The repository administrator has not yet configured an RDF license.
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENUMPANG MOBIL PRIBADI SEBAGAI ANGKUTAN UMUM
Abstrak Transportasi sangat diperlukan oleh setiap manusia baik secara pribadi maupun berkelompok untuk membantu aktivitas dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Transportasi darat dapat menggunakan berbagai jenis kendaraan roda empat milik pribadi ataupun angkutan umum. Kendaraan roda empat yang digunakan sebagai angkutan umum harus memiliki izin usaha, izin operasional, izin trayek dan izin uji kelayakan dari kendaraan, hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 UULLAJ dan juga diatur dalam buku I Bab V bagian 2 dan 3 Pasal 90 sampai dengan 98 KUHD. Ketentuan yang terdapat dalam KUHD bersifat Lex Generalis. Selain itu, adanya perbedaan yang signifikan dalam hal tanggungjawab oleh pengusaha mobil pribadi sebagai angkutan umum dan resmi jika mengalami kecelakaan lalu lintas ataupun wanprestasi. Oleh karena itu akan diteliti terkait proses melegalitaskan usaha, penyelenggaraan, serta tanggungjawab para pengusaha mobil pribadi sebagai angkutan umum dalam melakukan kegiatan usaha pengangkutan Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian normatif dengan tipe penelitian yang bersifat deskriptif. Pendekatan masalah dilakukan melalui pendekatan normatif terapan dengan tipe live-case study. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka, studi dokumen serta wawancara. Pengolahan data dilakukan melalui identifikasi data dan sistematika data. Data yang telah diperoleh dan diolah kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa (1) proses untuk melegalitaskan usaha pengangkutan wajib mengikuti berbagai urusan administrasi beserta uji kelayakan kendaraan baru untuk melakukan kegiatan usaha dalam pengangkutan. Selain itu, para pengusaha diwajibkan mendaftarkan usaha mereka dalam perusahaan keasuransian. (2) Penyelenggaraan angkutan ilegal yang dilakukan oleh pengusaha sangatlah mengabaikan keselamatan penumpang pengguna jasa angkutan. Hal tersebut, disebabkan para pengusaha mobil pribadi sebagai angkutan umum tidak melegalkan usahanya sehingga tidak adanya kekuatan hukum dalam mengatur tanggungjawab para pengusaha mobil pribadi yang digunakan sebagai angkutan umum jika terjadi kecelakaan lalu lintas maupun wanprestasi. Dalam hal ini mereka juga melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 48 Ayat 1 sampai 3 Tentang Kelayakan Kendaraan Untuk Beroperasi dan Pasal 237 UULLAJ Tentang Keasuransian Penumpang. (3) Namun, secara umum sesuai dengan Pasal 1365 KUHPdt perjanjian yang diadakan oleh pengusaha dengan penumpang dapat mengikat walaupun dilakukan secara lisan. Sehingga walaupun penumpang tidak dapat mengklaim asuransi kepada Jasa Raharja, penumpang tetap dapat mengklaim tanggungjawab kepada pengusaha kendaraan mobil pribadi sebagai angkutan umum. Kata Kunci : Pengangkutan, Perizinan, Perlindungan Konsumen.
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENUMPANG MOBIL PRIBADI SEBAGAI ANGKUTAN UMUM (File PDF)
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENUMPANG MOBIL PRIBADI SEBAGAI ANGKUTAN UMUM (Other)
HTML Summary of #8887 PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENUMPANG MOBIL PRIBADI SEBAGAI ANGKUTAN UMUM