<> "The repository administrator has not yet configured an RDF license."^^ . <> . . "KEBIJAKAN PENJATUHAN PIDANA KEBIRI KIMIA (CHEMICAL CASTRATION) KEPADA PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (Studi Putusan Nomor 858/Pid.Sus/2022/PN Bjm) "^^ . "Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan luar biasa yang menimbulkan\r\ndampak jangka panjang bagi korban dan keresahan bagi masyarakat. Untuk\r\nmenanggulangi dan memberikan efek jera kepada pelaku, pemerintah Indonesia\r\nmenerapkan kebijakan pidana tambahan berupa kebiri kimia sebagaimana diatur dalam\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020. Perbedaan pemikiran atau pandangan\r\nmenjadi persoalan dalam proses berjalannya hukuman kebiri kimia di Indonesia yang\r\ndinilai bertentangan dengan Hak Asasi Manusia. Contoh kasus pada putusan nomor :\r\n858/Pid.Sus/2022/PN Bjm dalam putusannya korban hanya 1 (satu) orang yaitu anak\r\nkandungnya dan sebelumnya terdakwa tidak pernah dipidana karena melakukan\r\nkekerasan seksual terhadap anak. Hakim Menjatuhkan pidana penjara 18 (delapan belas)\r\ntahun dan pidana tambahan kebiri kimia 2 (dua) tahun, bertentangan dengan Peraturan\r\nPemerintah Nomor 70 Tahun 2020 Pasal 1 Angka (2) dijelaskan pemberian tindakan\r\nkebiri kimia dilakukan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan kekerasan\r\natau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan\r\norang lain, sehingga menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang. Permasalahan yang\r\nditeliti oleh penulis adalah penjatuhan kebiri kimia ditinjau dari kebijakan hukum pidana\r\ndan perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) dan dasar pertimbangan hakim dalam\r\nmenjatuhkan sanksi kebiri kimia kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak. \r\nPenelitian ini menggunakan pendekatan masalah yakni pendekatan yuridis normatif.\r\nSumber data penelitian ini adalah data primer dan didukung wawancara sesuai dengan\r\npernyataan dari narasumber penelitian yang terdiri atas Dosen Bagian Hukum Pidana\r\nUniversitas Lampung dan Dosen Bagian Hukum Tata Negara Universitas Lampung dan\r\ndata sekunder diperoleh dari hasil literatur atau sumber bacaan. Prosedur Pengumpulan\r\ndata dan pengolahan data yang dilakukan penulis melalui studi kepustakaan yang\r\nmemberikan penjelasan terkait penelitian yang diteliti. Data yang dipergunakan dalam\r\npenelitian ini dianalisis secara kualitatif. \r\nHasil Penelitian dan Pembahasan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah\r\nIndonesia telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020 ini merupakan\r\nreaksi dari banyaknya kasus seksual terhadap anak, dikarenakan penjatuhan pindana\r\npenjara terhadap pelaku kejahatan seksual dianggap kurang efektif dalam mengurangi\r\nkasus kekerasan sesksual terhadap anak. Peraturan Kebiri Kimia tidak melanggar Hak\r\nAsasi Manusia karena Negara diberi ruang untuk membatasi Hak Asasi Manusia dengan\r\npertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum yang tercantum\r\ndalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 Pasal 28J Ayat (2). Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana kepada terdakwa kekerasan seksual terhadap anak\r\nberdasarkan putusan nomor: 858/Pid.Sus/2022/PN Bjm dengan mempertimbangkan\r\nsecara filosofis dijatuhkannya pidana tambahan kebiri kimia kepada terdakwa merupakan\r\nupaya untuk memperbaiki perilaku, diharapkan untuk memperbaiki dirinya dan tidak\r\nmelakukan kejahatan lagi, dan Terdakwa melakukan kekerasan seksual terhadap anaknya\r\nsecara berulangkali hingga 4 (empat) kali yang membuat hakim menjatuhi pidana\r\ntambahan kebiri Kimia. Hakim yang menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa\r\ndiperbolehkan mengambil sikap berbeda dengan rumusan Undang-Undang, mendapatkan\r\nkebebasan dan kemandirian untuk mengambil keputusan demi kelayakan dari putusan\r\ntersebut. Terakhir pertimbangan sosiologis dalam hal memberatkan dan meringankan\r\npada perkara nomor: 858/Pid.Sus/2022/PN Bjm tersebut sudah sesuai karena akibat\r\nperbuatan terdakwa menimbulkan dampak negatif bagi anak korban seperti mengganggu\r\ntumbuh kembang anak korban serta trauma berkepanjangan dan meresahkan masyarakat. \r\nAdapun saran yang dapat diberikan, Seharusnya sebelum dijatuhinya kebiri kimia\r\ndilakukan penilaian dari segi psikologis, jadi penjatuhan pidana tambahan kebiri kimia\r\ndilakukan jika pelaku mempunyai kecenderungan untuk mengulangi perbuatannya.\r\nHendaknya Hakim memberikan hukuman yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan\r\nterdakwa yang mana ayah kandung tega memperkosa anaknya dijatuhi dengan\r\npemberatan maksimal dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang\r\nPelindungan Anak. \r\nKata Kunci: Kebijakan Hukum Pidana, Kebiri Kimia, Kekerasan Seksual, Anak \r\n\r\nSexual violence against children is an extraordinary crime that has long-term impacts on\r\nvictims and unrest in society. To overcome and provide a deterrent effect to perpetrators,\r\nthe Indonesian government has implemented an additional criminal policy in the form of\r\nchemical castration as regulated in Government Regulation Number 70 of 2020.\r\nDifferences in thinking or views are a problem in the process of implementing chemical\r\ncastration in Indonesia, especially regarding Human Rights. One example of a case in\r\ndecision number: 858/Pid.Sus/2022/PN Bjm in its decision, the victim was only 1 (one)\r\nperson, namely his biological child and previously the defendant had never been\r\nconvicted of committing sexual violence against children. The judge sentenced him to 18\r\n(eighteen) years in prison and an additional sentence of 2 (two) years of chemical\r\ncastration, contrary to Government Regulation Number 70 of 2020 Article 1 Number (2)\r\nwhich explains that chemical castration is given to perpetrators who have been convicted\r\nof committing violence or threats of violence forcing children to have intercourse with\r\nhim or with other people, resulting in more than 1 (one) victim. The problem studied by\r\nthe author is the imposition of chemical castration from the perspective of criminal law\r\npolicy and Human Rights (HAM) and the basis for judges' considerations in imposing\r\nchemical castration sanctions on perpetrators of sexual violence against children. \r\nThis study uses a problem-solving approach, namely a normative legal approach. The\r\ndata source for this study is primary data and is supported by interviews in accordance\r\nwith statements from research sources consisting of Lecturers in the Criminal Law\r\nDepartment of the University of Lampung and Lecturers in the Constitutional Law\r\nDepartment of the University of Lampung and secondary data obtained from literature or\r\nreading sources. The procedure for collecting data and processing data carried out by the\r\nauthor through a literature study that provides an explanation related to the research being\r\nstudied. The data used in this study were analyzed qualitatively. \r\nThe results of the research and discussion in this study indicate that the Indonesian\r\nGovernment has issued Government Regulation No. 70 of 2020 as a reaction to the many\r\ncases of sexual violence against children, because the imposition of prison sentences on\r\nperpetrators of sexual crimes is considered effective in reducing cases of sexual violence\r\nagainst children. The Chemical Castration Regulation does not violate Human Rights\r\nbecause the State is given space to limit Human Rights with considerations of morality,\r\nreligious values, security, and public order as stated in Article 28J Paragraph (2) of the\r\n1945 Constitution. The Judge's consideration in imposing a criminal sentence on the\r\ndefendant of sexual violence against children based on decision number: 858/Pid.Sus/2022/PN Bjm by considering philosophically the imposition of additional\r\nchemical castration penalties on the defendant is an effort to improve behavior, it is hoped\r\nthat he will improve himself and not commit crimes again, and the Defendant committed\r\nsexual violence against his child repeatedly up to 4 (four) times which made the judge\r\nimpose additional chemical castration penalties. The judge who imposed additional\r\npunishment on the defendant is allowed to take a different stance from the formulation of\r\nthe Law, getting the freedom and independence to make decisions for the sake of the\r\nappropriateness of the decision. Finally, sociological considerations in terms of\r\naggravating and mitigating in case number: 858/Pid.Sus/2022/PN Bjm are appropriate\r\nbecause the defendant's actions have a negative impact on the victim's child, such as\r\ndisrupting the victim's child's growth and development as well as prolonged trauma and\r\ndisturbing the community. \r\nAs for the suggestions that can be given, Before chemical castration is imposed, a\r\npsychological assessment should be carried out, so that additional punishment of\r\nchemical castration is imposed if the perpetrator has a tendency to repeat his actions. The\r\njudge should give a sentence that is appropriate and commensurate with the defendant's\r\nactions where the biological father who had the heart to rape his child was sentenced with\r\nthe maximum penalty in Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. \r\nKeywords: Criminal Law Policy, Chemical Castration, Sexual Violence, Children \r\n"^^ . "2025-06-16" . . . . . "FAKULTAS HUKUM"^^ . . . . . . . " Fitria"^^ . "Andini"^^ . " Fitria Andini"^^ . . . . . . "KEBIJAKAN PENJATUHAN PIDANA KEBIRI KIMIA (CHEMICAL CASTRATION) KEPADA PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (Studi Putusan Nomor 858/Pid.Sus/2022/PN Bjm) (File PDF)"^^ . . . "ABSTRAK.pdf"^^ . . . "KEBIJAKAN PENJATUHAN PIDANA KEBIRI KIMIA (CHEMICAL CASTRATION) KEPADA PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (Studi Putusan Nomor 858/Pid.Sus/2022/PN Bjm) (File PDF)"^^ . . . "KEBIJAKAN PENJATUHAN PIDANA KEBIRI KIMIA (CHEMICAL CASTRATION) KEPADA PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (Studi Putusan Nomor 858/Pid.Sus/2022/PN Bjm) (File PDF)"^^ . . . "SKRIPSI FULL TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf"^^ . . . "KEBIJAKAN PENJATUHAN PIDANA KEBIRI KIMIA (CHEMICAL CASTRATION) KEPADA PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (Studi Putusan Nomor 858/Pid.Sus/2022/PN Bjm) (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "KEBIJAKAN PENJATUHAN PIDANA KEBIRI KIMIA (CHEMICAL CASTRATION) KEPADA PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (Studi Putusan Nomor 858/Pid.Sus/2022/PN Bjm) (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "KEBIJAKAN PENJATUHAN PIDANA KEBIRI KIMIA (CHEMICAL CASTRATION) KEPADA PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (Studi Putusan Nomor 858/Pid.Sus/2022/PN Bjm) (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "KEBIJAKAN PENJATUHAN PIDANA KEBIRI KIMIA (CHEMICAL CASTRATION) KEPADA PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (Studi Putusan Nomor 858/Pid.Sus/2022/PN Bjm) (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "KEBIJAKAN PENJATUHAN PIDANA KEBIRI KIMIA (CHEMICAL CASTRATION) KEPADA PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (Studi Putusan Nomor 858/Pid.Sus/2022/PN Bjm) (Other)"^^ . . . . . . "KEBIJAKAN PENJATUHAN PIDANA KEBIRI KIMIA (CHEMICAL CASTRATION) KEPADA PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (Studi Putusan Nomor 858/Pid.Sus/2022/PN Bjm) (Other)"^^ . . . . . . "KEBIJAKAN PENJATUHAN PIDANA KEBIRI KIMIA (CHEMICAL CASTRATION) KEPADA PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (Studi Putusan Nomor 858/Pid.Sus/2022/PN Bjm) (Other)"^^ . . . . . . "KEBIJAKAN PENJATUHAN PIDANA KEBIRI KIMIA (CHEMICAL CASTRATION) KEPADA PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (Studi Putusan Nomor 858/Pid.Sus/2022/PN Bjm) (Other)"^^ . . . . . . "KEBIJAKAN PENJATUHAN PIDANA KEBIRI KIMIA (CHEMICAL CASTRATION) KEPADA PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (Studi Putusan Nomor 858/Pid.Sus/2022/PN Bjm) (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "KEBIJAKAN PENJATUHAN PIDANA KEBIRI KIMIA (CHEMICAL CASTRATION) KEPADA PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (Studi Putusan Nomor 858/Pid.Sus/2022/PN Bjm) (Other)"^^ . . . . . . "KEBIJAKAN PENJATUHAN PIDANA KEBIRI KIMIA (CHEMICAL CASTRATION) KEPADA PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (Studi Putusan Nomor 858/Pid.Sus/2022/PN Bjm) (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "KEBIJAKAN PENJATUHAN PIDANA KEBIRI KIMIA (CHEMICAL CASTRATION) KEPADA PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (Studi Putusan Nomor 858/Pid.Sus/2022/PN Bjm) (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "KEBIJAKAN PENJATUHAN PIDANA KEBIRI KIMIA (CHEMICAL CASTRATION) KEPADA PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (Studi Putusan Nomor 858/Pid.Sus/2022/PN Bjm) (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "KEBIJAKAN PENJATUHAN PIDANA KEBIRI KIMIA (CHEMICAL CASTRATION) KEPADA PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (Studi Putusan Nomor 858/Pid.Sus/2022/PN Bjm) (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "KEBIJAKAN PENJATUHAN PIDANA KEBIRI KIMIA (CHEMICAL CASTRATION) KEPADA PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (Studi Putusan Nomor 858/Pid.Sus/2022/PN Bjm) (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . "HTML Summary of #89204 \n\nKEBIJAKAN PENJATUHAN PIDANA KEBIRI KIMIA (CHEMICAL CASTRATION) KEPADA PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (Studi Putusan Nomor 858/Pid.Sus/2022/PN Bjm) \n\n" . "text/html" . . . "340 Ilmu hukum" . . . "341 Hukum-hukum negara" . . . "345 Hukum pidana" . .