TY  - GEN
CY  - UNIVERSITAS LAMPUNG
ID  - eprints89084
UR  - http://digilib.unila.ac.id/89084/
A1  - Dewingga,  Maharani Putri Utomo
Y1  - 2025/06/11/
N2  - Permasalahan pajak di Indonesia ini adalah rendahnya tingkat kepatuhan wajib
pajak dan banyaknya kasus penghindaran pajak serta kompleksitas administratif.
Sistem identitas tunggal (single identity number) yang belum diterapkan
menyebabkan duplikasi data dan proses verifikasi yang lambat. Langkah yang
diambil pemerintah adalah melalui pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK)
dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (1a)
Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
dan PMK Nomor 136/PMK.04/2023 tentang perubahan atas PMK Nomor
112/PMK.03/2022 tentang NPWP Bagi WP Orang Pribadi, WP Badan, dan WP
Instansi Pemerintah, pemadanan secara resmi dilaksanakan. Rumusan masalah
dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah optimalisasi pemadanan NIK
menjadi NPWP di Provinsi Lampung dapat meningkatkan tertib administrasi
perpajakan? (2) Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan
pemadanan NIK menjadi NPWP?. Penelitian ini menggunakan metode yuridis
empiris. Jenis data yang digunakan meliputi studi pustaka dan studi lapangan. Data
dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemadanan ini telah berjalan
optimal di Provinsi Lampung dengan ditunjukkan data keberhasilan 97,58% per
tahun 2024. Integrasi antara DJP dan Dukcapil terbukti menyederhanakan
identifikasi wajib pajak, memperkuat validasi data, dan mempermudah proses
pelaporan dan penagihan. Implementasi kebijakan pemadanan NIK ke dalam sistem
NPWP menunjukkan dinamika antara faktor pendukung seperti kemajuan
teknologi, sinergi antar lembaga, dan regulasi yang mendukung. Meskipun
demikian, tantangan seperti integrasi data antar lembaga, rendahnya literasi digital,
serta kurangnya sosialisasi masif masih menjadi hambatan. Saran yang dibutuhkan
adalah pendekatan proaktif dari DJP dan peningkatan edukasi kepada masyarakat
untuk mendukung keberhasilan kebijakan ini.
Kata Kunci: Pajak, Pemadanan NIK-NPWP, Single Identity Number
PB  - FAKULTAS HUKUM
TI  - Optimalisasi Pemadanan Nomor Induk Kependudukan menjadi
Nomor Pokok Wajib Pajak di Provinsi Lampung dalam Upaya
Meningkatkan Tertib Administrasi Perpajakan di Indonesia
AV  - restricted
ER  -