%0 Generic
%A Malik, Ramadan
%C UNIVERSITAS LAMPUNG
%D 2025
%F eprints:89205
%I FAKULTAS HUKUM
%T    IMPLEMENTASI PENYELESAIAN SENGKETA MEDIK DI RSUD  ABDUL MOELOEK BANDAR LAMPUNG BERDASARKAN   UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023   TENTANG KESEHATAN  
%U http://digilib.unila.ac.id/89205/
%X Sengketa medik dapat terjadi akibat ketidakpuasan pasien dalam pelayanan  kesehatan. Penyelesaian dapat diselesaikan melalui non-litigasi maupun litigasi  dengan mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Meskipun regulasi  telah mengatur cara penyelesaian sengketa medik, namun implementasi di rumah  sakit masih beragam. Seperti penyelesaian sengketa medik di RSUD Abdul  Moeloek Bandar Lampung. Penelitian ini mengkaji bagaimanakah proses  penyelesaian sengketa medik di RSUD Abdul Moeloek dan apakah akibat  hukumnya bagi dokter dan pasien.  Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif-empiris, yang  mengombinasikan kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku  dengan analisis praktik penyelesaian sengketa di lokasi penelitian.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa medik di RSUD Abdul  Moeloek Bandar Lampung umumnya dilakukan melalui mekanisme negosiasi atau  pendekatan kekeluargaan. Dalam proses ini, pihak rumah sakit secara proaktif  mengajak keluarga pasien untuk berdiskusi guna menemukan solusi yang dapat  diterima oleh kedua belah pihak tanpa harus menempuh jalur hukum formal seperti  mediasi resmi atau proses pengadilan. Negosiasi ini berorientasi pada musyawarah  dan penyelesaian damai, dengan mempertimbangkan kepentingan pasien maupun  pihak rumah sakit. Akibat hukum dari tercapainya kesepakatan dalam proses  negosiasi tersebut adalah dibuatnya dokumen resmi berupa surat kesepakatan  perdamaian. Surat ini memuat pernyataan damai dari kedua pihak, termasuk  persetujuan atas penyelesaian yang telah dicapai serta tanda tangan dari dokter dan  pasien sebagai bukti sah atas tercapainya kesepakatan.  Kata Kunci: Sengketa Medik, RSUD Abdul Moeloek, Undang-Undang KesehatanMedical disputes can occur due to patient dissatisfaction with health services.  Settlement can be resolved through non-litigation or litigation with the Alternative  Dispute Resolution (APS) mechanism. Although regulations have regulated how to  resolve medical disputes, implementation in hospitals is still diverse. Such as the  resolution of medical disputes at Abdul Moeloek Hospital, Bandar Lampung. This  study examines how the process of resolving medical disputes at Abdul Moeloek  Hospital and what are the legal consequences for doctors and patients.  This study uses normative-empirical legal research, which combines a study of  applicable laws and regulations with an analysis of dispute resolution practices at  the research location.  The results of the study show that the resolution of medical disputes at Abdul  Moeloek Bandar Lampung Hospital is generally carried out through negotiation  mechanisms or a family approach. In this process, the hospital proactively invites  the patient's family to discuss in order to find a solution that is acceptable to both  parties without having to take formal legal channels such as official mediation or  court proceedings. This negotiation is oriented towards deliberation and peaceful  resolution, taking into account the interests of both the patient and the hospital. The  legal consequences of reaching an agreement in the negotiation process are the  creation of an official document in the form of a peace agreement letter. This letter  contains a statement of peace from both parties, including approval of the settlement  that has been reached and signatures from the doctor and patient as valid evidence  of the agreement reached.  Keywords: Medical Dispute, Abdul Moeloek Hospital, Health Law