<> "The repository administrator has not yet configured an RDF license."^^ . <> . . . "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYEBARAN FILM TANPA IZIN\r\nSEBAGAI PELANGGARAN HAK CIPTA MELALUI\r\nAPLIKASI TELEGRAM"^^ . "Kemajuan teknologi informasi telah mengubah pola konsumsi masyarakat\r\nterhadap karya sinematografi. Salah satu dampak negatif dari perkembangan ini\r\nadalah maraknya pelanggaran hak cipta, khususnya dalam bentuk penyebaran film\r\ntanpa izin melalui aplikasi Telegram. Telegram, sebagai platform komunikasi\r\ndigital yang populer di Indonesia, sering dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk\r\nmendistribusikan film secara ilegal karena kemudahan akses dan fitur unggahan\r\nberkapasitas besar. Fenomena ini menimbulkan tantangan serius terhadap upaya\r\nperlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), terutama bagi pelaku industri\r\nperfilman yang mengalami kerugian secara ekonomi maupun moral.\r\nMetode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan\r\nperundang-undangan dan studi kasus, serta didukung oleh data sekunder dari\r\nliteratur hukum dan putusan pengadilan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti\r\nuntuk menelaah norma hukum positif dan relevansi penerapannya terhadap\r\nfenomena penyebaran film ilegal secara digital.\r\nHasil penelitian perlindungan hukum terhadap hak cipta dalam bidang perfilman\r\ndi Indonesia telah diatur secara komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 28\r\nTahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC), yang memberikan hak eksklusif secara\r\notomatis kepada pencipta atas karya sinematografi, termasuk hak moral dan hak\r\nekonomi. Namun demikian, dalam praktiknya, pelanggaran hak cipta, terutama\r\nmelalui platform digital seperti Telegram, masih marak terjadi dan menimbulkan\r\nkerugian bagi pencipta serta mengancam ekosistem industri kreatif. Penegakan\r\nhukum menghadapi berbagai hambatan, seperti lemahnya koordinasi\r\nantarlembaga, keterbatasan teknologi, rendahnya literasi hukum masyarakat, dan\r\nkurangnya tanggung jawab dari platform digital. Meskipun pendekatan preventif\r\ndan represif telah diatur dalam UUHC, UU ITE, dan UU Perfilman, efektivitas\r\nimplementasi di lapangan masih belum optimal.\r\nKata kunci: Hak Kekayaan Intelektual, Penegakan Hukum, Telegram,\r\n\r\nThe advancement of information technology has significantly transformed public\r\nconsumption patterns of cinematographic works. One of the negative\r\nconsequences of this development is the increasing incidence of copyright\r\ninfringement, particularly in the form of unauthorized film distribution via the\r\nTelegram application. Telegram, as a widely used digital communication platform\r\nin Indonesia, is often exploited by certain individuals to distribute films illegally\r\ndue to its ease of access and large file upload capacity. This phenomenon poses a\r\nserious challenge to the protection of Intellectual Property Rights (IPR),\r\nespecially for film industry stakeholders who suffer both economic and moral\r\nlosses.\r\nThis research employs a normative juridical method, utilizing a statutory and case\r\nstudy approach, supported by secondary data derived from legal literature and\r\ncourt decisions. This approach enables the researcher to examine the provisions\r\nof positive law and evaluate their applicability to the phenomenon of illegal\r\ndigital film distribution.\r\nThe findings indicate that legal protection of copyright in the field of\r\ncinematography in Indonesia is comprehensively regulated under Law Number 28\r\nof 2014 on Copyright (UUHC), which grants automatic exclusive rights to\r\ncreators over cinematographic works, including moral and economic rights.\r\nNevertheless, in practice, copyright infringements—particularly through digital\r\nplatforms such as Telegram—remain widespread, resulting in substantial harm to\r\ncreators and threatening the creative industry's ecosystem. Law enforcement\r\nefforts face numerous obstacles, including weak inter-agency coordination,\r\nlimited technological infrastructure, low legal literacy among the public, and the\r\nlack of accountability from digital platforms. Although both preventive and\r\nrepressive legal measures are provided in the UUHC, the Electronic Information\r\nand Transactions Law (ITE Law), and the Film Law, their implementation in the\r\nfield remains suboptimal.\r\nKeywords: Intellectual Property Rights, Law Enforcement, Telegram,"^^ . "2025-05-28" . . . . . "UNIVERSITAS LAMPUNG"^^ . . . "FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG"^^ . . . . . . . . . "Gunawan "^^ . "Kadek Rio "^^ . "Gunawan Kadek Rio "^^ . . . . . . "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYEBARAN FILM TANPA IZIN\r\nSEBAGAI PELANGGARAN HAK CIPTA MELALUI\r\nAPLIKASI TELEGRAM (File PDF)"^^ . . . "ABSTRAK.pdf"^^ . . . "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYEBARAN FILM TANPA IZIN\r\nSEBAGAI PELANGGARAN HAK CIPTA MELALUI\r\nAPLIKASI TELEGRAM (File PDF)"^^ . . . "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYEBARAN FILM TANPA IZIN\r\nSEBAGAI PELANGGARAN HAK CIPTA MELALUI\r\nAPLIKASI TELEGRAM (File PDF)"^^ . . . "TESIS TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf"^^ . . . "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYEBARAN FILM TANPA IZIN\r\nSEBAGAI PELANGGARAN HAK CIPTA MELALUI\r\nAPLIKASI TELEGRAM (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYEBARAN FILM TANPA IZIN\r\nSEBAGAI PELANGGARAN HAK CIPTA MELALUI\r\nAPLIKASI TELEGRAM (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYEBARAN FILM TANPA IZIN\r\nSEBAGAI PELANGGARAN HAK CIPTA MELALUI\r\nAPLIKASI TELEGRAM (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYEBARAN FILM TANPA IZIN\r\nSEBAGAI PELANGGARAN HAK CIPTA MELALUI\r\nAPLIKASI TELEGRAM (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYEBARAN FILM TANPA IZIN\r\nSEBAGAI PELANGGARAN HAK CIPTA MELALUI\r\nAPLIKASI TELEGRAM (Other)"^^ . . . . . . "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYEBARAN FILM TANPA IZIN\r\nSEBAGAI PELANGGARAN HAK CIPTA MELALUI\r\nAPLIKASI TELEGRAM (Other)"^^ . . . . . . "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYEBARAN FILM TANPA IZIN\r\nSEBAGAI PELANGGARAN HAK CIPTA MELALUI\r\nAPLIKASI TELEGRAM (Other)"^^ . . . . . . "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYEBARAN FILM TANPA IZIN\r\nSEBAGAI PELANGGARAN HAK CIPTA MELALUI\r\nAPLIKASI TELEGRAM (Other)"^^ . . . . . . "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYEBARAN FILM TANPA IZIN\r\nSEBAGAI PELANGGARAN HAK CIPTA MELALUI\r\nAPLIKASI TELEGRAM (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYEBARAN FILM TANPA IZIN\r\nSEBAGAI PELANGGARAN HAK CIPTA MELALUI\r\nAPLIKASI TELEGRAM (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYEBARAN FILM TANPA IZIN\r\nSEBAGAI PELANGGARAN HAK CIPTA MELALUI\r\nAPLIKASI TELEGRAM (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYEBARAN FILM TANPA IZIN\r\nSEBAGAI PELANGGARAN HAK CIPTA MELALUI\r\nAPLIKASI TELEGRAM (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYEBARAN FILM TANPA IZIN\r\nSEBAGAI PELANGGARAN HAK CIPTA MELALUI\r\nAPLIKASI TELEGRAM (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYEBARAN FILM TANPA IZIN\r\nSEBAGAI PELANGGARAN HAK CIPTA MELALUI\r\nAPLIKASI TELEGRAM (Other)"^^ . . . . . . "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYEBARAN FILM TANPA IZIN\r\nSEBAGAI PELANGGARAN HAK CIPTA MELALUI\r\nAPLIKASI TELEGRAM (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . "HTML Summary of #88918 \n\nPENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYEBARAN FILM TANPA IZIN \nSEBAGAI PELANGGARAN HAK CIPTA MELALUI \nAPLIKASI TELEGRAM\n\n" . "text/html" . . . "300 Ilmu sosial" . . . "340 Ilmu hukum" . .