<> "The repository administrator has not yet configured an RDF license."^^ . <> . . "ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERBUATAN JOKI\r\nCALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) KEJAKSAAN \r\nTINGGI LAMPUNG \r\n(Studi Putusan Nomor : 510/Pid.Sus/2024/PN Tjk)\r\n"^^ . "Joki pada tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) merupakan cara curang yang\r\ndilakukan seseorang atau sekelompok orang untuk meloloskan calon peserta.\r\nPerbuatan tersebut dilakukan dengan cara memanipulasi dokumen elektronik pada\r\nseleksi tes CPNS dibuat seolah-olah data otentik pelamar untuk dapat mengikuti tes\r\nCPNS. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah pada penelitian ini\r\nyaitu: Bagaimana Penegakan Hukum terhadap perbuatan joki CPNS Kejaksaan\r\nTinggi Lampung (Studi Putusan Nomor 510/Pid.Sus/2024/PN TJK) dan faktor\r\npenghambat penegakan hukum terhadap perbuatan joki CPNS Kejaksaan Tinggi\r\nLampung (Studi Putusan Nomor 510/Pid.Sus/2024/PN TJK).\r\nPenelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat yuridis normatif dan\r\ndidukung yuridis empiris. Data yang digunakan yaitu data primer dan data\r\nsekunder, metode pengumpulan data dalam penelitian ini ialah studi kepustakaan\r\nkhususnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Narasumber\r\npada penelitian ini terdiri dari Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum\r\nUniversitas Lampung.\r\nHasil Penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap\r\nperbuatan joki CPNS Kejaksaan Tinggi Lampung berdasarkan Putusan Nomor\r\n510/Pid.Sus/2024/PN TJK dilakukan pada tahap aplikasi, di mana pada tahap\r\naplikasi ini melibatkan pihak kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Tahap\r\nkepolisian yaitu penyelidikan dan penyidikan diperoleh bahwa terdakwa\r\nmemanipulasi dokumen elektronik dengan cara membuat KTP palsu dan\r\nmelakukan verifikasi wajahnya yang tidak sesuai dengan pelamar aslinya. Pada\r\ntahap penuntutan jaksa penuntut umum mendakwa dengan dakwaan alternatif\r\nPasal 35 jo Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang\r\nInformasi dan Transaksi Elektronik atau Pasal 263 Ayat (2) KUHP. Jaksa\r\nmenuntut dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar\r\nRp.10.000.000,-. Tahap putusan pengadilan majelis hakim dalam menjatuhkan\r\nputusan dengan mempertimbangkan aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis. Pada\r\naspek yuridis terdakwa dijatuhi pidana penjara 1 (satu) tahun dan pidana denda \r\nsebesar Rp5.000.000. terbukti secara sah dan meyakinkan memanipulasi\r\ndokumen elektronik seolah-olah data yang otentik sesuai dakwaan alternatif\r\npertama Pasal 35 jo Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016\r\ntentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Faktor penghambat penegakan\r\nhukum terhadap joki CPNS antara lain Faktor undang-undang yaitu peraturan\r\nperundang- undangan saat ini belum memadai dalam menindak tindakan\r\nperbuatan joki CPNS. Faktor aparat penegak hukum yaitu kurangnya koordinasi\r\nantar instansi dalam menangani praktik joki CPNS. Faktor sarana prasarana yaitu\r\nkurangnya alat yang memadai untuk penyeleksian lebih ketat tentang otentik data\r\npribadi setiap calon peserta tes CPNS. Faktor masyarakat yaitu masyarakat masih\r\nmempercayai praktik joki dapat memudahkan anaknya lolos tes CPNS. Faktor\r\nkebudayaan yaitu terhadap perkembangan budaya teknologi dan komunikasi yang\r\nmemberikan kemudahan orang lain untuk memanipulasi data pada website\r\npendaftaran CPNS.\r\n\r\nAdapun saran dalam penelitian ini, kepada Aparat Penegak Hukum (APH)\r\ndiharapkan dalam penegakan hukum terhadap joki CPNS dapat lebih\r\nmaksimalkan di tahap aplikasi sehingga memberikan keadilan kepada peserta\r\nCPNS lainya. Kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) diharapkan untuk\r\nmeningkatkan sarana dan prasarana dalam memverifikasi awal data pelamar di\r\nwebsite pendaftaran peserta CPNS di setiap instansi manapun agar tidak terjadi\r\nperbuatan dokumen elektronik seolah-olah data yang otentik.\r\n\r\nKata Kunci : Penegakan, Joki CPNS, Kejaksaan. "^^ . "2025-05-05" . . . . . "FAKULTAS HUKUM"^^ . . . . . . . "GUSTI PRADANA "^^ . "WILLY "^^ . "GUSTI PRADANA WILLY "^^ . . . . . . "ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERBUATAN JOKI\r\nCALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) KEJAKSAAN \r\nTINGGI LAMPUNG \r\n(Studi Putusan Nomor : 510/Pid.Sus/2024/PN Tjk)\r\n (File PDF)"^^ . . . "1. ABSTRAK.pdf"^^ . . . "ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERBUATAN JOKI\r\nCALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) KEJAKSAAN \r\nTINGGI LAMPUNG \r\n(Studi Putusan Nomor : 510/Pid.Sus/2024/PN Tjk)\r\n (File PDF)"^^ . . . "ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERBUATAN JOKI\r\nCALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) KEJAKSAAN \r\nTINGGI LAMPUNG \r\n(Studi Putusan Nomor : 510/Pid.Sus/2024/PN Tjk)\r\n (File PDF)"^^ . . . "3. SKRIPSI FULL TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf"^^ . . . "ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERBUATAN JOKI\r\nCALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) KEJAKSAAN \r\nTINGGI LAMPUNG \r\n(Studi Putusan Nomor : 510/Pid.Sus/2024/PN Tjk)\r\n (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERBUATAN JOKI\r\nCALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) KEJAKSAAN \r\nTINGGI LAMPUNG \r\n(Studi Putusan Nomor : 510/Pid.Sus/2024/PN Tjk)\r\n (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERBUATAN JOKI\r\nCALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) KEJAKSAAN \r\nTINGGI LAMPUNG \r\n(Studi Putusan Nomor : 510/Pid.Sus/2024/PN Tjk)\r\n (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERBUATAN JOKI\r\nCALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) KEJAKSAAN \r\nTINGGI LAMPUNG \r\n(Studi Putusan Nomor : 510/Pid.Sus/2024/PN Tjk)\r\n (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERBUATAN JOKI\r\nCALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) KEJAKSAAN \r\nTINGGI LAMPUNG \r\n(Studi Putusan Nomor : 510/Pid.Sus/2024/PN Tjk)\r\n (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERBUATAN JOKI\r\nCALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) KEJAKSAAN \r\nTINGGI LAMPUNG \r\n(Studi Putusan Nomor : 510/Pid.Sus/2024/PN Tjk)\r\n (Other)"^^ . . . . . . "ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERBUATAN JOKI\r\nCALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) KEJAKSAAN \r\nTINGGI LAMPUNG \r\n(Studi Putusan Nomor : 510/Pid.Sus/2024/PN Tjk)\r\n (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERBUATAN JOKI\r\nCALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) KEJAKSAAN \r\nTINGGI LAMPUNG \r\n(Studi Putusan Nomor : 510/Pid.Sus/2024/PN Tjk)\r\n (Other)"^^ . . . . . . "ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERBUATAN JOKI\r\nCALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) KEJAKSAAN \r\nTINGGI LAMPUNG \r\n(Studi Putusan Nomor : 510/Pid.Sus/2024/PN Tjk)\r\n (Other)"^^ . . . . . . "ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERBUATAN JOKI\r\nCALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) KEJAKSAAN \r\nTINGGI LAMPUNG \r\n(Studi Putusan Nomor : 510/Pid.Sus/2024/PN Tjk)\r\n (Other)"^^ . . . . . . "ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERBUATAN JOKI\r\nCALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) KEJAKSAAN \r\nTINGGI LAMPUNG \r\n(Studi Putusan Nomor : 510/Pid.Sus/2024/PN Tjk)\r\n (Other)"^^ . . . . . . "ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERBUATAN JOKI\r\nCALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) KEJAKSAAN \r\nTINGGI LAMPUNG \r\n(Studi Putusan Nomor : 510/Pid.Sus/2024/PN Tjk)\r\n (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERBUATAN JOKI\r\nCALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) KEJAKSAAN \r\nTINGGI LAMPUNG \r\n(Studi Putusan Nomor : 510/Pid.Sus/2024/PN Tjk)\r\n (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERBUATAN JOKI\r\nCALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) KEJAKSAAN \r\nTINGGI LAMPUNG \r\n(Studi Putusan Nomor : 510/Pid.Sus/2024/PN Tjk)\r\n (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERBUATAN JOKI\r\nCALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) KEJAKSAAN \r\nTINGGI LAMPUNG \r\n(Studi Putusan Nomor : 510/Pid.Sus/2024/PN Tjk)\r\n (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . "HTML Summary of #89234 \n\nANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERBUATAN JOKI \nCALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) KEJAKSAAN \nTINGGI LAMPUNG \n(Studi Putusan Nomor : 510/Pid.Sus/2024/PN Tjk) \n\n\n" . "text/html" . . . "345 Hukum pidana" . .