilkada 2024 di Kota Bandar Lampung, dengan fokus pada implementasi prinsip netralitas berdasarkan teori birokrasi Max Weber dan Teori Hegel yang mencakup indikator struktur hierarkis, impersonalitas, kepatuhan pada aturan,  rekrutmen  berdasarkan  kualifikasi,  gaji  tetap  dan  keamanan  pekerjaan, sistem  promosi  berdasarkan  prestasi  serta  netralitas.  Penelitian  ini  menggunakan metode  kualitatif  dengan  pendekatan  deskriptif.  Data  dikumpulkan  melalui wawancara mendalam dengan ASN, pejabat pemerintah, dan pihak terkait seperti Bawaslu dan KPU, serta melalui observasi dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan  bahwa  meskipun  regulasi  terkait  netralitas  ASN  telah  diterapkan, masih  ditemukan  celah  yang  memungkinkan  adanya  intervensi  politik  dalam beberapa aspek, terutama dalam promosi jabatan dan tekanan politik terhadap ASN di level tertentu. Namun, dalam aspek rekrutmen berbasis kualifikasi dan penerapan gaji tetap serta keamanan kerja, prinsip netralitas relatif terpenuhi. Kesimpulan dari penelitian  ini  adalah  bahwa  netralitas  ASN  dalam  Pilkada  2024  di  Kota  Bandar Lampung  telah  mengalami  perbaikan  dibandingkan  Pilkada  sebelumnya,  tetapi masih  menghadapi  tantangan  dalam  implementasi  di  lapangan.  Oleh  karena  itu, diperlukan  penguatan  pengawasan,  peningkatan  transparansi  dalam  promosi jabatan,  serta  sosialisasi  yang  lebih  intensif  terkait  regulasi  netralitas  ASN  untuk memastikan  bahwa  birokrasi  tetap  profesional  dan  independen  dari  kepentingan politik.  Kata Kunci: Netralitas ASN, Pilkada 2024, Birokrasi, Intervensi Politik, Kota Bandar Lampung. 

The neutrality of Civil Servants (ASN) is a fundamental principle in maintaining the professionalism and integrity of bureaucracy,  especially in the context of regional elections  (Pilkada).  ASN,  who  should  remain  impartial  and  free  from  political intervention,  often  face  political  pressure  that  can  influence  their  neutrality.  This study aims to analyze the neutrality of ASN in the 2024 Pilkada in Bandar Lampung City, focusing on the implementation of neutrality principles based on Max Weber?s bureaucratic  theory  and  Hegel  Theory.  These  principles  include  hierarchical structure,  separation  of  politics  and  administration,  adherence  to  regulations, impartiality,  recruitment  based  on  qualifications,  fixed  salary  and  job  security,  a merit-based promotion system and Neutrality. This research employs a qualitative method  with  a  descriptive  approach.  Data  were  collected  through  in-depth interviews with ASN, government officials, and relevant institutions such as Bawaslu and  KPU,  as  well  as  through  observations  and  document  analysis.  The  findings indicate  that  although  regulations  regarding  ASN  neutrality  have  been  enforced, there are still gaps that allow political intervention in certain aspects, particularly in  job  promotions  and  political  pressure  on  ASN  at  specific  levels.  However,  the principles  of  neutrality  are  relatively  maintained  in  aspects  such  as  qualification- based  recruitment  and  the  implementation  of  fixed  salaries  and  job  security.  The study concludes that ASN neutrality in the 2024  Pilkada in Bandar Lampung City has  improved  compared  to  previous  elections  but  still  faces  challenges  in  field implementation.  Therefore,  stronger  supervision,  increased  transparency  in  job promotions,  and  more  intensive  socialization  of  ASN  neutrality  regulations  are necessary  to  ensure  that  bureaucracy  remains  professional  and  independent  from political interests.  Keywords:  ASN  Neutrality,  2024  Pilkada,  Bureaucracy,  Political  Intervention, Bandar Lampung City.  
%D 2025
%C UNIVERSITAS LAMPUNG
%R 2116021054 
%I ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
%L eprints88518