%A NAFRUDIN TEGAR 
%T KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP PENGELOLAAN SAMPAH
MELALUI PROGRAM BANK SAMPAH OLEH DINAS
LINGKUNGAN HIDUP KOTA METRO

%X Permasalahan sampah membuat dampak lingkungan tidak sehat, saat ini sampah
merupakan masalah lingkungan yang sangat serius yang dihadapi masyarakat pada
umumnya terutama di Kota Metro. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 8 Tahun
2015 tentang pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan
berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pemerintah
Kota Metro telah memiliki kebijakan program bank sampah yang bertujuan untuk
mengurangi dan menyelesaikan persoalan pengelolan sampah. Program bank sampah
di atur dalam ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1
Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Lahan dan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga
yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam memfasilitasi
dan mengembangkan kegiatan penyelenggaraan bank sampah di Daerah. Masyarakat
juga dapat berperan dalam kegiatan program bank sampah hal ini sebagaimana dalam
ketentuan pasal 35 ayat 2 yang menyatakan bank sampah dapat didirikan dan dikelola
oleh masyarakat, oleh kelompok masyarakat secara mandiri, maupun oleh pemerintah
Daerah. Permasalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah kebijakan
Pemerintah Kota Metro terhadap pengelolaan sampah melaui program bank sampah;
(2) Apa saja faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijkan Pemerintah terhadap
pengelolaan sampah melalui program bank sampah? 
Metode penelitan yang digunakan merupakan penelitian yuridis empiris, penelitian
ini dilakukan dengan melihat langsung kondisi faktual yang terjadi. Penulis
melakukan penelitian di Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro untuk memperoleh
data primer. Penulis menggunakan data skunder berupa bahan hukum primer dan
bahan hukum skunder sebagai pendukung dalam penelitian empiris. 

The problem of waste creates an unhealthy environmental impact, currently waste is
a very serious environmental problem faced by the community in general, especially
in Metro City. Metro City Regional Regulation Number 8 of 2015 concerning waste
management is a systematic, comprehensive and continuous activity that includes
waste reduction and handling. The Metro City Government has a waste bank
program policy that aims to reduce and resolve waste management problems. The
waste bank program is regulated in the provisions of Article 35 Paragraph (1) of
Metro City Regional Regulation Number 1 of 2018 concerning Land Utilization and
Household Waste Management which states that the Regional Government is
responsible for facilitating and developing waste bank implementation activities in
the Region. The community can also play a role in waste bank program activities, this
is as in the provisions of Article 35 paragraph 2 which states that waste banks can be
established and managed by the community, by community groups independently, or
by the Regional Government. The problems in this study are: (1) What is the Metro
City Government's policy on waste management through the waste bank program; (2)
What are the inhibiting factors in the implementation of Government policies on
waste management through the waste bank program?  
The research method used is empirical legal research, this research was conducted
by directly observing the factual conditions that occurred. The author conducted
research at the Metro City Environmental Service to obtain primary data. The author
uses secondary data in the form of primary legal materials and secondary legal
materials as support in empirical research. 
The results of the study show that: (1) The Metro City Government's policy in waste
management is carried out with the existence of a waste bank program. The waste
bank program was created with the aim of reducing the volume of waste in Metro 


Hasil penelitian menunjukan bahwa: (1) Kebijakan Pemerintah Kota Metro dalam
pengelolaan sampah dilakukan dengan adanya program bank sampah. Program bank
sampah dibuat dengan tujuan untuk mengurangi volume sampah di Kota Metro
sekaligus memberdayakan kondisi ekonomi masyarakat. (2) Masih terdapat faktor
penghambat pelaksanaan program bank sampah, faktor tersebut yaitu faktor
masyarakat, faktor pendanaan dan faktor sarana dan prasarana. 
Kata Kunci : Kebijakan, Pengelolaan Sampah, Bank Sampah
City while empowering the economic conditions of the community. (2) There are still
inhibiting factors in the implementation of the waste bank program, these factors are
community factors, funding factors and facilities and infrastructure factors. 
Keywords: Policy, Waste Management, Waste Bank
 
%C UNIVERSITAS LAMPUNG
%D 2025
%I FAKULTAS HUKUM
%L eprints88930