%0 Generic
%A RANI , WULANDARI  
%C UNIVERSITAS LAMPUNG
%D 2025
%F eprints:88723
%I FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
%T   IMPLEMENTASI MAL PELAYANAN PUBLIK (MPP) DALAM   MENINGKATKAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN  (STUDI PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  KABUPATEN TANGERANG)         IMPLEMENTASI MAL PELAYANAN PUBLIK (MPP) DALAM   MENINGKATKAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN  (STUDI PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  KABUPATEN TANGERANG)       
%U http://digilib.unila.ac.id/88723/
%X Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Mal Pelayanan Publik  (MPP) dalam meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan di Dinas  Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, serta  mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Latar belakangnya  adalah rendahnya kualitas layanan publik, ditunjukkan oleh tingginya  jumlah pengaduan masyarakat. MPP hadir sebagai inovasi pelayanan satu  pintu untuk menyederhanakan akses layanan. Penelitian menggunakan  pendekatan kualitatif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta  dianalisis menggunakan model implementasi kebijakan Donald P. Warwick  yang mencakup empat indikator: kemampuan organisasi, informasi,  dukungan, dan pembagian wewenang serta tanggung jawab. Hasil  penelitian menunjukkan bahwa MPP berhasil meningkatkan kualitas  layanan Disdukcapil, didukung oleh petugas yang kompeten, pelatihan  rutin, sistem antrean digital, dan penerapan SOP yang konsisten.  Infrastruktur memadai, kolaborasi lintas sektor, serta inovasi digital menjadi  faktor pendukung utama. Masyarakat juga merespons positif keberadaan  MPP. Namun, masih terdapat hambatan seperti keterbatasan wewenang  petugas, gangguan jaringan, dan strategi komunikasi publik yang belum  optimal. Oleh karena itu, dibutuhkan perbaikan berkelanjutan seperti SOP  darurat, backup jaringan, koordinasi pengaduan, serta edukasi publik  melalui influencer atau media lokal untuk meningkatkan efektivitas  layanan.   Kata Kunci : Dukungan, Fasilitas, Implementasi, Kolaborasi,  Pelayanan    Publik