TY  - GEN
CY  - LAMPUNG
ID  - eprints89094
UR  - http://digilib.unila.ac.id/89094/
A1  - SITI, NUR ROSYHIDAH
Y1  - 2025/05/21/
N2  - KPP Pratama Kotabumi bertugas meningkatkan kesadaran masyarakat tentang
tanggung jawab perpajakan terutama untuk mencegah pengelakan PPN.
Kewajiban pembayaran pajak diatur dalam Pasal 23 A Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan hukum yang mengatur
kewajiban perpajakan untuk kepentingan negara. Wilayah pelayanan KPP
Pratama Kotabumi meliputi, Kabupaten Lampung Utara, Lampung Barat, Pesisir
Barat, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, Way Kanan, dan Mesuji.
Permasalahan yang dihadapi oleh penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah peranan
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kotabumi dalam mencegah terjadinya
pengelakan PPN? (2) Apa sajakah faktor yang mempengaruhi Kantor Pelayanan
Pajak Pratama Kotabumi dalam mencegah terjadinya pengelakan PPN? 
Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris drngan
teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi pustaka. Data diolah
melalui proses identifikasi, klasifikasi, dan penyusunan. Analisis data yang
digunakan adalah deskriptif  kualitatif.

Hasil penelitian ini adalah: (1) Peranan KPP Pratama Kotabumi dalam mencegah
terjadinya pengelakan pajak sudah berjalan secara aktif melakukan sosialisasi
kepada wajib pajak mengenai kewajiban perpajakan, serta melaksanakan
pengawasan dan pemeriksaan yang ketat terhadap laporan pajak untuk
memastikan akurasi dan kepatuhan dalam pelaporan. Upaya sosialisasi diarahkan
untuk megantisipasi potensi pelanggaran di masa mendatang. Kerjasama KPP
Pratama Kotabumi dengan Pemerintah Daerah juga terbukti efektif dalam
meningkatkan penegakan hukum perpajakan. (2) Faktor-faktor yang
mempengaruhi KPP Pratama Kotabumi dalam melakukan upaya mencegah
terjadinya pengelakan PPN mencakup 2 Faktor yakni Faktor internal yang
disebebabkan karena keterbatasan sumber daya manusia dan kualitas pegawai dan
Faktor eksternal, antara lain rendahnya kesadaran wajib pajak tentang kewajiban
perpajakan dan tantangan geografis yang dihadapi dengan cakupan wilayah
pelayanan yang luas.

Kata Kunci: Pengelakan Pajak; PPN; Ketidakpatuhan Pajak; Kantor
Pelayanan Pajak (KPP) Pratama; Pelayanan dan Pengawasan Pajak. 
 
The Kotabumi Pratama Tax Office is tasked with increasing public awareness of
tax responsibilities, especially to prevent VAT evasion. The obligation to pay
taxes is regulated in Article 23 A of the 1945 Constitution of the Republic of
Indonesia as the legal basis governing tax obligations for the benefit of the state.
The service area of the Kotabumi Pratama Tax Office includes North Lampung,
West Lampung, West Coast, Tulang Bawang, West Tulang Bawang, Way Kanan,
and Mesuji Regencies. The problems faced by this study are: (1) What is the role
of the Kotabumi Pratama Tax Office in preventing VAT evasion? (2) What are the
factors that influence the Kotabumi Pratama Tax Office in preventing VAT
evasion?

The research method used is an empirical legal approach with data collection
techniques through field studies and literature studies. Data is processed through
the process of identification, classification, and compilation. The data analysis
used is descriptive qualitative..

The results of this study are: (1) The role of the Kotabumi Pratama Tax Office in
preventing tax evasion has been actively carried out by providing socialization to
taxpayers regarding tax obligations, as well as implementing strict supervision
and inspection of tax reports to ensure accuracy and compliance in reporting.
Socialization efforts are directed at anticipating potential violations in the future.
Cooperation between the Kotabumi Pratama Tax Office and the Regional
Government has also proven effective in improving tax law enforcement. (2) The
factors that influence the Kotabumi Pratama Tax Office in making efforts to
prevent VAT evasion include 2 factors, namely internal factors caused by limited
human resources and employee quality and external factors, including low
taxpayer awareness of tax obligations and geographical challenges faced with a
wide service area.

Keywords: Tax Evasion; VAT; Tax Non-Compliance; Tax Service Office (KPP)
Pratama; Tax Services and Supervision.
 
PB  - HUKUM
TI  - PERANAN KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KOTABUMI
DALAM MENCEGAH TERJADINYA PENGELAKAN PAJAK 
PERTAMBAHAN NILAI
 
AV  - restricted
ER  -