<> "The repository administrator has not yet configured an RDF license."^^ . <> . . . "UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PAJAK FIKTIF \r\nDI KOTA BANDAR LAMPUNG"^^ . "Abstrak\r\n\r\nPelaku tindak pidana pajak fiktif bukan hanya pejabat yang bekerja di instansi \r\nperpajakan, tetapi juga pribadi atau oknum di luar instansi perpajakan, yaitu \r\nperusahaan atau koorporasi. Penerbitan faktur pajak fiktif oleh perusahaan yang \r\ntidak bertanggung jawab merupakan perbuatan yang sangat merugikan \r\nmasyarakat. Perusahaan yang mempunyai kewajiban membayar pajak, ternyata \r\npajak yang mereka keluarkan tidak dibayarkan ke negara. Permasalahan penelitian \r\nini adalah: (1) Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pajak fiktif di Kota \r\nBandar Lampung? (2) Apakah faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum \r\nterhadap pajak fiktif di Kota Bandar Lampung?\r\nPendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan \r\npendekatan empiris. Responden dalam penelitian ini adalah Penyidik Polresta \r\nBandar Lampung, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan PPNS \r\nDirjen Pajak Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung. Teknik pengumpulan data \r\ndilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Data yang selanjutnya \r\ndianalisis dan dibahas secara kualitatif untuk memperoleh kesimpulan penelitian\r\nHasil penelitian ini menunjukkan: (1)Penegakan hukum terhadap pelaku tindak \r\npidana pajak fiktif di Kota Bandar Lampung dilaksanakan dengan upaya penal \r\ndan non penal, sebagai berikut: a) Penegakan hukum terhadap pelaku tindak \r\npidana pajak fiktif dengan upaya penal adalah penyidikan oleh Kepolisian Resor \r\nKota Bandar Lampung dan PPNS Ditjen Pajak untuk memastikan bahwa telah \r\nterjadi tindak pidana pajak fiktif melalui rangkaian tindakan penyidikan yang \r\ndisusun dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Dakwaan oleh Kejaksaan Negeri \r\ndan dituangkan dalam surat dakwaan dengan tuntutan hukum sesuai dengan Pasal \r\nPasal 41A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga \r\nAtas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata \r\nCara Perpajakan, yaitu pidana berupa kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan \r\npidana denda paling banyak Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). \r\nPengadilan terhadap oleh hakim Pengadilan Negeri, untuk menegakkan keadilan \r\nberdasarkan bukti-bukti secara sah dan meyakinkan. (2) Penegakan hukum \r\nterhadap pelaku tindak pidana pajak fiktif dengan upaya non penal, dilaksanakan \r\nmelalui penyuluhan dan sosialisasi kepada wajib pajak, khususnya perusahaan \r\nLucy Mayasari \r\nyang berisi materi mengenai pentingnya penerimaan pajak perusahaan bagi negara \r\ndan pembangunan, serta ancaman atau sanksi terhadap pelaku yang melakukan \r\ntindak pidana pajak fiktif. (2) Faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum \r\nterhadap pelaku tindak pidana pajak fiktif di Kota Bandar Lampung adalah:\r\na) Faktor substansi hukum, yaitu perubahahan Undang-Undang di Bidang \r\nPerpajakan berdampak pada pelaksanaan undang-undang tersebut di lapangan \r\nkarena para petugas harus mempelajari kembali berbagai perubahan tersebut. \r\nb) Faktor aparat penegak hukum, adalah secara kuantitas masih terbatasnya \r\npersonil PPNS Ditjen Pajak yang khusus melakukan penyidikan terhadap tindak \r\npidana pajak fiktif. Secara kualitas adalah terbatasnya profesionalime kerja \r\npetugas di bidang penyidikan, perlu ditingkatkan pengetahuan dan keterampilan \r\nteknis penyidikan di bidang perpajakan c) Faktor sarana dan prasarana, yaitu \r\nmasih terbatasnya teknologi yang mampu mengidentifikasi berkas pajak yang \r\ndipalsukan, sehingga diperlukan sarana prasarana yang dapat memastikan secara \r\nakurat keaslian berkas pajak sehingga akan mempermudah pelaksanaan \r\npenyidikan. \r\nSaran dalam penelitian ini adalah: a) Aparat penegak hukum (kepolisian, jaksa \r\ndan hakim) hendaknya meningkatkan kinerja dalam penanganan tindak pidana \r\npajak fiktif dengan melakukan penyidikan, pendakwaan dan penjatuhan hukuman \r\nkepada pelaku tindak pidana pajak fiktif sesuai dengan hukum yang berlaku, \r\nuntuk memberikan efek jera kepada para pelaku. b) Pengawasan terhadap wajib \r\npajak, baik secara berkala maupun secara insidental hendaknya ditingkatkan \r\ndalam rangka mengantisipasi dan meminimalisasi tindak pidana pajak fiktif di \r\nmasa-masa yang akan datang."^^ . "2013-04-03" . . . . . . . . . . . "Digital Library"^^ . . . . . . . . "LUCY MAYASARI "^^ . "0842011030"^^ . "LUCY MAYASARI 0842011030"^^ . . . . . . "UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PAJAK FIKTIF \r\nDI KOTA BANDAR LAMPUNG (File PDF)"^^ . . . "ABSTRAK.pdf"^^ . . . "UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PAJAK FIKTIF \r\nDI KOTA BANDAR LAMPUNG (File PDF)"^^ . . . "BAB I.pdf"^^ . . . "UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PAJAK FIKTIF \r\nDI KOTA BANDAR LAMPUNG (File PDF)"^^ . . . "BAB II.pdf"^^ . . . "UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PAJAK FIKTIF \r\nDI KOTA BANDAR LAMPUNG (File PDF)"^^ . . . "BAB III.pdf"^^ . . . "UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PAJAK FIKTIF \r\nDI KOTA BANDAR LAMPUNG (File PDF)"^^ . . . "UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PAJAK FIKTIF \r\nDI KOTA BANDAR LAMPUNG (File PDF)"^^ . . . "BAB V.pdf"^^ . . . "UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PAJAK FIKTIF \r\nDI KOTA BANDAR LAMPUNG (File PDF)"^^ . . . "COVER.pdf"^^ . . . "UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PAJAK FIKTIF \r\nDI KOTA BANDAR LAMPUNG (File PDF)"^^ . . . "DAFTAR ISI.pdf"^^ . . . "UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PAJAK FIKTIF \r\nDI KOTA BANDAR LAMPUNG (File PDF)"^^ . . . "DAFTAR PUSTAKA.pdf"^^ . . . "UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PAJAK FIKTIF \r\nDI KOTA BANDAR LAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PAJAK FIKTIF \r\nDI KOTA BANDAR LAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PAJAK FIKTIF \r\nDI KOTA BANDAR LAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PAJAK FIKTIF \r\nDI KOTA BANDAR LAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PAJAK FIKTIF \r\nDI KOTA BANDAR LAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PAJAK FIKTIF \r\nDI KOTA BANDAR LAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PAJAK FIKTIF \r\nDI KOTA BANDAR LAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PAJAK FIKTIF \r\nDI KOTA BANDAR LAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PAJAK FIKTIF \r\nDI KOTA BANDAR LAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PAJAK FIKTIF \r\nDI KOTA BANDAR LAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PAJAK FIKTIF \r\nDI KOTA BANDAR LAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PAJAK FIKTIF \r\nDI KOTA BANDAR LAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PAJAK FIKTIF \r\nDI KOTA BANDAR LAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PAJAK FIKTIF \r\nDI KOTA BANDAR LAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PAJAK FIKTIF \r\nDI KOTA BANDAR LAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PAJAK FIKTIF \r\nDI KOTA BANDAR LAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PAJAK FIKTIF \r\nDI KOTA BANDAR LAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PAJAK FIKTIF \r\nDI KOTA BANDAR LAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PAJAK FIKTIF \r\nDI KOTA BANDAR LAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PAJAK FIKTIF \r\nDI KOTA BANDAR LAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PAJAK FIKTIF \r\nDI KOTA BANDAR LAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PAJAK FIKTIF \r\nDI KOTA BANDAR LAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PAJAK FIKTIF \r\nDI KOTA BANDAR LAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PAJAK FIKTIF \r\nDI KOTA BANDAR LAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PAJAK FIKTIF \r\nDI KOTA BANDAR LAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PAJAK FIKTIF \r\nDI KOTA BANDAR LAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PAJAK FIKTIF \r\nDI KOTA BANDAR LAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PAJAK FIKTIF \r\nDI KOTA BANDAR LAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PAJAK FIKTIF \r\nDI KOTA BANDAR LAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PAJAK FIKTIF \r\nDI KOTA BANDAR LAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PAJAK FIKTIF \r\nDI KOTA BANDAR LAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PAJAK FIKTIF \r\nDI KOTA BANDAR LAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PAJAK FIKTIF \r\nDI KOTA BANDAR LAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PAJAK FIKTIF \r\nDI KOTA BANDAR LAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PAJAK FIKTIF \r\nDI KOTA BANDAR LAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PAJAK FIKTIF \r\nDI KOTA BANDAR LAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PAJAK FIKTIF \r\nDI KOTA BANDAR LAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PAJAK FIKTIF \r\nDI KOTA BANDAR LAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PAJAK FIKTIF \r\nDI KOTA BANDAR LAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PAJAK FIKTIF \r\nDI KOTA BANDAR LAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PAJAK FIKTIF \r\nDI KOTA BANDAR LAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PAJAK FIKTIF \r\nDI KOTA BANDAR LAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PAJAK FIKTIF \r\nDI KOTA BANDAR LAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PAJAK FIKTIF \r\nDI KOTA BANDAR LAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PAJAK FIKTIF \r\nDI KOTA BANDAR LAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . "HTML Summary of #8857 \n\nUPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PAJAK FIKTIF \nDI KOTA BANDAR LAMPUNG\n\n" . "text/html" . . . " " . .