%0 Generic
%A PUTRI,  NESYA MAHARANI
%C UNIVERSITAS LAMPUNG
%D 2025
%F eprints:89313
%I FAKULTAS HUKUM
%T   KEBIJAKAN PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU   DI KOTA BANDAR LAMPUNG  
%U http://digilib.unila.ac.id/89313/
%X uang Terbuka Hijau (RTH) memegang peranan penting dalam menjaga  keseimbangan lingkungan perkotaan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang  Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Menteri Pekerjaan  Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan RTH  di Kawasan Perkotaan. Kota Bandar Lampung, sebagai kota yang terus  berkembang, menghadapi tantangan besar dalam mengelola RTH akibat pesatnya  urbanisasi, keterbatasan lahan, serta minimnya anggaran. Implementasi kebijakan  yang ada pun belum optimal, ditandai dengan kurangnya koordinasi antarinstansi  dan lemahnya penegakan aturan.    Penelitian ini mengangkat tiga permasalahan utama: 1) Bagaimana kebijakan  pengelolaan RTH di Kota Bandar Lampung? 2) Bagaimana implementasi kebijakan  pengelolaan RTH di Kota Bandar Lampung? 3) Apa saja kendala yang dihadapi  dalam pengelolaan RTH di Kota Bandar Lampung, dan bagaimana upaya  pemerintah untuk mengatasinya? Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis  Normatif yang fokus pada pengumpulan dan analisis peraturan hukum terkait  pengelolaan RTH di Kota Bandar Lampung, dan Yuridis Empiris, yang melibatkan  pengamatan lapangan dan wawancara dengan pihak terkait untuk mengumpulkan  informasi relevan.    Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan RTH di Kota Bandar Lampung  belum optimal. Kebijakan seperti Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor  4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah telah diterbitkan,  implementasinya masih memerlukan perbaikan. Kendala utama meliputi lemahnya  penegakan hukum, minimnya pengawasan, kurangnya koordinasi antarinstansi,  serta ketidakpatuhan pihak swasta dalam menyediakan RTH privat sebesar 10%.  Keterbatasan lahan dan minimnya alokasi anggaran juga menjadi hambatan  signifikan. Langkah-langkah yang dapat diterapkan meliputi peningkatan  koordinasi antarinstansi, penyediaan anggaran yang memadai, perkuat penegakan  Hukum. Perbaikan kebijakan ini diharapkan mampu mendukung keberlanjutan  RTH dan menciptakan lingkungan yang lebih hijau dan sehat.    Kata Kunci: Implementasi, Pengelolaan, Ruang Terbuka Hijau, Kota Bandar  Lampung.