<> "The repository administrator has not yet configured an RDF license."^^ . <> . . "FAKTOR PENGHAMBAT PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP\r\nPELANGGARAN PERLINTASAN PALANG PINTU KERETA API\r\n(Studi di Wilayah Hukum Polres Metro Tangerang Kota)"^^ . "Perkembangan moda transportasi di Indonesia, khususnya transportasi kereta api, terus\r\nmeningkat setiap tahunnya. Hal ini menyebabkan semakin seringnya pertemuan antara\r\nsarana transportasi jalan raya dan transportasi rel. Peristiwa tersebut dikenal dengan\r\nistilah perlintasan sebidang. Beberapa kecelakaan yang terjadi di perlintasan sebidang\r\nsering kali merupakan akibat dari pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara, baik\r\nmotor, mobil, maupun pengendara lainnya, yang menerobos palang pintu kereta api,\r\nuntuk itu permasalahan penulis buat :(1) Bagaimanakah penegakan hukum pidana\r\nterhadap pelanggaran perlintasan palang pintu kereta api? (2) Apa sajakah faktor\r\npenghambat penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran perlintasan palang pintu\r\nkereta api? \r\nPenelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yakni pendekatan yang\r\nmenitikberatkan pada pencarian kebenaran berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum\r\natau peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memiliki kepastian hukum,\r\nsebagaimana dijelaskan dalam berbagai literatur hukum, buku-buku rujukan, maupun\r\nsumber hukum lainnya. Selain itu, penelitian ini juga memakai pendekatan yuridis\r\nempiris, yang dilakukan melalui wawancara langsung dengan satu orang Kanit\r\nGakkum Sat Lantas Polres Metro Tangerang Kota, satu staf Hukum dari DAOP 1\r\nJakarta, dan satu akademisi dari Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas\r\nLampung. Data diperoleh melalui studi kepustakaan serta observasi lapangan, \r\nkemudian dianalisis menggunakan metode analisis data interaktif dan interpretasi\r\nhukum. \r\nHasil penelitian dan pembahasan dilapangan menunjukkan bahwa penegakan hukum\r\npidana terhadap pelanggaran perlintasan palang pintu kereta api dilaksanakan melalui\r\nproses pemeriksaan tilang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2016,\r\nyang merupakan implementasi dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009. Proses ini\r\ndilakukan dengan sistem pemeriksaan acara cepat. Adapun beberapa faktor yang\r\nmenghambat penegakan hukum dalam penelitian ini meliputi faktor hukum, faktor\r\npenegak hukum, faktor sarana atau prasarana, serta faktor masyarakat dan budaya. \r\nSaran dari penulis adalah pentingnya peningkatan kesadaran hukum, baik dari sisi\r\npelanggar, aparat penegak hukum, ataupun pemerintah. Selain itu, kerja sama yang\r\nlebih baik antar jaringan penegak hukum perlu ditingkatkan, serta pemasangan kamera\r\nCCTV di setiap palang pintu kereta api untuk mendukung pengawasan dan penegakan\r\nhukum yang lebih efektif.\r\nKata Kunci : Penegakan Hukum, Pelanggaran Lalu Lintas, Perlintasan Palang\r\nKereta Api \r\n\r\nThe development of transportation modes in Indonesia, particularly railway\r\ntransportation, continues to increase each year. This has led to more frequent\r\nintersections between road transportation and railways, commonly referred to as level\r\ncrossings. Several accidents that occur at level crossings are often the result of\r\nviolations committed by drivers whether of motorcycles, cars, or other vehicles who\r\nforce their way through the railway crossing gates. Based on this, the research\r\nproblems formulated by the author are: (1) How is criminal law enforced against\r\nviolations at railway crossing gates? (2) What are the inhibiting factors in the\r\nenforcement of criminal law against violations at railway crossing gates?\r\n\r\nThis research employs a normative juridical approach, which focuses on the search\r\nfor truth based on applicable legal provisions or regulations and legal certainty, as\r\nexplained in various legal literatures, reference books, and other legal sources. In\r\naddition, this research also adopts an empirical juridical approach, conducted through\r\ndirect interviews with one officer from the Traffic Law Enforcement Unit (Kanit\r\nGakkum Sat Lantas) of the Metro Tangerang City Police, one legal staff member from\r\nDAOP 1 Jakarta, and one academic from the Criminal Law Department, Faculty of\r\nLaw, University of Lampung. Data were obtained through literature study and field\r\nobservation, then analyzed using interactive data analysis methods and legal\r\ninterpretation.\r\nThe results of field research and discussion indicate that the enforcement of criminal\r\nlaw against violations at railway crossing gates is carried out through a traffic\r\nticketing (tilang) process in accordance with Government Regulation No. 80 of 2016,\r\nwhich serves as an implementation of Law No. 22 of 2009. This process is conducted\r\nthrough a fast-track judicial procedure. Several factors hindering law enforcement in\r\nthis study include legal factors, law enforcement personnel, infrastructure or facilities,\r\nas well as societal and cultural factors.\r\n\r\nThe author's suggestions emphasize the importance of increasing legal awareness,\r\nboth among violators, law enforcement officers, and the government. In addition,\r\nstronger cooperation among law enforcement networks needs to be enhanced, along\r\nwith the installation of CCTV cameras at every railway crossing gate to support more\r\neffective monitoring and law enforcement.\r\n\r\nKeywords: Law Enforcement, Traffic Violations, Railway Crossing Gates\r\n"^^ . "2025-06-03" . . . . . "FAKULTAS HUKUM"^^ . . . . . . . "ANDIKA"^^ . "ARYA "^^ . "ANDIKA ARYA "^^ . . . . . . "FAKTOR PENGHAMBAT PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP\r\nPELANGGARAN PERLINTASAN PALANG PINTU KERETA API\r\n(Studi di Wilayah Hukum Polres Metro Tangerang Kota) (File PDF)"^^ . . . "ABSTRAK.pdf"^^ . . . "FAKTOR PENGHAMBAT PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP\r\nPELANGGARAN PERLINTASAN PALANG PINTU KERETA API\r\n(Studi di Wilayah Hukum Polres Metro Tangerang Kota) (File PDF)"^^ . . . "FAKTOR PENGHAMBAT PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP\r\nPELANGGARAN PERLINTASAN PALANG PINTU KERETA API\r\n(Studi di Wilayah Hukum Polres Metro Tangerang Kota) (File PDF)"^^ . . . "SKRIPSI FULL TANPA PAMBAHASAN.pdf"^^ . . . "FAKTOR PENGHAMBAT PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP\r\nPELANGGARAN PERLINTASAN PALANG PINTU KERETA API\r\n(Studi di Wilayah Hukum Polres Metro Tangerang Kota) (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "FAKTOR PENGHAMBAT PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP\r\nPELANGGARAN PERLINTASAN PALANG PINTU KERETA API\r\n(Studi di Wilayah Hukum Polres Metro Tangerang Kota) (Other)"^^ . . . . . . "FAKTOR PENGHAMBAT PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP\r\nPELANGGARAN PERLINTASAN PALANG PINTU KERETA API\r\n(Studi di Wilayah Hukum Polres Metro Tangerang Kota) (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "FAKTOR PENGHAMBAT PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP\r\nPELANGGARAN PERLINTASAN PALANG PINTU KERETA API\r\n(Studi di Wilayah Hukum Polres Metro Tangerang Kota) (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "FAKTOR PENGHAMBAT PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP\r\nPELANGGARAN PERLINTASAN PALANG PINTU KERETA API\r\n(Studi di Wilayah Hukum Polres Metro Tangerang Kota) (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "FAKTOR PENGHAMBAT PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP\r\nPELANGGARAN PERLINTASAN PALANG PINTU KERETA API\r\n(Studi di Wilayah Hukum Polres Metro Tangerang Kota) (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "FAKTOR PENGHAMBAT PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP\r\nPELANGGARAN PERLINTASAN PALANG PINTU KERETA API\r\n(Studi di Wilayah Hukum Polres Metro Tangerang Kota) (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "FAKTOR PENGHAMBAT PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP\r\nPELANGGARAN PERLINTASAN PALANG PINTU KERETA API\r\n(Studi di Wilayah Hukum Polres Metro Tangerang Kota) (Other)"^^ . . . . . . "FAKTOR PENGHAMBAT PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP\r\nPELANGGARAN PERLINTASAN PALANG PINTU KERETA API\r\n(Studi di Wilayah Hukum Polres Metro Tangerang Kota) (Other)"^^ . . . . . . "FAKTOR PENGHAMBAT PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP\r\nPELANGGARAN PERLINTASAN PALANG PINTU KERETA API\r\n(Studi di Wilayah Hukum Polres Metro Tangerang Kota) (Other)"^^ . . . . . . "FAKTOR PENGHAMBAT PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP\r\nPELANGGARAN PERLINTASAN PALANG PINTU KERETA API\r\n(Studi di Wilayah Hukum Polres Metro Tangerang Kota) (Other)"^^ . . . . . . "FAKTOR PENGHAMBAT PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP\r\nPELANGGARAN PERLINTASAN PALANG PINTU KERETA API\r\n(Studi di Wilayah Hukum Polres Metro Tangerang Kota) (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "FAKTOR PENGHAMBAT PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP\r\nPELANGGARAN PERLINTASAN PALANG PINTU KERETA API\r\n(Studi di Wilayah Hukum Polres Metro Tangerang Kota) (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "FAKTOR PENGHAMBAT PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP\r\nPELANGGARAN PERLINTASAN PALANG PINTU KERETA API\r\n(Studi di Wilayah Hukum Polres Metro Tangerang Kota) (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "FAKTOR PENGHAMBAT PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP\r\nPELANGGARAN PERLINTASAN PALANG PINTU KERETA API\r\n(Studi di Wilayah Hukum Polres Metro Tangerang Kota) (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . "HTML Summary of #89303 \n\nFAKTOR PENGHAMBAT PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP \nPELANGGARAN PERLINTASAN PALANG PINTU KERETA API \n(Studi di Wilayah Hukum Polres Metro Tangerang Kota)\n\n" . "text/html" . . . "345 Hukum pidana" . .