@misc{eprints88760,
           month = {Mei},
           title = {MEKANISME PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 PADA DINAS KEHUTANAN 
PROVINSI LAMPUNG
 },
          author = {SELVIA  DITA},
       publisher = {EKONOMI DAN BISNIS},
            year = {2025},
             url = {http://digilib.unila.ac.id/88760/},
        abstract = {Dinas Kehutanan Provinsi Lampung. Pajak merupakan sumber utama
penerimaan negara yang berperan penting dalam pembangunan nasional. Oleh
karena itu, instansi pemerintah wajib melaksanakan kewajiban perpajakan secara
tertib dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian
ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pemahaman prosedural bendaharawan
pemerintah dalam menerapkan kewajiban pemotongan PPh Pasal 23, terutama
atas jasa tertentu seperti jasa cetak banner. Penelitian ini menggunakan metode
deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi,
wawancara, dan dokumentasi pada Dinas Kehutanan Provinsi Lampung. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pemotongan dilakukan oleh bendahara
dengan mengacu pada tarif sesuai ketentuan, yaitu 2\% bagi rekanan yang
memiliki NPWP dan 4\% bagi yang tidak. Selanjutnya, penyetoran dilakukan
melalui sistem e-bupot dan pembayaran ke Kantor Pos, serta pelaporan
disampaikan melalui aplikasi DJP Online sebelum tanggal 20 bulan berikutnya.
Secara keseluruhan, Dinas Kehutanan telah melaksanakan kewajiban perpajakan
sesuai regulasi PMK Nomor 141/PMK.03/2015. Hasil penelitian ini diharapkan
dapat menjadi acuan dalam peningkatan kepatuhan pajak pada instansi pemerintah
lainnya. 
Kata Kunci: PPh Pasal 23, Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan, Bendahara
Pemerintah, Dinas Kehutanan. }
}