@article{eprints8939,
           month = {Februari},
           title = {PERAN HAKIM AD HOC PADA PERADILAN HUBUNGAN
INDUSTRIAL
(Studi pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan
Negeri Tanjung Karang)},
          author = {M. Ersyad Bafadhal 0852011151},
            year = {2013},
         journal = {Digital Library},
             url = {http://digilib.unila.ac.id/8939/},
        abstract = {Abstrak


Sejalan dengan tuntutan kemajuan zaman untuk mengantisipasi penyelesaian dan
penyaluran  sengketa  buruh  dan  tenaga  kerja,  maka dibuat  dan  diundangkan
Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2004  sebagai dasar peradilan  Hubungan
Industrial di samping peradilan umum. Dalam penyelesaian perselisihan hubungan
industrial  di  Pengadilan, berdasarkan Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2004
terdapat  peran  dari  hakim Ad  Hoc selain dari  hakim karier. Hakim Ad  Hoc
merupakan  hakim  yang  diangkat  dari  luar  hakim  karier  yang  memenuhi
persyaratan profesional, berdedikasi dan berintegritas tinggi, menghayati cita-cita
negara hukum dan negara kesejahteraan yang berintikan keadilan, memahami dan
menghormati hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia. Akan tetapi dalam
pelaksanaannya  tugasnya, hakim Ad  Hoc belum  sepenuhnya  sesuai  yang
diharapkan. Berdasarkan  hal ini,  peneliti  tertarik  untuk  mengadakan  penelitian
dengan  permasalahan  sebagai  berikut: a) Bagaimanakah kedudukan  hakim Ad
Hoc pada Peradilan Hubungan Industrial? b) Bagaimanakah peran hakim Ad Hoc
pada Peradilan Hubungan Industrial?
Pendekatan  masalah  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan  pendekatan yuridis
normatif dan pendekatan yuridis empiris. Sumber data dalam penelitian ini terdiri
dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang bersumber dari
hasil  studi  lapangan  yaitu  wawancara dengan  pihak-pihak  yang  terkait  dengan
penelitian. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi pustaka terhadap
bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan
bahan  hukum  tersier. Peneliti melakukan studi  kepustakaan dan studi  lapangan
untuk  mengumpulkan  data. Metode  pengolahan  data yang  digunakan dalam
penelitian  ini yaitu editing, sistematisasi dan  klasifikasi  data. Analisis  data
dilakukan dengan cara analisis kualitatif.
M. Ersyad Bafadhal
Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa: a) Kedudukan Hakim Ad
Hoc adalah  sebagai  Hakim  Anggota  dalam  suatu  Majelis  Hakim  yang  memiliki
tugas  untuk  memeriksa  dan  memutuskan  perkara  perburuhan  atau  perkara
hubungan industrial yang pengangkatannya atas usul serikat pekerja/serikat buruh
dan organisasi pengusaha. Hakim Ad Hoc mempunyai tugas dan wewenang yang
sama  dengan  Anggota  Majelis  lainnya.  Hakim Ad  Hoc hanya  dapat  menjadi
Hakim  Anggota  dan  tidak  dapat  menjadi  Hakim  Ketua  Majelis. b) Keterlibatan
Hakim Ad Hoc dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, memegang
peranan penting mengingat Perselisihan Hubungan Industrial bukan perkara yang
bersifat umum tapi merupakan perkara yang bersifat khusus, sehingga dibutuhkan
aparat  penegak  hukum  yang  benar-benar  berpengalaman  di  bidang  hubungan
industrial. Hakim Ad Hoc untuk perkara-perkara di pengadilan dibutuhkan untuk
mendapatkan keseimbangan dalam memeriksa dan memutus perkara terutama jika
ada  masalah-masalah  yang  kompleks  yang  menyangkut  hukum  ketenagakerjaan
atau hukum perburuhan.
Saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah perekrutan hakim Ad Hoc pada
Pengadilan Hubungan Industrial sebaiknya dilakukan dengan lebih transparan dan
efisien, sehingga hakim Ad Hoc yang diterima merupakan orang yang benar-benar
ahli di bidang perburuhan atau ketenagakerjaan.
Kata  kunci: hakim Ad  Hoc,  peradilan  hubungan  industrial,  perburuhan  dan
ketenagakerjaan}
}