title: PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TURUT SERTA  DALAM TINDAK PIDANA ABORSI   (Studi Putusan Nomor: 344/Pid.Sus/2023/PN Kla)    
creator: FERDA, RIA ANGELINA
subject: 300 Ilmu sosial
subject: 340 Ilmu hukum
subject: 345 Hukum pidana
description: Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku turut serta dalam tindak pidana aborsi      merupakan  suatu metode apakah pelaku turut serta dapat  mempertanggungjawabkan suatu keikutsertaan dalam tindakan pidana aborsi yang  dilakukan. Pertanggungjawaban pidana dapat dilihat dari suatu kesalahan yang  melawan hukum dengan adanya bentuk kesengajaan yang dapat  dipertanggungjawabkan di persidangan untuk menjatuhkan sanksi pidana.  Permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimanakah  pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku turut serta dalam tindak pidana aborsi  (Studi Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2023/PN Kla) dan apakah yang menjadi dasar  pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku turut serta dalam  tindak pidana aborsi (Studi Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2023/PN Kla).   Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis  empiris. Penelitian normatif dilakukan dengan cara mempelajari literatur dan juga  peraturan perundang-undangan, sedangkan pendekatan empiris yaitu dilakukan  dengan cara terjun langsung kelapangan untuk melihat fenomena yang ada dan juga  didukung dengan wawancara dengan beberapa narasumber yaitu dengan pihak  Hakim Pengadilan Negeri Kalianda Kelas IB, Jaksa Kejaksaan Negeri Lampung  Selatan, dan Dosen Akademisi Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.   Hasil dari penelitian ini bahwa  pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku turut  serta dalam tindak pidana aborsi dalam Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2023/PN Kla  adalah sudah sesuai. Dari segi pelaku Terdakwa dapat dianggap bertanggung jawab  karena telah memenuhi unsur-unsur kesalahan dan melakukan tindak pidana  dengan sadar, yaitu turut serta pembelian obat untuk menggugurkan janin milik  Saksi, serta mampu membedakan antara perbuatan yang benar dan salah. Dari segi  perbuatan, tindakan Terdakwa melanggar hukum, khususnya Pasal 77 A Jo  Pasal 45 A UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah  Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi  Undang-Undang Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, terkait dengan tindak pidana  aborsi. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku  turut serta dalam tindak pidana aborsi dalam Putusan Nomor: 344/Pid.Sus/2023/PN  Kla adalah secara yuridis, filosofis, dan sosiologis. Secara yuridis perbuatan  Terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di  dakwakan. Secara filosofis majelis hakim mempertimbangkan bahwa penjatuhan  pidana 1 (satu) tahun bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan  Terdakwa. Secara sosiologis majelis hakim mempertimbangkan hal-hal yang  memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa.   Saran yang dapat diberikan, diharapkan adanya edukasi hukum dan kesehatan  reproduksi menyeluruh untuk masyarakat umum, serta memperkuat pengawasan  terhadap peredaran obat-obatan yang dapat disalahgunakan untuk aborsi ilegal.  Selain itu, diharapkan  Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana lebih di  perhatikan kembali hal-hal yang dapat mendorong perbaikan diri terdakwa agar  dapat merasa jera serta mencegah terulangnya tindak pidana serupa.   Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Turut Serta, Aborsi  Criminal liability for the perpetrators of participation in the criminal act of   abortion is a method of whether the perpetrators of participation can be held  accountable for participation in the criminal act of abortion committed. Criminal  liability can be seen from an unlawful error in the presence of a form of intent that  can be accounted for in court to impose criminal sanctions. The problem in writing  this thesis is how is the criminal liability of the perpetrator participating in the  criminal act of abortion (Study of Decision Number 344/Pid.Sus/2023/PN Kla) and  what is the basis for the judge's consideration in imposing a sentence on the  perpetrator participating in the criminal act of abortion (Study of Decision Number  344/Pid.Sus/2023/PN Kla).   This research uses normative juridical approach and empirical juridical approach.  Normative research is carried out by studying the literature and also legislation,  while the empirical approach is carried out by going directly to the field to see  existing phenomena and also supported by interviews with several sources, namely  the Kalianda Class IB District Court Judges, Prosecutors of the South Lampung  District Attorney's Office, and Criminal Academic Lecturers at the Faculty of Law,  University of Lampung.   The results of this study indicate that the criminal liability of the accomplice in the  criminal act of abortion in Decision Number 344/Pid.Sus/2023/PN Kla is  appropriate. In terms of the perpetrator, the Defendant can be held criminally  responsible as the elements of culpability have been fulfilled and the act was  committed knowingly, namely by participating in the purchase of medication to  terminate the pregnancy of the Witness. Furthermore, the Defendant was capable  of distinguishing between right and wrong. In terms of the act, the actions of the  Defendant,, violated the law, specifically Article 77A in conjunction with Article       45A of Law of the Republic of Indonesia Number 17 of 2016 concerning the  Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2016 on the  Second Amendment to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection into  Law in conjunction with Article 55 Paragraph (1) Point 1 of the Indonesian  Criminal Code (KUHP), relates to the criminal act of abortion.The basis for the  judge's consideration in rendering a verdict against the accomplice in the criminal  act of abortion in Decision Number: 344/Pid.Sus/2023/PN Kla includes juridical,  philosophical, and sociological aspects Juridically, the Defendant’s actions were  proven legally and convincingly to constitute a criminal offense as charged.  Philosophically, the panel of judges considered that the imposition of a one (1) year  sentence was not merely a form of retribution for the Defendant's actions.  Sociologically, the panel of judges took into account both aggravating and  mitigating factors for the Defendant.    The suggested recommendations include the need for comprehensive legal and  reproductive health education for the general public, as well as strengthened  supervision of the distribution of drugs that can be misused for illegal abortions.  Furthermore, it is hoped that in issuing criminal sentences, judges will place  greater emphasis on factors that can encourage the rehabilitation of the defendant,  so they feel remorse and help prevent similar crimes from recurring.   Keywords: Criminal Liability, Participation, Abortion 
publisher: HUKUM
date: 2025-06-16
type: Skripsi
type: NonPeerReviewed
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/89332/1/ABSTRAK.pdf
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/89332/2/SKRIPSI%20FULL.pdf
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/89332/3/SKRIPSI%20FULL%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf
identifier:   FERDA, RIA ANGELINA  (2025) PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TURUT SERTA DALAM TINDAK PIDANA ABORSI (Studi Putusan Nomor: 344/Pid.Sus/2023/PN Kla).  HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG .     
relation: http://digilib.unila.ac.id/89332/