@misc{eprints89101,
           month = {Mei},
           title = {ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK
PIDANA PENGEROYOKAN MENGGUNAKAN SENJATA TAJAM 
YANG DILAKUKAN OLEH DEBT COLLECTOR
(Studi Kasus Pada Kepolisian Sektor Terbanggi Besar) 

},
          author = {NUR ALAWIYAH  WINDA},
         address = {UNIVERSITAS LAMPUNG},
       publisher = {HUKUM},
            year = {2025},
             url = {http://digilib.unila.ac.id/89101/},
        abstract = {Tindak pidana pengeroyokan menggunakan senjata tajam yang dilakukan oleh debt
collector merupakan tindak pidana yang marak terjadi ditengah kebutuhan
masyarakat yang melonjak. Tindak pidana yang dilakukan oleh debt collector ini
muncul karena adanya kelalaian yang disebabkan oleh ketidakmampuan peminjam
dalam membayar hutang mereka. Berdasarkan masalah hukum tersebut, harus ada
upaya penegakan hukum oleh aparat penegak hukum agar tindak pidana yang
serupa tidak terjadi lagi.  Permasalahan dalam penulisan skripsi adalah
bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana menggunakan
senjata tajam yang dilakukan oleh debt collector dan apakah faktor penghambat
penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pengeroyokan menggunakan
senjata tajam yang dilakukan oleh debt collector.  
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis
empiris. Penelitian normatif dilakukan dengan cara mempelajari literatur dan juga
peraturan perundang-undangan, sedangkan pendekatan empiris yaitu dilakukan
dengan cara terjun langsung kelapangan untuk melihat fenomena yang ada dan juga
didukung dengan wawancara dengan beberapa narasumber yaitu dengan pihak
Kepolisian Sektor Terbanggi Besar dan Akademisi Pidana Fakultas Hukum 
Universitas Lampung.  
Hasil dari penelitian ini bahwa penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana
Pengeroyokan Menggunakan Senjata Tajam Yang Dilakukan Oleh Debt Collector
ditinjau dari tiga aspek yaitu Tahap formulasi hukum, tahap aplikasi hukum dan
tahap eksekusi hukum. Tahap formulasi hukum aparat kepolisian sektor Terbanggi
Besar menegakan hukum sesuai dengan aturan yang terdapat dalam Pasal 170 Kitab
Undang-Undamg Hukum Pidana. Pada tahap aplikasi kepolisian Sektor Terbanggi
Besar, melakukan langkah preventif dengan memberikan himbauan dan sosialisasi
kepada masyarakat. Pada tahap eksekusi aparat kepolisian sektor Terbanggi Besar
menempuh jalur restorative justice atas permintaan dan kesepakatan korban dan
pelaku. Namun, aparat kepolisian terus mengawasi para debt collector agar tidak
melakukan tindak pidana kembali. 
Selanjutnya, faktor penghambat dalam penegakan hukum ini merupakan hasil dari
penggabungan kompleks antara masyarakat, kebudayaan, sarana dan fasilitas, serta
penegak hukum namun, faktor yang paling dominan adalah faktor masyarakat yang
terdesak oleh kebutuhan ekonomi seringkali terjebak dalam praktik pinjaman ilegal
karena tergiur oleh kemudahan yang ditawarkan, tanpa mempertimbangkan risiko
jangka panjang yang dapat merugikan mereka. Kedua, tidak adanya fasilitas yang
disediakan oleh pemerintah di desa tersebut untuk masyarakat agar dapat
meminjam di koperasi yang legal tanpa bunga yang besar. Terakhir, karena adanya
kedua hal tersebut membuat keadaan lingkungan sekitar untuk mendukung
terjadinya tindak pidana. 
Saran yang dapat diberikan, diharapkan pihak Kepolisian Sektor Terbanggi Besar
harus terus berusaha untuk melakukan upaya preventif yang dilakukan melalui
tahap aplikasi hukum agar tindak pidana yang disebabkan oleh debt collector tidak
terjadi lagi. Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan bekerja sama
dengan aparatur desa untuk terus memantau praktik ini. Selain itu, aparatur desa
diharapkan dapat memberikan fasilitas seperti koperasi desa agar memudahkan
masyarakat dalam melakukan pinjaman. 
Kata Kunci : Penegakan Hukum, Pengeroyokan, Debt Collector
Criminal acts of assault using sharp weapons committed by debt collectors have 
become increasingly prevalent amid the rising financial needs of society. These
offenses often arise due to negligence resulting from borrowers' inability to repay
their debts. Given this legal issue, law enforcement authorities must take measures
to ensure that similar crimes do not recur. This study examines two key issues How
is criminal law enforced against assault crimes involving sharp weapons committed
by debt collectors and What are the obstacles to criminal law enforcement in such
cases.  
The research employs both normative juridical and empirical juridical approaches.
The normative approach involves studying literature and legislation, while the
empirical approach includes field observations and interviews with relevant
sources, such as officers from the Terbanggi Besar Police Sector and criminal law
academics from the Faculty of Law, University of Lampung. 
The findings of this study indicate that criminal law enforcement against assault
crimes using sharp weapons by debt collectors consists of two approaches: penal
and non-penal measures. The penal approach, also known as a repressive measure,
involves imposing sanctions on perpetrators. In this study?s case, sanctions were
imposed through a restorative justice process, ensuring that perpetrators remain
accountable to victims while being continuously monitored by the police.
Meanwhile, the non-penal approach, which focuses on crime prevention, is
implemented through public awareness campaigns, both in-person and via social
media. The obstacles to law enforcement in these cases stem from a complex
interplay of societal, cultural, infrastructural, and environmental factors.
Economically disadvantaged individuals often fall into illegal lending practices due
to the seemingly easy access to funds, without considering the long-term risks.
Additionally, the government has not provided adequate facilities in rural areas to
enable legal and low-interest borrowing alternatives, such as cooperatives. These
factors create an environment that fosters the occurrence of such criminal
activities.
 
As a recommendation, the Terbanggi Besar Police Sector should continue
prioritizing preventive measures to curb crimes committed by debt collectors. One
effective approach is collaborating with village officials to monitor these activities.
Furthermore, village authorities are encouraged to establish cooperative financial
institutions to provide legal and affordable loan options for the community. 
Keywords: Law Enforcement, Assault, Debt Collector}
}