%0 Thesis
%9 Masters
%A ANGGUN SISKA , AMALIA 
%B FAKULTAS HUKUM
%D 2025
%F eprints:88588
%I UNIVERSITAS LAMPUNG
%P 2147483647
%T TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PERLINDUNGAN SOSIAL BAGI  PEKERJA PLATFORM DIGITAL (GIG ECONOMY)
%U http://digilib.unila.ac.id/88588/
%X Pekerja gig economy merupakan bagian dari transformasi ketenagakerjaan  modern yang berkembang pesat, seiring dengan kemajuan teknologi dan  digitalisasi ekonomi. Di Indonesia, sekitar 4,55% dari total tenaga kerja  produktif atau sekitar 5,89 juta orang bekerja dalam sektor ini pada tahun 2019,  dan jumlahnya diperkirakan terus meningkat. Meskipun menawarkan  fleksibilitas kerja, pekerja gig sering kali tidak memperoleh perlindungan sosial  yang setara dengan pekerja formal karena status hubungan kerja mereka tidak  diatur secara jelas dalam regulasi ketenagakerjaan yang berlaku. Ketidakjelasan  ini menyebabkan kekosongan norma (normative gap) yang membuat pekerja gig  berada dalam posisi hukum yang rentan dan sulit mengakses hak-hak dasar  ketenagakerjaan serta jaminan sosial. Kondisi ini menjadi tantangan bagi negara  dalam memenuhi tanggung jawab konstitusionalnya untuk melindungi seluruh  warga negara, termasuk mereka yang bekerja dalam skema non-konvensional.  Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan  pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan secara terbatas.  Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan dilengkapi dengan wawancara  sederhana terhadap pengemudi ojek online di Kota Bandar Lampung sebagai  pelengkap data empiris.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi ketenagakerjaan di Indonesia yang  masih berorientasi pada hubungan kerja formal menimbulkan ketimpangan  perlindungan antara pekerja formal dan pekerja gig yang sering dianggap  sebagai pekerja mandiri. Kekosongan hukum ini menimbulkan ketidakpastian  status hukum dan risiko eksploitasi yang tinggi bagi pekerja gig. Negara  memiliki kewajiban untuk menjamin perlindungan sosial bagi seluruh pekerja,  termasuk pekerja gig, melalui reformasi regulasi yang inklusif dan adaptif  terhadap dinamika kerja modern. Upaya ini perlu melibatkan kolaborasi antara  pemerintah, perusahaan platform digital, dan organisasi pekerja dalam  merancang kebijakan yang seimbang antara fleksibilitas kerja dan jaminan  perlindungan. Selain regulasi, edukasi terhadap pekerja gig juga diperlukan agar  mereka memahami risiko kerja dan hak perlindungan sosial yang seharusnya  mereka miliki.  Kata Kunci: Perlindungan Sosial, Pekerja Gig Economy, Tanggung Jawab  Negara, Regulasi Ketenagakerjaan, Platform Digital.    Gig economy workers are part of the rapidly evolving transformation of modern  employment, driven by technological advancements and the digitalization of the  economy. In Indonesia, approximately 4.55% of the productive labor force or  around 5.89 million people were employed in this sector in 2019, and the number  is expected to continue growing. Despite offering work flexibility, gig workers  often do not receive the same level of social protection as formal employees due  to the lack of clear regulation regarding their employment status. This legal  ambiguity results in a normative gap, placing gig workers in a vulnerable legal  position and limiting their access to fundamental labor rights and social  security. This situation presents a significant challenge for the state in fulfilling  its constitutional obligation to protect all citizens, including those engaged in  non-conventional work arrangements.  This study employs a normative legal research method, utilizing statutory,  conceptual, and limited comparative approaches. Data were gathered through  literature review and supplemented by simple interviews with online motorcycle  taxi drivers in Bandar Lampung City to enrich the empirical context.  The findings reveal that Indonesia’s labor regulations, which remain focused on  conventional formal employment relationships, have led to unequal protection  between formal workers and gig workers who are often classified as selfemployed.  This legal vacuum contributes to the uncertainty of legal status and  increases the risk of exploitation for gig workers. The state bears the  responsibility to ensure adequate social protection for all workers, including gig  workers, through inclusive and adaptive regulatory reforms that align with the  dynamics of modern labor. This effort requires collaboration between the  government, digital platform companies, and labor organizations in formulating  balanced policies that accommodate both flexibility and protection. In addition  to regulatory reform, raising awareness among gig workers is essential so that  they understand the work-related risks and the social protection rights they are  entitled to.  Keywords: Social Protection, Gig Economy Workers, State Responsibility,  Labor Regulation, Digital Platforms.