@misc{eprints88933,
           month = {Juni},
           title = {ANALISIS KESIAPAN DIGITAL GOVERNANCE PADA PEMERINTAH
DAERAH DALAM PENGEMBANGAN SMART PROVINCE DI PROVINSI
LAMPUNG 
 },
          author = {AMELIA PUTRI  RIZKI },
         address = {UNIVERSITAS LAMPUNG},
       publisher = {FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK},
            year = {2025},
             url = {http://digilib.unila.ac.id/88933/},
        abstract = {
Pemerintah Provinsi Lampung melalui penilaian indeks Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik tahun 2023 meraih urutan ketujuh SPBE terbaik di Indonesia.
Akan tetapi, dalam pelaksanaannya masih menghadapi berbagai hambatan dalam
transformasi tata kelola pemerintahan digital tersebut, yang mengindikasikan
kurang optimalnya kesiapan pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis kesiapan digital governance pada Pemerintah Provinsi Lampung
dalam mendukung pengembangan smart province. Pendekatan kualitatif dengan
analisis deskriptif digunakan untuk mengidentifikasi dan memahami secara
mendalam mengenai kesiapan Pemerintah Provinsi Lampung dalam aspek tata
kelola pemerintahan digital, khususnya dalam pengembangan smart province.
Analisis terhadap hasil temuan menggunakan analisis yang mengadaptasi teori ereadiness

framework STOPE Al-Osaimi et al. (2008) melalui domain utama
kesiapan pemerintahan elektronik, meliputi strategi, teknologi, organisasi, sumber
daya manusia, dan lingkungan, dengan berbagai sub-domain didalamnya. Hasil
penelitian menunjukkan Pemerintah Provinsi Lampung memiliki perkembangan
yang baik dalam aspek kebijakan dan regulasi, infrastruktur dasar dan penunjang
TIK, kerja sama dengan berbagai stakeholders, serta dukungan dalam mencapai
SDM digital. Tantangan besar yang dialami oleh Pemerintah Provinsi Lampung
mencakup kelemahan dalam pemerataan implementasi kebijakan, koordinasi lintas
sektor, kesiapan kuantitas dan kualitas SDM, interoperabilitas keseluruhan layanan
elektronik, serta pemerataan infrastruktur teknologi umum. Temuan ini
menunjukkan pentingnya membentuk satuan tugas dengan kolaborasi stakeholders
khusus smart province, menyusun dan menetapkan arah kebijakan yang terstruktur
dan berjangka panjang, membangun strategi pengembangan SDM, mendorong
pemerataan infrastruktur dan akses digital, serta mengupayakan penciptaan tata
kelola pemerintahan digital yang kolaboratif dan adaptif.

Kata Kunci: Digital Governance, E-Readiness, Integrasi Sistem Pemerintahan,
Smart Province, Pemerintah Daerah}
}