%A Fadhlullah  Rouf 
%T ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DENGAN KEKERASAN YANG MELAKUKAN PEMBELAAN TERPAKSA (Studi Kasus di Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung) 
%X  Pembelaan diri adalah hak setiap orang untuk melindungi diri dan harta bendanya dari bahaya. Dalam situasi kejahatan, korban mungkin perlu melakukan pembelaan diri untuk melindungi diri dan harta bendanya. Meskipun terdapat peraturan yang mengatur pembelaan diri, korban yang melakukan tindakan pembelaan diri sering kali berisiko menjadi tersangka. Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan dalam skripsi  ini  adalah  (1).  Bagaimanakah  upaya  penegakan  hukum  terhadap  korban tindak  pidana  pencurian  kendaraan  bermotor  dengan  kekerasan  yang  melakukan pembelaan  terpaksa?  (2). Apakah  faktor  penghambat  penegakan  hukum  terhadap korban  pencurian  kendaraan  bermotor  dengan  kekerasan  yang  melakukan pembelaan terpaksa?  Pendekatan  masalah  penelitian  ini  menggunakan  dua  pendekatan  yaitu menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif ini dilakukan untuk mengulas pelaksanaan ketentuan ataupun norma yang berlaku menurut hukum positif. Pendekatan yuridis Empiris dilakukan dengan cara mengkaji keadaan dengan mengadakan wawancara langsung terhadap pihak pihak yang ada kaitanya dengan permasalahan yang sedang dibahas.  Hasil  penelitian  dan  pembahasan  ini  menunjukkan  bahwa:  (1).  Pada  tahap formulasi,  penegakan  hukum  terhadap  pembelaan  terpaksa  (noodweer)  dan pembelaan  terpaksa  melampaui  batas  (noodweer  exces)  di  Indonesia  telah  diatur dalam  Pasal  49  ayat  (1)  KUHP  dan  Pasal  49  ayat  (2)  KUHP.  Pasal  49  KUHP memberikan keseimbangan antara hak seseorang untuk mempertahankan diri dari ancaman  atau  serangan  yang  melawan  hukum  dengan  prinsip  keadilan  dalam menentukan  pertanggungjawaban  pidana.  Selanjutnya  pada  tahap  aplikasi, Langkah-langkah kepolisian dalam menangani kasus seperti ini dilakukan dengan  penyelidikan yaitu menyelidiki fakta, selanjutnya penyidikan yaitu mengumpulkan bukti,  dan  memastikan  bahwa  keadilan  ditegakkan  sesuai  hukum.  Jika  terbukti sebagai  pembelaan  terpaksa,  pelaku  tidak  dapat  dipidana.  Namun,  jika  terdapat indikasi  tindak  pidana,  maka  penyidikan  ditingkatkan  ke  tahap  selanjutnya  yaitu tahap penuntutun, persidangan yang kemudian ketahap tahap selanjutnya. (2). pada faktor  penghambat  penegakan  hukum,  yaitu:  penerapan  pasal  yang  rawan disalahartikan (faktor hukum), kurangnya pemahaman aparat tentang noodweer dan minimnya kehadiran di daerah rawan (faktor penegak hukum), terbatasnya fasilitas CCTV (faktor sarana), ketakutan atau ketidaksadaran korban untuk melapor (faktor masyarakat), serta rendahnya pemahaman hukum dan kepercayaan publik (faktor kebudayaan). Dari seluruh analisis, penulis menyimpulkan bahwa faktor penegak hukum adalah yang paling dominan menghambat penegakan hukum, karena aparat memiliki peran sentral dalam menerapkan aturan secara adil dan profesional.  Saran  penulis  dari  permasalahan  yang  terjadi  adalah  (1).  Perlunya  peningkatan pemahaman  aparat  penegak  hukum  tentang  pembelaan  terpaksa  (2).  perlunya peningkatan keamanan publik dan pencegahan kejahatan. Dengan demikian, aparat penegak  hukum  dapat  menghindari  kesalahan  dalam  menetapkan  status  hukum seseorang dan memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan adil bagi semua pihak.   Kata Kunci : Penegakan Hukum, Pencurian Kendaraan Bermotor Dengan Kekerasan, Pembelaan Terpaksa 

 Self-defense is everyone's right to protect themselves and their property from harm. In a crime situation, the victim may need to self-defense to protect himself and his property. Despite the rules governing self-defense, victims who commit acts of self- defense  are  often  at  risk  of  becoming  suspects.  Based  on  this  description,  the problems in this thesis are (1). How are law enforcement efforts against victims of violent motor vehicle theft who carry out forced defense? (2). What are the factors that hinder law enforcement against victims of violent motor vehicle theft who carry out forced defenses?  The  approach  to  this  research  problem  uses  two  approaches  ,  namely  using  a normative juridical approach and an empirical juridical approach. This normative juridical  approach  is  carried  out  to  review  the  implementation  of  applicable provisions or norms according to positive law. The Empirical juridical approach is carried out by examining the situation by conducting direct interviews with parties related to the problem being discussed.  The results of this research and discussion show that: (1). At the formulation stage, law enforcement against forced defenses (noodweer) and forced defenses beyond the  limit  (noodweer  exces)  in  Indonesia  have  been  regulated  in  Article  49 paragraph (1) of the Criminal Code and Article 49 paragraph (2) of the Criminal Code. Article 49 of the Criminal Code provides a balance between a person's right to defend himself or herself from unlawful threats or attacks with the principle of justice in determining criminal liability. Furthermore, at the application stage, the police's steps in handling cases like this are carried out by  Investigation is investigating the facts, then investigation is gathering evidence, and ensuring that justice is upheld according to the law. If proven to be a forced defense, the perpetrator cannot be convicted. However, if there is an indication of a criminal act, the investigation is upgraded to the next stage, namely the prosecution stage, the  trial  and  then  the  next  stage.  (2).  The  inhibiting  factors  in  law  enforcement include:  the  potential  for  misinterpretation  in  the  application  of  legal  provisions (legal  factor),  lack  of  understanding  among  law  enforcement  officers  regarding noodweer and their limited presence in high-crime areas (law enforcement factor), inadequate  CCTV  facilities  (infrastructure  factor),  victims?  fear  or  lack  of awareness  to  report  incidents  (community  factor),  and  the  public?s  limited  legal knowledge  and  low  trust  in  law  enforcement  (cultural  factor).  Based  on  the analysis, the author concludes that the law enforcement factor is the most dominant obstacle, as officers play a central role in applying the law fairly and professionally.  The  author's  suggestions  for  the  problems  that  occurred  are  (1).  The  need  to increase the understanding of law enforcement officials about forced defense (2). the  need  to  improve  public  safety  and  crime  prevention.  Thus,  law  enforcement officials can avoid mistakes in determining someone's legal status and ensure that the legal process runs fairly for all parties.   Keywords: Law Enforcement, Violent Theft of Motor Vehicles, Forced Defense 
%D 2025
%C UNIVERSITAS LAMPUNG
%R 2112011475 
%I HUKUM
%L eprints89341