%A SASKIA CHRISTY DAMELIA PASARIBU 0912011069
%J Digital Library
%T PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENELANTARAN
OLEH SUAMI DALAM RUMAH TANGGA BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA
%X Abstrak


PermasalahanKekerasan Dalam Rumah  Tangga  (KDRT)  khususnya  kasus
penelantaran memerlukan  dasar  hukum  dalam  penanganannya, sehingga  negara
kita mengeluarkan Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga untuk
mengkriminalisasi  tindakan-tindakan  KDRT.  Namun  dalam  praktik  pelaksanaan
hukumnya, sebagian  besar  korban penelantaran  rumah  tangga dalam berjuang
mendapatkan keadilan masih tidak lepas dari praktik-praktik diskriminatif dalam
penegakan  hukumnya yang lebih  menguntungkan  pihak  yang  mempunyai
kekuatan,  baik  kekuasaan  ekonomi,  sosial,  ataupun  budaya,  dan  kasus
penelantaran  ini  tetap  kerap  saja  terjadi  di  masyarakat.  Maka  penelitian  ini
membahas  tentang  dua  permasalahan  mengenai  penelantaran  yakni  mengenai
perlindungan  hukum  yang  pasti  terhadap  korban  agar  korban  memperoleh  hakhaknya sesuai dengan aturan hukum mengenai tindak KDRT (penelantaran) yang
berlaku,  serta  hal-hal  apa  sajakah  yang  menjadi  faktor  peghambat  dari  proses
penegakan hukum Undang-Undang KDRT yang berlaku di masyarakat.
Penelitian ini  menggunakan  metode  penelitian dengan  pendekatan yuridis
normatif dan  yuridis  empiris  yakni  memperoleh  data  dari  studi  pustaka  dan
wawancara terhadap beberapa responden, dalam hal ini aparatur penegak hukum
yakni  Kepolisian,  Kejaksaan  dan  Advokat  serta  sebuah  Lembaga  Advokasi
Perempuan.
Penelitian  dan  pembahasan  memperoleh  kesimpulan  bahwabentuk  perlindungan
hukum kepada para korban penelantaran yang dilakukan oleh suami dalam rumah
tangga yakni tertuang dalam Pasal 10 serta yang menjadi hak-hak korban semua
diatur dalam Bab VI Pasal 16 sampai dengan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang artinya korban dapat
melapor  tindak  penelantaran  ini  dan  memperoleh  berbagai  bentuk  perlindungan
hukum dari aparatur penegak hukum maupun Lembaga Advokasi Perempuan
Saskia Christy Damelia Pasaribu
yang  mendampingi  korban.  Sedangkan  dalam  prosesnya,  yang  menjadi  faktor
penghambat dalam proses perlindungan hak-hak korban dalam kasus penelantaran
dalam  rumah  tangga,  yakni:  faktor  hukumnya  sendiri,  faktor  tradisi,  faktor
kurangnya  sarana  dan fasilitas  dari  pemerintah,  faktor  masyarakat,  faktor
kebudayaan.
Saran penulis adalah tindak penelantaran oleh suami haruslah mendapat perhatian
khusus  dari  pemerintah,  pihak  kepolisian  ataupun  masyarakat  agar  para  korban
penelantaran dalam rumah tangga memperoleh hak-haknya dan pelaku bisa diadili
menurut  hukum  atau  ketentuan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004  tentang
Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga,  serta keterlibatan  tokoh  agama  dalam  hal  ini
berfungsi  sebagai  pemberi  pemahaman  agama  sehingga  melahirkan  akhlak  atau
perilaku yang baik di dalam ruang lingkup keluarga maupun bermasyarakat.
KATA KUNCI : Penelantaran, Korban, Suami
%D 2013
%L eprints8890