<> "The repository administrator has not yet configured an RDF license."^^ . <> . . . "TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PERLINDUNGAN SOSIAL BAGI\r\nPEKERJA PLATFORM DIGITAL (GIG ECONOMY)"^^ . "Pekerja gig economy merupakan bagian dari transformasi ketenagakerjaan\r\nmodern yang berkembang pesat, seiring dengan kemajuan teknologi dan\r\ndigitalisasi ekonomi. Di Indonesia, sekitar 4,55% dari total tenaga kerja\r\nproduktif atau sekitar 5,89 juta orang bekerja dalam sektor ini pada tahun 2019,\r\ndan jumlahnya diperkirakan terus meningkat. Meskipun menawarkan\r\nfleksibilitas kerja, pekerja gig sering kali tidak memperoleh perlindungan sosial\r\nyang setara dengan pekerja formal karena status hubungan kerja mereka tidak\r\ndiatur secara jelas dalam regulasi ketenagakerjaan yang berlaku. Ketidakjelasan\r\nini menyebabkan kekosongan norma (normative gap) yang membuat pekerja gig\r\nberada dalam posisi hukum yang rentan dan sulit mengakses hak-hak dasar\r\nketenagakerjaan serta jaminan sosial. Kondisi ini menjadi tantangan bagi negara\r\ndalam memenuhi tanggung jawab konstitusionalnya untuk melindungi seluruh\r\nwarga negara, termasuk mereka yang bekerja dalam skema non-konvensional.\r\nPenelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan\r\npendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan secara terbatas.\r\nData diperoleh melalui studi kepustakaan dan dilengkapi dengan wawancara\r\nsederhana terhadap pengemudi ojek online di Kota Bandar Lampung sebagai\r\npelengkap data empiris.\r\nHasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi ketenagakerjaan di Indonesia yang\r\nmasih berorientasi pada hubungan kerja formal menimbulkan ketimpangan\r\nperlindungan antara pekerja formal dan pekerja gig yang sering dianggap\r\nsebagai pekerja mandiri. Kekosongan hukum ini menimbulkan ketidakpastian\r\nstatus hukum dan risiko eksploitasi yang tinggi bagi pekerja gig. Negara\r\nmemiliki kewajiban untuk menjamin perlindungan sosial bagi seluruh pekerja,\r\ntermasuk pekerja gig, melalui reformasi regulasi yang inklusif dan adaptif\r\nterhadap dinamika kerja modern. Upaya ini perlu melibatkan kolaborasi antara\r\npemerintah, perusahaan platform digital, dan organisasi pekerja dalam\r\nmerancang kebijakan yang seimbang antara fleksibilitas kerja dan jaminan\r\nperlindungan. Selain regulasi, edukasi terhadap pekerja gig juga diperlukan agar\r\nmereka memahami risiko kerja dan hak perlindungan sosial yang seharusnya\r\nmereka miliki.\r\nKata Kunci: Perlindungan Sosial, Pekerja Gig Economy, Tanggung Jawab\r\nNegara, Regulasi Ketenagakerjaan, Platform Digital.\r\n\r\nGig economy workers are part of the rapidly evolving transformation of modern\r\nemployment, driven by technological advancements and the digitalization of the\r\neconomy. In Indonesia, approximately 4.55% of the productive labor force or\r\naround 5.89 million people were employed in this sector in 2019, and the number\r\nis expected to continue growing. Despite offering work flexibility, gig workers\r\noften do not receive the same level of social protection as formal employees due\r\nto the lack of clear regulation regarding their employment status. This legal\r\nambiguity results in a normative gap, placing gig workers in a vulnerable legal\r\nposition and limiting their access to fundamental labor rights and social\r\nsecurity. This situation presents a significant challenge for the state in fulfilling\r\nits constitutional obligation to protect all citizens, including those engaged in\r\nnon-conventional work arrangements.\r\nThis study employs a normative legal research method, utilizing statutory,\r\nconceptual, and limited comparative approaches. Data were gathered through\r\nliterature review and supplemented by simple interviews with online motorcycle\r\ntaxi drivers in Bandar Lampung City to enrich the empirical context.\r\nThe findings reveal that Indonesia’s labor regulations, which remain focused on\r\nconventional formal employment relationships, have led to unequal protection\r\nbetween formal workers and gig workers who are often classified as selfemployed.\r\nThis legal vacuum contributes to the uncertainty of legal status and\r\nincreases the risk of exploitation for gig workers. The state bears the\r\nresponsibility to ensure adequate social protection for all workers, including gig\r\nworkers, through inclusive and adaptive regulatory reforms that align with the\r\ndynamics of modern labor. This effort requires collaboration between the\r\ngovernment, digital platform companies, and labor organizations in formulating\r\nbalanced policies that accommodate both flexibility and protection. In addition\r\nto regulatory reform, raising awareness among gig workers is essential so that\r\nthey understand the work-related risks and the social protection rights they are\r\nentitled to.\r\nKeywords: Social Protection, Gig Economy Workers, State Responsibility,\r\nLabor Regulation, Digital Platforms."^^ . "2025-05-21" . . . . . "UNIVERSITAS LAMPUNG"^^ . . . "FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG"^^ . . . . . . . . . "AMALIA "^^ . "ANGGUN SISKA "^^ . "AMALIA ANGGUN SISKA "^^ . . . . . . "TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PERLINDUNGAN SOSIAL BAGI\r\nPEKERJA PLATFORM DIGITAL (GIG ECONOMY) (File PDF)"^^ . . . "ABSTRAK.pdf"^^ . . . "TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PERLINDUNGAN SOSIAL BAGI\r\nPEKERJA PLATFORM DIGITAL (GIG ECONOMY) (File PDF)"^^ . . . "TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PERLINDUNGAN SOSIAL BAGI\r\nPEKERJA PLATFORM DIGITAL (GIG ECONOMY) (File PDF)"^^ . . . "TESIS TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf"^^ . . . "TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PERLINDUNGAN SOSIAL BAGI\r\nPEKERJA PLATFORM DIGITAL (GIG ECONOMY) (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PERLINDUNGAN SOSIAL BAGI\r\nPEKERJA PLATFORM DIGITAL (GIG ECONOMY) (Other)"^^ . . . . . . "TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PERLINDUNGAN SOSIAL BAGI\r\nPEKERJA PLATFORM DIGITAL (GIG ECONOMY) (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PERLINDUNGAN SOSIAL BAGI\r\nPEKERJA PLATFORM DIGITAL (GIG ECONOMY) (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PERLINDUNGAN SOSIAL BAGI\r\nPEKERJA PLATFORM DIGITAL (GIG ECONOMY) (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PERLINDUNGAN SOSIAL BAGI\r\nPEKERJA PLATFORM DIGITAL (GIG ECONOMY) (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PERLINDUNGAN SOSIAL BAGI\r\nPEKERJA PLATFORM DIGITAL (GIG ECONOMY) (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PERLINDUNGAN SOSIAL BAGI\r\nPEKERJA PLATFORM DIGITAL (GIG ECONOMY) (Other)"^^ . . . . . . "TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PERLINDUNGAN SOSIAL BAGI\r\nPEKERJA PLATFORM DIGITAL (GIG ECONOMY) (Other)"^^ . . . . . . "TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PERLINDUNGAN SOSIAL BAGI\r\nPEKERJA PLATFORM DIGITAL (GIG ECONOMY) (Other)"^^ . . . . . . "TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PERLINDUNGAN SOSIAL BAGI\r\nPEKERJA PLATFORM DIGITAL (GIG ECONOMY) (Other)"^^ . . . . . . "TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PERLINDUNGAN SOSIAL BAGI\r\nPEKERJA PLATFORM DIGITAL (GIG ECONOMY) (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PERLINDUNGAN SOSIAL BAGI\r\nPEKERJA PLATFORM DIGITAL (GIG ECONOMY) (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PERLINDUNGAN SOSIAL BAGI\r\nPEKERJA PLATFORM DIGITAL (GIG ECONOMY) (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PERLINDUNGAN SOSIAL BAGI\r\nPEKERJA PLATFORM DIGITAL (GIG ECONOMY) (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . "HTML Summary of #88588 \n\nTANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PERLINDUNGAN SOSIAL BAGI \nPEKERJA PLATFORM DIGITAL (GIG ECONOMY)\n\n" . "text/html" . . . "300 Ilmu sosial" . . . "340 Ilmu hukum" . .